3 Alasan Mengapa Pembentukan Dewan Moneter Tidak Mendesak


Selasa, 22 September 2020 - 06:19:35 WIB
3 Alasan Mengapa Pembentukan Dewan Moneter Tidak Mendesak Ilustrasi

HARIANHALUAN.COM - Terkait pembentukan dewan moneter di tengah situasi genting ini, Miranda Swaray Goeltom, seorang doktor di bidang ekonomi yang telah lama berkecimpung dalam dunia kebijakan moneter, serta pernah menjabat sebagai Deputi Senior Gubernur BI pada periode 2004-2008, berpendapat sebaiknya perubahan yang dilakukan hanya yang bersifat tambahan, bukan mendasar.

Meski keadaan sudah normal sekalipun, tiap perubahan juga harus dinilai relevansinya terlebih dahulu.

“Saat ini sedang terjadi perlambatan ekonomi, banyak penduduk yang kehilangan pendapatan. Situasi ini mengharuskan pemerintah untuk memberi respon yang tidak biasa dilakukan, terdapat kebutuhan di luar budget,” ujar Miranda dalam keterangan tertulis yang diterima Harianhaluan.com, Selasa (22/9/2020).

Pemerintah mencari tambahan pendapatan dengan harga termurah dan tercepat, yaitu dengan menerbitkan obligasi yang langsung dibeli oleh bank sentral sebagai lembaga yang besar dan aman yang dapat membeli tanpa memengaruhi harga.

“Dalam UU, pencetakan uang yang mudah seperti membeli obligasi di pasar perdana sangat dihindari karena dapat disalahgunakan. Tapi dengan dikeluarkannya perpu, BI dapat melaksanakan hal itu. Tapi hampir tidak pernah dilakukan perubahan fundamental, seperti pembentukan dewan moneter. Apakah diperlukan? Tentu untuk saat ini, itu (re: pembentukan dewan moneter) bukan jawabannya,” jelas Miranda.

Miranda menekankan bahwa independensi tidak bisa berjalan sendiri, harus didampingi dengan akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas berarti bertanggung jawab terhadap rakyat, DPR, dan pihak lainnya. Sementara, transparansi berarti bank sentral harus dapat menjelaskan dasar-dasar dari keputusannya.

Perluasan Mandat Belum Diperlukan

Terkait dengan mandat tambahan dalam wacana revisi UU BI, Miranda berpendapat bahwa hal tersebut tidak perlu, karena itu bukan tugas bank sentral. Ia menambahkan, sebenarnya mandat tersebut sudah terkait dengan fungsi utama bank sentral, di mana banyaknya lapangan kerja merupakan turunan dari pertumbuhan ekonomi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang ikut dipertimbangkan dalam penghitungan untuk mencapai stabilitas harga.

Ada Hal yang Lebih Penting

Miranda merasa ada hal-hal yang harus lebih diperhatikan daripada pembentukan dewan moneter di tengah situasi perlambatan ekonomi akibat Covid-19.

“Sekarang, pekerja yang dirumahkan, atau orang-orang lain, sudah harus mulai memikirkan adanya lapangan kerja baru yang mulai (lebih) dibutuhkan dibanding lapangan kerja lama. Seperti (individu dengan spesialisasi) digitalisasi dan IT akan lebih beruntung karena dapat (memperoleh) pekerjaan lebih mudah, ketimbang pekerjaan yang repeatable dan bisa dilakukan oleh mesin. Kita seharusnya lebih sibuk memikirkan ini ketimbang perubahan-perubahan lain.” tutur Miranda.

Dewan Gubernur Bank Indonesia Bebas dari Keberpihakan

Terkait independensi, Miranda berpendapat bahwa mekanisme yang dilaksanakan BI dalam pengambilan keputusan sudah dapat memastikan bahwa anggota dewan gubernur benar-benar bebas dari keberpihakan.

“Penentuan suku bunga yang ditetapkan repo rate, ditetapkan dalam kebijakan rapat dewan gubernur yang dicatat dan direkam. Jadi, ada pertanggungjawaban pribadi akan pendapatnya mengenai hasil analisa yang membawa akan keputusan itu. Kedua, keputusan dilakukan secara musyawarah dan bersamaan. Kalaupun tidak setuju, tetap dicatat. Ketiga, apakah anggota dewan gubernur dalam berpendapat menyampaikan titipan orang, secara mekanisme harusnya tidak bisa karena setiap argumen harus berangkat dari suatu alasan, serta akan dijadikan suatu transkrip.” jelas Miranda.

Miranda menambahkan, bukti atau syarat dari independensi Bank Indonesia adalah fokus yang jelas untuk menjaga stabilitas harga, serta dewan gubernur tidak bisa diberhentikan kecuali meninggal, terlibat aksi kriminal atau mengundurkan diri. Namun, sebagus apapun peraturan, tidak menutup kemungkinan adanya celah di dalamnya.

“Pemilihan dewan gubernur harus melalui fit and proper test oleh DPR dan ditentukan oleh DPR. Menurut UU. 23 tahun 1999, penunjukan dan penentuan gubernur harus melalui konfirmasi oleh DPR yang kemudian akan ditetapkan oleh presiden. Konfirmasi itu bukan menentukan siapa yang terpilih. Mestinya, diajukan tiga calon, fit and proper test oleh DPR, lalu dikembalikan namanya ke presiden, lalu presiden yang akan memilih. Sehingga independensi akan terjaga, karena anggota dewan gubernur yang tetap. (*)

loading...
 Sumber : Relis /  Editor : Milna Miana

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]