Tegas Tolak Omnibus Law, Cagub Mulyadi: Merugikan dan Tidak Ada Urgensinya di Tengah Pandemi


Rabu, 07 Oktober 2020 - 14:03:11 WIB
Tegas Tolak Omnibus Law, Cagub Mulyadi: Merugikan dan Tidak Ada Urgensinya di Tengah Pandemi Mulyadi

HARIANHALUAN.COM - Calon Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) nomor urut 1 Mulyadi bersuara perihal Omnibus Law yang memuat Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR RI yang menuai polemik besar di tengah masyarakat. Mulyadi dengan tegas ikut menolak pengesahan tersebut sesuai dengan sikap Partai Demokrat di parlemen.

Mulyadi menuturkan, Partai Demokrat menolak karena mendengar aspirasi masyarakat. Ada pasal-pasal yang dinilai merugikan kaum buruh atau tidak berpihak kepada buruh. 

Seperti diketahui beberapa pasal yang ditolak pada UU Cipta Kerja pada Bab Ketenagakerjaan ialah Pasal 59 tentang batas waktu Perjanjian Kerja, Pasal 79, Pasal 88 tentang pengupahan, Pasal 88C tentang Upah Minimum Provinsi dan tidak ada lagi Upah Minimum Kabupaten/kota, dan Pasal 91 yang dihapus padahal sebelumnya harus ada kesepakatan pengusaha dan pekerja.

"Demokrat itu partai yang mendengarkan aspirasi rakyat, maka dari itu rakyat apalagi buruh sangat banyak sekali hal-hal yang dianggap merugikan buruh," kata Mulyadi di Agam, Selasa (6/10/2020).

Mulyadi mengatakan, saat pandemi sekarang ini banyak yang harus dikerjakan pemerintah daripada memaksakan sesuatu yang dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Dia menyebut tidak ada alasan yang kuat untuk pembahasan tersebut apalagi masih ada pasal-pasal yang kontroversi.

"Saya tidak mengerti, di tengah kondisi Covid-19 saat ini, darurat, malah kita mengurusi UU Cipta Kerja," ujar Mulyadi.

Dia meminta pemerintah untuk hati-hati dalam mengambil kebijakan ataupun sikap politik. Pertumbuhan ekonomi harus diutamakan. Dia tidak ingin ada hal-hal yang menjadi perhatian lain sehingga pada ujungnya masyarakatlah yang dirugikan.

"Sekarang rakyat lagi susah pertumbuhan ekonomi kita lagi anjlok, bahkan kalau kita tidak hati-hati kita bisa menuju resesi, tapi kenapa secara politik terburu-buru mengesahkan UU ini," tutur Mulyadi.

Mulyadi berterima kasih kepada rekan-rekan Partai Demokrat yang telah menyuarakan suara rakyat. Menurut dia, kepentingan dan keberpihakan kepada masyarakat luas merupakan hal yang terpenting.

"Walaupun kami kalah suara, tapi kami telah berjuang dan memperlihatkan kepada rakyat, kami berjuang seoptimal mungkin yang bisa kami lakukan yaitu menolak UU tersebut," pungkasnya. (*)

 Sumber : Rilis /  Editor : Heldi Satria

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]