Di Mata Pemerintah, Mubah Nonton Film G30S/PKI 


Ahad, 27 September 2020 - 22:37:06 WIB
Di Mata Pemerintah, Mubah Nonton Film G30S/PKI  Mahfud MD

HARIANHALUAN.COM - Sejumlah pihak menyoroti pemutaran film G30S/PKI yang menjadi polemik di tengah masyarakat. Menko Polhukam Mahfud Md menyebut pemerintah tidak melarang setiap orang yang akan menonton atau tidak menonton film G30SPKI, menurutnya hukumnya adalah mubah.

"Pemerintah tidak 'melarang' atau pun 'mewajibkan' untuk nonton film G 30 S/PKI tersebut. Kalau pakai istilah hukum Islam 'mubah'. Silakan saja," kata Mahfud, yang dikutip dari cuitannya di akun Twitter resminya, @mohmahfudmd, Minggu (27/9/2020).

Adapun dalam hukum Islam pengertian 'mubah' adalah titah Allah yang memberikan kemungkinan untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkan. Bila mengerjakan tidak diberi ganjaran.

Selain itu Mahfud mengatakan pemerintah juga tak melarang bagi televisi yang akan menyiarkan film G30S/PKI. Hal itu diserahkan kepada izin hak siar film tersebut.

"Untuk TV-TV (termasuk TVRI) mau tayang atau tidak, juga tergantung kontraknya dengan pemegang hak siar sesuai pertimbangan rating dan iklannya sendiri-sendiri," ujarnya.

Tak hanya itu Mahfud mempertanyakan film G30S/PKI yang dipersoalkan pada saat bulan September. Menurutnya, tak perlu menunggu bulan September juga bisa tetap menonton film tersebut.

"Mengapa soal pemutaran film Pengkhianatan G 30 S/PKI diributkan? Tidak ada yang melarang nonton atau menayangkan di TV. Mau nonton di Youtube juga bisa kapan saja, tak usah nunggu bulan September. Semalam saya nonton lagi di YouYube. Dulu Menpen Yunus Yosfiyah juga tak melarang, tapi tidak mewajibkan," ujarnya.

Sebelumnya, film G30S/PKI menjadi polemik setelah sempat disinggung oleh mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta agar hal itu tidak dipermasalahkan karena Indonesia merupakan negara demokrasi.

"Kalau nanti film 'Pengkhianatan G30S/PKI' itu diputar di televisi, ya terserah masyarakat mau nonton atau tidak, jangan dipermasalahkan. Ini kan negara demokrasi," kata Hasanuddin kepada wartawan pada Sabtu (26/9).

Lebih lanjut Hasanuddin menilai sudah ada lembaga resmi pemerintah yang bertugas menyortir konten film tersebut. Lembaga tersebut adalah Lembaga Sensor Film (LSF) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Di lain sisi, sebelumnya gabungan dari Front Pembela Islam (FPI), GNPF Ulama, Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan kawan-kawan, Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI, menerbitkan seruan terkait peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober. ANAK NKRI meminta TNI mengupayakan pemutaran film G30S/PKI.

"Kepada Panglima TNI dan KASAD untuk mengupayakan pemutaran film G30S/PKI di seluruh televisi nasional, baik televisi pemerintah ataupun televisi swasta, pada tanggal 30 September 2020," demikian poin pertama seruan ANAK NKRI, seperti dalam keterangan tertulis, Jumat (25/9).

Terdapat 5 poin seruan dari ANAK NKRI. Berikut ini seruannya:

1. Kepada Panglima TNI dan KASAD untuk mengupayakan pemutaran film G30S/PKI di seluruh televisi nasional baik televisi pemerintah ataupun televisi swasta pada tanggal 30 September 2020.
2. Kepada TNI untuk tidak tinggal diam terhadap kelompok-kelompok yang berupaya mengganti Pancasila dengan Trisila/Ekasila jika TNI masih jadi Garda terdepan dalam mengawal Pancasila dan UUD'45 serta bersatu dengan Ulama dalam memimpin gerakan umat dalam melawan kebangkitan Neo PKI.
3. Kepada seluruh Rakyat Indonesia jangan lewatkan bersama keluarga untuk menonton kembali film Pengkhianatan G30S/PKI baik melalui televisi ataupun
handphone masing-masing pada tanggal 30 September 2020.
4. Kepada Rakyat Indonesia untuk Mengibarkan bendera merah putih setengah tiang pada tanggal 30 September 2020 dan kibarkan bendera satu tiang penuh pada tanggal 1 Oktober 2020.
5. Kepada Rakyat Indonesia khususnya Santri, laskar, jawara, pendekar, brigade untuk Tetap Waspada dan siap siaga terhadap gerakan kebangkitan Neo PKI yang ingin mengganti Pancasila.

Demikianlah seruan ini disampaikan agar menjadi kewaspadaan dalam menghadapi gerakan Neo PKI.

Diketahui, tentang film G30S/PKI sempat menjadi perbincangan di dunia perpolitikan Indonesia usai disinggung Gatot Nurmantyo. Gatot menyebut diganti sebagai Panglima TNI gegara menginisiasi acara nonton bareng film G30S/PKI.

"Pada saat saya menjadi panglima TNI, saya melihat itu semuanya, maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton film G30S/PKI. Pada saat itu, saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja Partai PDI, menyampaikan, 'Pak Gatot, hentikan itu, kalau tidak pasti Pak Gatot akan diganti'," kata Gatot saat bicara di channel YouTube Hersubeno Point, dikutip detikcom pada Rabu (23/9).

Salah satu stasiun televisi, yaitu SCTV, pun akan menayangkan film G30S/PKI. SCTV memiliki pertimbangan mengapa menayangkan film tersebut, meskipun sempat menjadi perbincangan.

"Kita sebetulnya memang sudah dari tahun lalu kita juga menayangkan. Jadi memang SCTV itu sering sekali atau kita mungkin dikenal sebagai TV yang paling sering menayangkan film-film Indonesia. Jadi misalnya kayak kemarin kita sudah tayangin film 'Dilan', 'Gundala', 'Milea', 'Warkop', hampir semua film Indonesia yang top, box office itu kita. Nah, di luar dari itu, kan kita juga tayang film-film yang lainlah, misal bentuknya FTV, gitu ya," kata Direktur Program SCTV David Suwarto dikutip dari detikcom, Jumat (25/9).

"Nah, jadi film G30S/PKI ini salah satu film yang kita lihat sangat diminati penonton," imbuhnya. (*)

loading...
 Sumber : detik.com /  Editor : Heldi Satria

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]