Meski Digugat, Kemenkeu Tetap Cekal & Tagih Utang Bambang Trihatmodjo


Jumat, 02 Oktober 2020 - 16:35:49 WIB
Meski Digugat, Kemenkeu Tetap Cekal & Tagih Utang Bambang Trihatmodjo Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan pencegahan ke luar negeri atas nama Bambang Trihatmodjo tetap dilakukan meskipun Bambang Trihatmodjo mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) akibat pencekalan tersebut. 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengikuti proses gugatan yang diajukan Bambang Trihatmodjo terkait pencegahan bepergian ke luar negeri akibat utang yang harus dibayar sebesar Rp 50 miliar.

"Perkembangannya masih dicegah, bukan dicekal, kita hanya cegah. Kemudian Pak Bambang Tri setahu saya tetap menyampaikan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, tentunya nanti prosesnya kita ikuti sesuai dengan tata tertib di Pengadilan Tata Usaha Negara," katanya saat bincang bareng virtual bertajuk 'Optimalisasi Pengurusan Piutang Negara', Jumat (2/10/2020).

Isa menjelaskan bahwa Pengacara Bambang Trihatmodjo, Prisma Wardhana Sasmita telah berkirim surat kepada Kemenkeu agar mencabut pencegahan tersebut. Namun Isa menyarankan agar pihaknya langsung menghubungi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) DKI Jakarta untuk mencari jalan keluar lain tanpa harus berproses di pengadilan.

"Selain itu pengacara beliau juga sudah bersurat dan kami anjurkan untuk menghubungi PUPN DKI supaya bisa mencari jalan keluar lain selain berproses di pengadilan PTUN," ucapnya.

Isa menyarankan agar putra mendiang Presiden Soeharto itu mau melunasi piutang yang ada agar pencegahan ke luar negeri bisa dicabut seperti yang diinginkan. Utang itu dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Sea Games XIX Tahun 1997 yang diikutsertakan konsorsium swasta yang diketuai oleh Bambang Trihatmodjo, sebagai mitra penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997.

"Apa cara lainnya? Cara lainnya ya bayar supaya kita bisa mempertimbangkan untuk mencabut pencegahan," ucapnya.

Dari utang Rp 50 miliar tersebut, belum diketahui berapa yang sudah atau belum dibayarkan Bambang Trihatmodjo. "Itu termasuk informasi yang dikecualikan dalam konteks keterbukan informasi publik," tandasnya.
 

 Sumber : detik.com /  Editor : Rahma Nurjana

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]