Cuti Ikut Pilkada, Gubernur Sumbar Wanti-wanti Petahana Tidak Pakai Fasilitas Negara


Sabtu, 26 September 2020 - 06:23:34 WIB
Cuti Ikut Pilkada, Gubernur Sumbar Wanti-wanti Petahana Tidak Pakai Fasilitas Negara Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno. Ist

HARIANHALUAN.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengharuskan cuti sementara pada masa kampanye bagi kepala daerah petahana yang ikut bertempur di Pilkada 2020. Posisi mereka akan diisi Penjabat Sementara (Pjs). Aturan itu juga berlaku di Sumbar.

Saat ini, sudah ditetapkan sejumlah nama yang menjadi Pjs di sejumlah daerah di Sumbar. Mereka adalah Kepala Diskominfo Sumbar, Jasman Rizal menjadi Pjs Bupati Solok Selatan, Kepala Disperindag Sumbar Asben Hendri menjadi Pjs Walikota Solok.

Kepala Inspektorat Sumbar Mardi menjadi Pjs Bupati Pesisir Selatan, Kalasak BPBD Sumbar Erman Rahman menjadi Pjs Bupati Tanah Datar, Kepala Bakeuda Sumbar Zainuddin Pjs Walikota Bukittinggi.

Kepala Bappenda Sumbar Hansastri menjadi Pjs Bupati Pasamana Barat, Kepala Disdik Sumbar Adib Fikri menjadi Pjs Bupati Padang Pariaman, dan Asisten II Pemprov Sumbar Benny Warlis menjadi Pjs Bupati Agam.

Delapan pejabat OPD itu dilantik Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, Jumat (25/9/2020).

Sekaitan dengan masa cuti itu, Irwan Prayitno berpesan kepada Kepala Daerah petahana yang ikut maju pada Pilkada, bahwa sesuai Permendagri Nomor 74 tahun 2016 tidak boleh menggunakan fasilitas jabatannya sebagai pejabat negara seperti rumah dinas, kendaraan hingga ajudan.

"Kepala daerah petahana yang maju Pilkada untuk tidak menggunakan fasilitas jabatannya selama menjalani cuti kampanye Pilkada 2020," kata Irwan, kemarin.

Menurut Irwan, cuti di luar tanggungan tersebut efektif berlaku pada 26 September hingga 5 Desember 2020

"Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit yang ikut pada Pilgub 2020 sudah minta izin untuk cuti. Prosesnya di Kemendagri juga sudah selesai. Beliau cuti mulai Sabtu," sebut Irwan.

Irwan menegaskan, hal yang sama berlaku untuk seluruh kepala daerah petahana yang ikut sebagai peserta demokrasi di kabupaten dan kota di Sumbar. Pada 2020 selain Pemerintah Provinsi, 13 kabupaten dan kota di Sumbar juga menggelar pemilu kepala daerah serentak. (*)

loading...
Reporter : Milna Miana /  Editor : Milna Miana

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]