Ulama Berpolitik


Kamis, 08 Oktober 2020 - 07:06:23 WIB
Ulama Berpolitik Ilustrasi

Setiap kali perhelatan politik digelar para ulama dan tokoh agama ikut sibuk menjadi corong para politisi. Fenomena ulama dan tokoh agama sudah menjadi trend dan menggurita pasca rontoknya rezim orde baru yang menandakan bukanya kembali keran demokrasi di Indonesia yang sekian lama mati suri. Sejak itu, lantaran ada peluang dan kesempatan untuk menjadi politisi atau birokrasi banyak tokoh agama dan para ulama yang terlibat dalam politik praktis.

Oleh: Indra Gunawan, Mahasiswa STAI-PIQ Jurusan Tafsir Al-Qur’an

Keterlibatan tokoh agama atau ulama dalam politik bukanlah suatu yang salah, justru merupakan implementasi dari tugas profetik dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran bagi masyarakat. Namun demikian keterlibatan tokoh agama dan ulama dalam politik harus berpegang pada prinsip etika politik dan etika keagamaan yang mengajarkan para tokoh agama atau ulama untuk berpolitik secara benar sesuai dengan tugas profetiknya. Hal ini penting karena mereka bukanlah orang biasa, mereka adalah pemimpin yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan memperlihat kedamaian, kesatuan dan kerukunan hidup bermasyarakat.

Dalam keterlibatan para ulama memperjuangkan kebenaran dan keadilan dengan memegang prinsip dasar bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (solus populi supreme lex). Para ulama terus memperkembangkan pemikiran kritis dan kearifan serta integritas kepribadian untuk menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan kehidupan demokrasi melalui jalinan kerja sama antara umat beragama demi persatuan dan kesejahteraan umum.

Artinya memandang dan memperlakukan semua orang yang terlibat dalam politik sebagai sesama manusia dan warga negara yang sejajar dan mengambil keputusan secara adil, tolak ukur adalah kesejahteraan umum dalam prosedur demokrasi.

Para ulama berjuang meningkatkan kesadaran diri dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum harus ditumbuhkan, sehingga dapat meningkatkan mutu hidup manusia bersama. Hukum harus diyakini sebagai perlindungan bagi rakyat untuk memperoleh keadilan.

Sejak awal perkembangannya teologi Islam berkaitan erat dengan politik. Hal ini antara lain disebabkan Nabi Muhammad pada hampir sepuluh tahun terakhir masa hidupnya memimpin umat yang mempunyai ciri-ciri sebuah negara. Perumusan ajaran keagamaan Islam akhirnya terjadi dalam konteks kehidupan yang tidak lepas dari pergumulan politik. Anggapan atau keyakinan keagamaan bahwa Islam adalah din wa daulah (agama dan negara) merupakan konsekuensi dari perkembangan itu.

Islam bukan semata-mata merupakan agama yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Sebaliknya Islam adalah suatu agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan dalam segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan politik dan negara. Islam agama yang sangat lengkap, di dalamnya terdapat pula tentang sistem ketatanegaraan dan politik.

Karena ajaran Islam menekankan juga masalah politik maka semua kaum muslimin baik pemuka agama maupun umat kebanyakan, mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan politik. Tidak ada siapa pun boleh melarang atau membatasi seorang muslim yang hendak mengabdikan diri untuk kehidupan masyarakat melalui dunia politik. Dalam kegiatan politik, setiap kaum muslimin menjalankan politik sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing dalam kehidupan masyarakat.

Kriteria secara khusus diberikan kepada para ulama atau agamawan jika mereka hendak melibatkan diri dalam dunia politik. Ulama membangun sebuah nilai moral serta tatanan masyarakat baru yang berdasarkan pada firman Tuhan yaitu Al-qur’an. Dari sana kemerdekaan manusia diperjuang-kan, kebudayaan dibangun, disiplin masyarakat diberdayakan, hak-hak dan martabat perempuan dipulihkan kembali. Tatanan baru ini merupakan perwujudan dan pesan profetik Muhammad yang mengilhami berbagai macam ragam upaya dari banyak orang untuk mendukung gerakan-gerakan pembebasan dan pemuliaan harkat dan martabat manusia dalam segenap bidang kehidupan yang menyangkut relasi-relasi politik dalam masyarakat.

Para ulama atau agamawan sendiri dapat memperjelas arti agama bagi pembangunan kepada rakyat, jika mereka mau memperhatikan sungguh-sungguh persoalan-persoalan pokok yang dihadapi dalam pembangunan. Perhatian itu sudah tentu harus dimulai dari pemahaman yang benar akan keadaan yang dialami oleh mayoritas bangsa dewasa ini.

Dengan mengetahui situasi kehidupan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat dan didukung dengan pemahaman akan peran agama bagi pembangunan maka seorang ulama atau agamawan yang melibatkan diri dalam dunia politik baik secara langsung maupun tidak langsung akan mampu menjalankan peranya secara benar.

Untuk dapat menjalankan perannya secara baik dalam dunia politik, seorang ulama harus mempunyai ilmu yaitu kemampuan untuk berijtihad untuk menentukan hukum-hukum syariah. Ia harus mempunyai keadilan dalam arti dapat menjadi saksi dalam pengadilan. Dia tidak melakukan dosa besar, tidak terus menerus melakukan dosa kecil, menjaga harga diri dan lain sebagainya. Ia juga harus mempunyai kemampuan untuk menjalankan siyasah yakni mengatur negara.

Otoritas dan kekuasaan ulama dalam masyarakat menimbulkan asumsi bahwa pengaruh ulama atau kiai tidak terbatas pada hubungan sosial saja tetapi juga dapat diterapkan dalam bidang politik. Asumsi ini dibuktikan dengan fakta bahwa selama jika ada pemilu partai peserta pemilu coba memanfaatkan ulama untuk meningkatkan perolehan suara mereka. Pengaruh ulama ini tentu saja begitu jelas dalam kalangan umat Islam yang sering mengikuti langkah politik ulama.

Menurut Greerts peran ulama dalam pembangunan masyarakat dan menggerakkan aksi sosial politik anggota-anggotanya sangat kuat karena kiai adalah tokoh pemimpin dalam masyarakat Islam. Rasa hormat terh-adap ulama juga sebenarnya dipengaruhi oleh budaya bangsa Indonesia. Ada hubungan tidak setara antara ulama sebagai patron dan para pengikutnya sebagai klien. Pola hubungan semacam ini sangat mengakar pada penduduk desa dan sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik

Perlu disadari bahwa legitimasi yang diberikan oleh seorang kiai terhadap politik sangat membantu dalam membangun orientasi umat dalam berbagai afiliasi politik. Situasi ini sering menciptakan sebuah etos politik bagi seorang ulama di mana dia tidak hanya memperkuat kesatuan umat tetapi juga menegaskan pentingnya perjuangan politik yang harus dilakukan seorang muslim. Etos inilah yang melandasi kehidupan masyarakat muslim meskipun kemudian ditandai dengan orientasi ideologi yang berbeda.

Setiap agama memiliki landasan etika yang mengatur setiap penganut-lnya termasuk tokoh agama atau ulama untuk berpolitik. Setiap tokoh agama atau ulama yang melibatkan diri dalam politik baik secara langsung mau-pun tidak langsung harus tetap berpegang pada landasan etika keagamaannya masing-masing. Sebab meskipun tujuan perjuangan dalam berpolitik dari setiap ulama atau tokoh agama adalah sama yaitu untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, namun etika politik dari tiap agama dalam keterlibatan tokoh agama atau ulama dalam berpolitik berbeda. Ulama atau tokoh agama yang melibatkan diri dalam dunia politik, meskipun selalu dilandasi pada nilai-nilai iman keagamaan yang dianut, namun mereka bukan berpolitik untuk dan atas nama agama yang dianutnya.

Mereka berpolitik atas nama pribadi atau partai politik yang mengusungnya. Ulama atau tokoh agama yang melibatkan diri dalam politik praktis harus menjauhkan diri dari perilaku politik yang memecah belah umat, merusak kedamaian dan kerukunan. Kehadiran mereka dalam dunia politik dapat menjadi agen yang membawa misi kesatuan dan kesejahteraan bersama bagi seluruh masyarakat. (**)

loading...
 Sumber : Relis /  Editor : Milna Miana

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]