Terkait Dugaan Ijazah Palsu Cagub Sumbar, Perwakilan AMPD Datangi KPU dan Bawaslu 


Selasa, 22 September 2020 - 15:16:07 WIB
Terkait Dugaan Ijazah Palsu Cagub Sumbar, Perwakilan AMPD Datangi KPU dan Bawaslu  Perwakilan AMPD Datangi KPU dan Bawaslu

HARIANHALUAN.COM - Lima orang perwakilan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD), kembali datangi Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu dalam rangka untuk audiensi terkait dugaan salah satu pasangan bakal calon gubernur terindikasi ijazah palsu.

Awalnya, kelima perwakilan itu mendatangi kantor Bawaslu dan kedatangan itu disambut salah satu Anggota Bawaslu Vifner.

"Lembaga tersebut sudah meminta KPU Sumbar untuk melakukan verifikasi terhadap masukan dari masyarakat, khususnya masalah ijazah para bakal calon gubernur dan wakilnya," sebut Vitner,  Selasa (22/9/2020).

Secara kelembagaan, sambung Vitner, Bawaslu Sumbar sudah meminta pada KPU untuk melakukan verifikasi faktual terhadap semua dokumen yang masuk, agar tidak ada polemik dikemudian hari.

"Untuk urusan sah atau tidaknya dokumen para bakal calon, itu semua kewenangan KPU," terangnya.

Usai datangi kantor Bawaslu, kelima perwakilan itu selanjutnya mendatangi kantor KPU Sumbar perihal dugaan adanya indikasi ijazah salah satu Paslon. Di KPU, para audiensi disambut Sekretaris Firman, Kabag hukum, teknis dan Hupmas, Aan Wuryanto serta teknis KPU lainnya.

Sekretaris KPU, Firman mengatakan, pihaknya sudah lakukan verifikasi terhadap semua dokumen yang masuk terhadap semua pasangan cagub dan cawagub serta pada Rabu, (23/9/2020) akan lakukan penetapan.

"Terkait ijazah salah satu pasangan balon, sebenarnya sudah dipermasalahkan semenjak pemilik ijazah maju sebagai calon bupati lalu, dan semua sudah diverifikasi faktual, hasilnya memang tidak ada yang dipalsukan," tegas Firman.

Sementara sebelumnya, AMPD telah melakukan demonstrasi ke Kantor KPU dan Bawaslu Sumbar, Selasa (21/9/2020) kemarin. Dalam aksi tersebut, setidaknya ada empat tuntutan yang ditujukan kepada kedua lembaga tersebut.

Tuntutan pertama yakni, KPU dan Bawaslu diminta harus menyelenggarakan tahapan pilkada amanat undang-undang.

Kedua, KPU dan Bawaslu harus mengusut tuntas dugaan kejanggalan persyaratan Bacalon gubernur dan wakil gubernur berupa persyaratan ijazah SKCK dan lainnya, supaya tidak terjadi fitnah.

Tuntutan yang ketiga, KPU dan Bawaslu diminta untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Karena KPU lah yang berwenang agar penyelenggaraan pilkada 2020 berjalan dengan baik.

Kemudian tuntutan yang terakhir adalah, KPU dan Bawaslu harus pastikan tahapan Pilkada sesuai protokol kesehatan. Karena rata-rata Bapaslon dalam pendaftaran kemarin, rata melakukan iring-iringan, sehingga tidak lagi sesuai dengan protokol kesehatan. (*)

loading...
Reporter : Buliza Rahmat /  Editor : Heldi Satria

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]