Duh, Indonesia Tidak Masuk Peringkat 50 Besar Indeks Kemudahan Bisnis di Dunia


Kamis, 08 Oktober 2020 - 06:36:54 WIB
Duh, Indonesia Tidak Masuk Peringkat 50 Besar Indeks Kemudahan Bisnis di Dunia Ilustrasi

HARIANHALUAN.COM - Hingga saat ini, Indeks Kemudahan Berbisnis Indonesia masih mandek di urutan 73 di dunia dan peringkat 6 di ASEAN. Namun, jumlah investasi asing atau Foreign Direct Investment (FDI) ke Indonesia, yang secara tidak langsung dipengaruhi Indeks Kemudahan Berbisnis, adalah yang terbesar nomor dua di ASEAN.

Head of Public Relations, Dila Karinta menyampaikan, riset Lifepal.co.id menemukan fakta bahwa peringkat Indeks Kemudahan Berbisnis sebuah negara tak selalu mempengaruhi besarnya Foreign Direct Investasi ke negara tersebut.

"Indeks Kemudahan Berbisnis atau Ease of Doing Business adalah suatu indeks yang dibuat oleh Bank Dunia. Peringkat yang tinggi menunjukkan peraturan untuk berbisnis yang lebih baik (biasanya yang lebih sederhana), dan kuatnya perlindungan atas hak milik," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Harianhaluan.com, Kamis (8/10/2020).

Penelitian empiris yang didanai oleh Bank Dunia untuk membuktikan manfaat dari dibuatnya indeks ini, menunjukkan bahwa efek dari perbaikan berbagai peraturan terhadap pertumbuhan ekonomi sangatlah besar.

Ada 10 (sepuluh) indikator untuk mengukur kemudahan berbisnis atau yang juga dikenal dengan istilah Ease of Doing Business. 10 indikator tersebut adalah:

1. Pengurusan berbagai perizinan yang perlu dilakukan untuk memulai usaha.

2. Izin mendirikan bangunan untuk kegiatan usaha.

3. Pendaftaran tanah sebagai kepastian dan perlindungan hukum pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain.

4. Pembayaran dan jumlah pajak kepada perusahaan sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

5. Hak legal peminjam dan pemberi pinjaman terkait dengan transaksi yang dijamin dan kedalaman informasi kredit.

6. Biaya dan waktu dalam penyelesaian perselisihan perdagangan dan kualitas proses hukum.

7. Perihal prosedur, waktu dan biaya dalam memperoleh koneksi jaringan listrik, pengadaan listrik yang baik, dan biaya konsumsi listrik.

8. Kemudahan dalam mengekspor barang dari perusahaan yang memiliki keunggulan komparatif dan impor suku cadang.

9. Kemudahan dalam tingkat pemulihan dalam hal kebangkrutan komersial dan kekuatan kerangka hukum kepailitan.

10. Perlindungan bagi pemegang saham minoritas di suatu negara.

Kemudahan berbisnis dapat diukur sejak akan mulainya suatu bisnis, sampai dengan apabila suatu bisnis berjalan tidak sesuai dengan rencana, di mana mengalami masalah atau kesulitan. Salah satu permasalahan atau kesulitan tersebut yang terjadi adalah masalah kesulitan keuangan yang mengakibatkan debitur tidak mampu membayar atau gagal bayar atas kewajiban atau utang-utangnya kepada kreditur.

Oleh karenanya, untuk tetap dapat mendorong agar bisnis yang mengalami kesulitan keuangan dapat tetap bertahan, maka negara harus menyediakan ketentuan kebangkrutan atau kepailitan yang efisien dengan proses cepat dan berbiaya murah. Ketentuan kepailitan harus memberikan perlindungan atas hak-hak kreditur dan debitur secara seimbang. Proses kepailitan juga dapat meningkatkan harapan nilai pengembalian yang wajar bagi kreditur dan debitur. Dan yang terpenting adalah untuk menyelamatkan bisnis yang masih memiliki harapan untuk hidup, yang pada akhirnya akan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.

Sedangkan untuk Foreign Direct Investment (FDI) adalah investasi asing langsung atau penanaman modal asing (PMA), di mana seorang investor atau penanam modal pada lingkup perekonomian suatu negara ingin berinvestasi pada bisnis di lingkup perekonomian negara lain.

Investasi lintas negara ini biasanya berupa penanaman modal dalam jangka waktu panjang dari investor di luar negeri ke perusahaan dalam negeri. Sehingga umumnyaForeign Direct Investment melibatkan dua negara sekaligus.

Biasanya, FDI terkait dengan investasi aset-aset produktif, misalnya pembelian atau konstruksi sebuah pabrik, pembelian tanah, peralatan atau bangunan; atau konstruksi peralatan atau bangunan yang baru yang dilakukan oleh perusahaan asing.

Sebagai bentuk aliran modal yang bersifat jangka panjang dan relatif tidak rentan terhadap gejolak perekonomian, aliran masuk FDI sangat diharapkan untuk membantu mendorong pertumbuhan investasi yangsustainable. (*)

loading...
 Sumber : Relis /  Editor : Milna Miana

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 19 Oktober 2020 - 12:19:12 WIB

    Duh, Depresi Belajar Online, Siswi SMA di Gowa Ini Bunuh Diri

    Duh, Depresi Belajar Online, Siswi SMA di Gowa Ini Bunuh Diri HARIANHALUAH.COM - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan angkat bicara terkait peristiwa bunuh diri seorang siswi SMA berinisial MI (16) akibat depresi belajar online di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/10/2020) ke.
  • Ahad, 18 Oktober 2020 - 11:22:19 WIB

    Waduh, Muhammad Basmi Ditangkap Bareskrim Gegara Hina Moeldoko di FB

    Waduh, Muhammad Basmi Ditangkap Bareskrim Gegara Hina Moeldoko di FB HARIANHALUAN.COM - Gegara menghina Kepala KSP Moeldoko di akun Facebook, seorang pria bernama Muhammad Basmi ditangkap Bareskrim Polri. Basmi dijerat dengan UU ITE..
  • Rabu, 14 Oktober 2020 - 17:03:56 WIB

    Duh, Bertambah Lagi 4.127 Kasus Positif Covid-19

    Duh, Bertambah Lagi 4.127 Kasus Positif Covid-19 HARIANHALUAN.COM-Satuan Tugas (Satgas) Penanganan  Covid-19  mencatat hingga Rabu, 14 Oktober 2020 pukul 12.00 WIB, kasus terkonfirmasi positif  Covid-19  bertambah 4.127  kasus, totalnya menjadi  344.749 kasus. .
  • Ahad, 11 Oktober 2020 - 22:37:44 WIB

    Duh, Negara Rugi Rp39,2 T di 2020 Akibat Korupsi

    Duh, Negara Rugi Rp39,2 T di 2020 Akibat Korupsi HARIANHALUAN.COM - Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat negara telah mengalami kerugian sebesar Rp39,2 triliun dari praktik korupsi sepanjang semester I tahun 2020..
  • Sabtu, 10 Oktober 2020 - 15:01:55 WIB

    Duh, Jokowi Disebut 'Cuekin' NU-Muhammadiyah soal Isu Sosial

    Duh, Jokowi Disebut  'Cuekin' NU-Muhammadiyah soal Isu Sosial HARIANHALUAN.COM - Cendekiawan Islam Ulil Abshar Abdalla (Gus Ulil) menyatakan Presiden Joko Widodo cenderung tak mendengarkan suara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terkait kritik soal isu keadilan sosial termasuk Pilka.

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]