Bawaslu Kabupaten Pessel Larang Walinagari Ikut Politik Praktis, Sanksi Pidana Menanti


Selasa, 22 September 2020 - 10:10:35 WIB
Bawaslu Kabupaten Pessel Larang Walinagari Ikut Politik Praktis, Sanksi Pidana Menanti Ketua Bawaslu Pessel, Erman Wadison

HARIANHALUAN.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan, mengingatkan pasangan calon Pilkada agar tidak melibatkan walinagari dalam politik praktis. Sebab, sanksi pidana berlaku bagi mereka yang ikut politik praktis.

Jika disengaja melibatkan walinagari dalam perangkat kampanye maka dapat dipidana sesuai Pasal 189 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ketua Bawaslu Pessel, Erman Wadison mengatakan selain paslon, walinagari juga diingatkan agar tidak terjerat persoalan hukum selama proses tahapan Pilkada 2020 berlangsung.

"Dalam undang-undang disebutkan bahwa kepala desa/walinagari dilarang ikut politik praktis dalam Pilkada. Jika melanggar, siap-siap penjara menanti," katanya dikutip dari website resmi Pemkab Pessel, Selasa (22/9).

Diketahui, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Pasal 188 Jo Pasal 71 menjelaskan, kepala desa atau sebutan lain walinagari dan lurah, dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan (merugikan) salah satu Paslon. 

Bagi yang melanggar bisa di pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600 ribu dan paling banyak Rp6 juta. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29 menerangkan bahwa walinagari/kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah. 

Apabila melanggar larangan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 30 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administrasi tidak dilaksanakan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian oleh Bupati.

Terkait itu, Erman Wadison mengakui walinagari memiliki pengaruh besar dalam dunia politik. Sebab, kewenangan yang dimiliki bisa saja dipergunakan untuk mendukung salah satu pasangan calon di wilayah ia menjabat.

"Secara pengalaman tentu wali nagari lebih mengetahui kondisi dan karakter politik masyarakat di daerahnya. Bahkan, wali nagari sudah membuktikan pengalaman politiknya dalam pemilihan wali nagari yang juga dilakukan secara langsung," tuturnya.

Pengalaman walinagari akan menjadi perhitungan bagi pasangan calon untuk merebut suara masyarakat. Sekalipun wali nagari jabatan politik, undang-undang dengan tegas melarang praktik mendukung salah satu pasangan calon pada pemilihan kepala daerah. Hingga kini, Bawaslu melarang dan mewanti-wanti wali nagari agar tidak membuat keputusan dan tindakan diluar jalur. Sebab, bisa berujung ke persoalan pidana.

"Jika menemukan hal tersebut, masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke Bawaslu. Laporan masyarakat bakal diproses di Sentra Pengakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU). Ada tiga unsur lembaga yang memproses tindak pidana, yaitu Bawaslu, Penyidik Polri dan Jaksa," ucapnya.(*)

loading...
Reporter : Merinda Faradianti /  Editor : Rahma Nurjana

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]