Calon Petahana Zul Elfian di Pilkada Solok Terancam Batal, Karena Kasus Sewenang-wenang Pecat Anak Buahnya


Sabtu, 03 Oktober 2020 - 21:28:41 WIB
Calon Petahana Zul Elfian di Pilkada Solok Terancam Batal, Karena Kasus Sewenang-wenang Pecat Anak Buahnya Zul Elfian.

HARIANHALUAN.COM - Mantan Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kota Solok, Erlinda datangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kantor Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) setempat. Kedatangannya adalah untuk pengusulan agar calon petahana Zul Elfian sebagai kepada daerah dalam  Pilkada 2020 melaui surat yang diberikan kepada penyelenggara serta pengawas Pemilu tersebut.

Pengajuan pembatalan Zul Elfian sebagai calon kepala daerah, disinyalir karena Erlinda ketika menjabat sebagai Kadis PM-PTSP dipecat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku seperti dalam PP 53 tahun 2010 dan peraturan Kepala BKN nomor 21 tahun 2010. "Kami meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk membatalkan pencalonan Zul Elfian sebagai calon kepala daerah," ujar Erlinda membenarkan, Sabtu (3/10/2020).

Baca Juga : Sebelum Pemilihan, DPRD Paripurnakan Dua Calon Wawako Hasil Seleksi Pansus

Kemudian diinformasikan, surat itu kami layangkan baru pada Jumat, 2 Oktober 2020 sembari menunggu putusan gugatan di PTUN pada Kamis, 8 Oktober 2020 mendatang. "Semenjak diberhentikan sebagai kadis yang tidak sesuai dengan aturan tersebut, hingga kini belum klarifikasi yang Zul Elfian sendiri," terang Erlinda lagi.

Kemudian, permintaan pemberhentian Zul Elfian sebagai calon, juga didasari dengan ketentuan pasal 71 (2) Undang-undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 atas perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

Baca Juga : KPU Inhu Tetapkan Rezita dan Junaidi Sebagai Bupati dan Wabup Terpilih

"Bahwasanya, Gubernur, Wakil Bubernur, Bupati dan Wakil Bupati maupun Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum masa penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan," ucapnya.

Sementara sebelumnya, Erlinda melalui kuasa hukumnya, Zulkifli telah ajukan gugatan pemberhentiannya sesuai dengan surat Keputusan Nomor: 188.45-482-2020 tertanggal 8 Juni 2020. "Pencopotan sebagai kepala Dinas hanya berdasarkan merasa tidak senang atas pernyataan suami kliennya yang berbeda pandangan politik dengan wali kota," ujar Zulkifli.

Karena permasalahan tersebut, kata dia, kliennya yang ketika itu menjabat sebagai kepala Dinas PM-PTSP menjadi sasaran atas perbedaan pandangan politik antara walikota dengan suaminya itu. "Sikap walikota tentu berlawanan dengan mekanisme dalam hal pemberhentian yang diatur dalam PT 53 tahun 2010 dan dalam aturan Kepala BKN nomor 21 tahun 2010," terangnya.

Dikatakannya, pengangkatan dan pencopotan jabatan ada pada wewenang wali kota. Namun, hal tersebut mestinya harus ada aturan yang tertulisnya yang sesuai peraturan. "Dalam persoalan keputusan mencopot dari jabatan membuat kepentingan pribadi kliennya sangat dirugikan. Keputusan walikota bersifat individual, kongkrit dan akhirnya menimbulkan kerugian materi pada diri klien kami seperti tidak menerima tunjangan, gaji dan fasilitas lainnya," tutupnya. (*)

Reporter : Buliza Rahmat | Editor : Agoes Embun
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]