Bukti Solidaritas, Guru Besar UIN Jakarta Ini akan Golput di Pilkada 2020


Senin, 21 September 2020 - 21:52:22 WIB
Bukti Solidaritas, Guru Besar UIN Jakarta Ini akan Golput di Pilkada 2020 Ilustrasi

HARIANHALUAN.COM - Cendekiawan Muslim, Azyumardi Azra memutuskan memilih golput atau tak memilih dalam perhelatan Pilkada Serentak 2020. Pilihan itu ia ungkapkan sebagai bentuk solidaritas bagi mereka yang meninggal dunia karena virus corona (Covid-19).
Sikap tersebut disampaikannya melalui akun twitter @Prof_Azyumardi yang diunggah pada Senin (21/9) sore ini.

"Saya golput Pilkada 9 Des 2020 sebagai ungkapan solidaritas kemanusiaan bagi mereka yang wafat disebabkan wabah korona atau terinfeksi Covid-19," kata Azyumardi.

Azyumardi yang juga merupakan pelopor Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta ini berpendapat bahwa pelaksanaan pilkada di tengah pandemi membahayakan keselamatan pemilih.

Sejumlah pihak bahkan telah menyampaikan kekhawatirannya jika Pilkada tetap dilaksanakan akan menimbulkan klaster baru penularan virus corona.

"Pilkada di masa pandemi (dan kasus Covid-19) yang terus meningkat sekarang tanpa ada tanda pelandaian juga sangat membahayakan kesehatan pemilih," ujarnya.


Presiden Joko Widodo melalui juru bicara kepresidenan, Fadjroel Rachman, menegaskan tetap melanjutkan tahapan pelaksanaan Pilkada serentak di 270 daerah meski kasus positif Covid-19 terus bertambah setiap harinya.

Jokowi, melalui Fadjroel, menyatakan bahwa pemungutan suara pilkada di 270 daerah akan tetap dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.

Ia mengatakan bahwa pilkada tidak bisa ditunda hingga pandemi berakhir. Sebab, pemerintah tidak bisa memastikan kapan pandemi Covid-19 selesai di Indonesia dan dunia.

"Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih," kata Fadjroel dalam keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (21/9).

Desakan untuk menunda Pilkada 2020 pun sudah digaungkan oleh sejumlah pihak. Dua organisasi islam besar yaitu PBNU dan PP Muhammadiyah sepakat meminta pemerintah menunda Pilkada Serentak 2020. Usulan penundaan tak lepas dari ancaman penularan Covid-19 di Indonesia yang belum menunjukkan pelandaian.

Selain itu, Komnas HAM hingga mantan Wakil Presiden ke-12 RI Jusuf Kalla senada menilai sebaiknya pilkada ditunda.(*)

loading...
 Sumber : cnnindonesia /  Editor : Nova Anggraini

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]