Pilkada 2020, Pandemi, dan Praktik Politik Uang Meraih Jabatan


Rabu, 23 September 2020 - 12:29:43 WIB
Pilkada 2020, Pandemi, dan Praktik Politik Uang Meraih Jabatan Ilustrasi

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota secara serentak pada, 9 Desember 2020 di tengah pandemi. Karenanya tantangan penyelenggaraan pilkada ini tentunya lebih sulit karena harus juga memperhatikan penerapan protokol kesehatan.

Oleh: Mahasiswa STAI-PIQ Sumbar Jurusan Tafsir Al-Qur’an, Indra Gunawan

Pilkada pandemi tantangan terbesarnya terkait dengan potensi politik uang. Mengingat saat ini pandemi banyak sekali bantuan sosial yang itu dicairkan melalui pemerintah daerah Kendati begitu, penyakit lama politik uang juga harus dicermati.

Tidak bisa kita pungkiri di bulan-bulan memasuki pesta demokrasi sekarang, modus politik uang untuk mengait masa merajalela sampai ke pelosok negeri, demi menjadi kepala daerah di masing-masing daerah.

Karena di tengah situasi yang terpuruk seperti ini bisa saja masyarakat kita berubah menjadi sangat permisif terhadap politik uang dan bisa berkembang modus-modus baru dengan memanfaatkan pandemi Covid-19.

Praktik Politik uang berpotensi meningkat pada Pilkada 2020, karena digelar di tengah pandemi Covid-19. Apalagi, kepala daerah yang akan maju kembali dalam pilkada rawan menyalahgunakan kewenangan.

Karena kondisi pandemi ini ekonomi kurang baik maka potensi Politik uang juga bisa tinggi dibanding kondisi pada pilkada-pilkada sebelumnya. Karena ada relasinya.

Modus Politik uang dapat berupa pembagian uang, pembagian sembako, dan pembagian voucher. Dalam kondisi Covid-19, modus politik uang juga bisa saja dalam bentuk pemberian bantuan alat kesehatan, alat pelindung diri (APD), maupun bantuan sosial (bansos).

Pilkada yang di laksanakan pada tahun pandemi sekarang, kita sulit membedakan antara bantuan dari pemerintah dan bantuan dari calon, di karenakan saat pandemi sekarang ini masyarakat lagi butuh-butuhnya bantuan, di karenakan perekonomian masyarakat sedang merosot.

Dalam kondisi ini masyarakat memerlukan bantuan sehingga ada kekuatan baru untuk memberikan uang atau memberikan barang tapi sebagai kepentingan politik.

Soal politik uang ini terjadi bukan sekadar pada masa kampanye ada bagi-bagi uang ke masyarakat, bahkan kita juga banyak mendengar, ketika masa pencalonan pun kita mendengar ada istilahnya uang mahar.

Praktik politik uang ini juga tidak hanya dilakukan peserta pemilu ke masyarakat. Sebab (politik uang) bisa saja datangnya dari pasangan calon sebagai peserta pilkada, bisa dari partai politik, bahkan datangnya bisa dari masyarakatnya sendiri sebagai pemilih.

Praktik politik uang ini sangat sulit untuk dibuktikan apa lagi di masa pandemi sekarang ini. sangat susah kita mengetahuinya karena ia bisa bersembunyi dengan program-program penanggulangan wabah pandemi

Yang jadi masalah, politik uang ini terkadang sulit untuk membuktikannya, yang melaporkan khawatir kalau dilaporkan justru dikriminalisasi balik, jadi serba salah.

Kondisi pandemi ini jangan digunakan untuk menggoda wong cilik untuk melakukan perbuatan yang menggiring pada pilihan politiknya. Biarlah mereka (pemilih) bebas untuk menentukan pilihan politiknya.

Selain itu, kita juga perlu menyoroti petahana atau para kepala daerah yang berkontestasi dalam Pilkada agar benar-benar menjadi pemimpin masyarakatnya. Sudah menjadi kewajiban seorang pemimpin untuk memastikan rakyatnya tetap sejahtera dalam kondisi apa pun, termasuk dalam masa pandemi Covid 19.

Sehingga wajar jika seorang kepala daerah mengeluarkan anggaran atau program yang melepaskan rakyatnya dari lesunya ekonomi saat ini.

Namun, para petahana agar tidak menjadikan program pengentasan kemiskinan atau program pembagian subsidi sebagai komoditas kampanye. Jangan diklaim anggaran itu seolah-olah untuk kepentingan pencalonan demi kemenangan incumbent.

Di karenakan pilkada 2020 sekarang merupakan pesta demokrasi alat untuk memilih pemimpin. Pemimpin yang dipilih bukan semata memiliki misi untuk menyejahterakan rakyatnya saja, melainkan juga pemimpin yang visioner dan bermartabat.

Oleh karena itu, berharap semua pihak termasuk kontestan Pilkada 2020 tetap menjaga demokrasi di Indonesia dengan merujuk pada nilai-nilai Pancasila, jangan  gara-gara demi meraih jabatan nomor satu di daerah kita mencederai azaz demokrasi kita ini. (**)

loading...
 Sumber : Relis /  Editor : Milna Miana

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 11 Oktober 2020 - 11:53:06 WIB

    Keterlibatan Politik: Omnibus Law dan Pilkada Serentak

    Keterlibatan Politik: Omnibus Law dan Pilkada Serentak Keterlibatan politik sering diidentikkan dengan partisipasi politik, yang awalnya mengacu pada pemungutan suara dalam pemilihan umum atau kontestasi politik lainnya. Namun demikian, dalam banyak literatur, konsep tersebut tel.
  • Senin, 28 September 2020 - 18:20:49 WIB

    Pilkada 2020 Tetap Digelar Pemerintah, Hak Warga Negara Mendapatkan Kesehatan Dilanggar

    Pilkada 2020 Tetap Digelar Pemerintah, Hak Warga Negara Mendapatkan Kesehatan Dilanggar Presiden Joko Widodo memutuskan tidak menunda pelaksanaan Pilkada 2020 meski Pandemi Covid-19 masih tinggi-tingginya di Indonesia. Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan usulan dari semua pihak. Hal tersebut dijelaska.
  • Jumat, 25 September 2020 - 08:57:48 WIB

    Jangan Biarkan Pilkada 2020 Menjadi Pesta Demokrasinya Covid-19

    Jangan Biarkan Pilkada 2020 Menjadi Pesta Demokrasinya Covid-19 HARIANHALUAN.COM - Pilkada serentak kali ini berbeda dengan gelaran serupa sebelumnya. Tahun ini pilkada serentak yang akan digelar di 270 daerah dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Sejumlah kalangan khawatir jika pilkada s.
  • Ahad, 20 September 2020 - 18:23:28 WIB

    Pilkada 2020, Pesta Demokrasi Milik Milenial di Masa Pandemi

    Pilkada 2020, Pesta Demokrasi Milik Milenial di Masa Pandemi Tepat pada 09 Desember 2020 yang akan datang akan dilaksanakannya Pilkada Serentak, pemilihan Bupati dan wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur, tentu sebagai warga negara kita akan menggunakan hak suara kita, dengan menda.
  • Ahad, 20 September 2020 - 18:18:01 WIB

    Positif Covid-19 Meningkat, Kampanye Pilkada Tetap Lanjut

    Positif Covid-19 Meningkat, Kampanye Pilkada Tetap Lanjut Pemilihan umum kepala daerah serentak yang semakin hari kian dekat, masing masing pasangan calon (paslon) semakin sibuk mengkampanyekan dirinya guna memenangkan pilkada yang akan berlangsung desember mendatang, bermacam maca.
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]