Tolak UU Omnibus Law, Dua Aliansi Mahasiswa Gelar Unjuk Rasa di Pasaman


Kamis, 08 Oktober 2020 - 17:22:07 WIB
Tolak UU Omnibus Law, Dua Aliansi Mahasiswa Gelar Unjuk Rasa di Pasaman Aliansi Mahasiswa Pasaman Bergerak (AMPB) menggelar aksi tolak UU Omnibus Law di depan Kantor Bupati Pasaman. 

HARIANHALUAN.COM - Ratusan mahasiswa dan aktivis pemuda di Kabupaten Pasaman, turun ke jalan-jalan melakukan aksi damai menyuarakan penolakan terhadap Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Kamis (8/10/2020).

Aksi massa ini dilakukan oleh dua kelompok mahasiswa berbeda. Yaitu, Aliansi Mahasiswa Pasaman Bergerak (AMPB) menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Pasaman. Serta, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Pasaman (AMPP) di depan kantor DPRD Pasaman.

Namun, tuntutan dari dua kelompok massa aksi ini sama. Yaitu, sama-sama menolak pengesahan Undang Undang Omnibus Law oleh DPR tiga hari lalu. Pasalnya, UU tersebut ditengarai tidak berpihak kepada rakyat kecil dan cenderung menyengsarakan rakyat. 

Pantauan harianhaluan.com, aksi unjuk rasa oleh kelompok massa AMPB dihadiri langsung oleh Ketua DPRD, Bustomi. Sementara, untuk aksi massa AMPP, diterima oleh wakil pimpinan DPRD, Danny Ismaya beserta empat anggota DPRD lainnya, masing-masing Yulisman (PAN), Yulius Erita dan Erizal dari (PPP), Ristawadi (PD) dan Jusran (PKB).

Menurut kedua aliansi tersebut Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR tersebut tidak berpihak terhadap para buruh, apalagi rakyat kecil.

Selain itu, masa aksi damai ini juga menyayangkan tindakan pemerintah dan DPR yang mengesahkan UU sapu jagat itu di tengah pandemi Covid-19. Masa aksi meminta pemerintah sebaiknya lebih mengutamakan penyelesaian penanganan pandemi Covid-19.

"Mahasiswa berkumpul hari ini untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Anggota DPR seharusnya merasa salah dan intropeksi diri, di tengah pandemi covid- 19, masih saja, menyulitkan rakyat. Efeknya, angka covid meningkat, nanti rakyat disalahkan lagi," ujar pengarah aksi AMPB, Romeo. 

Ia mengatakan, gerakan tersebut murni atas dasar inisiatif para mahasiswa gabungan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Ia pun membantah gerakan tersebut merupakan pesanan dari kelompok tertentu. 

"Ini gerakan atas nurani mahasiswa, tanpa ada perintah dari lembaga lain, apalagi perintah partai," imbuhnya. 

Sementara, orator aksi AMPP, Dedi Saputra menyampaikan, seharusnya pemerintah dan DPR fokus menanagani pandemi Covid-19 yang masih merebak di tanah air, serta mencegah terjadinya banyak PHK terhadap buruh (pekerja).

"Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja bukan lah sebuah solusi dalam mengentaskan kemiskinan, UU ini justru malah merampas hak hidup rakyat. Atas dasar itu, kami menyampaikan mosi tidak percaya terhadap DPR dan pemerintah," ucapnya lantang. 

Wakil Ketua DPRD Pasaman, Danny Ismaya mengatakan, merasa bangga atas aksi massa yang berjalan tertib dan damai. Ia menambahkan, bahwa sedari awal Fraksi PKS di DPR RI tegas menolak pengesahan UU Omnibus Law. 

"Percayalah adik-adik, dokumen pernyataan sikap dari adik adik mahasiswa dan pemuda ini akan kita terima, kemudian kita rapatkan ditingkat pimpinan dan selanjutnya akan kita kirim ke DPR RI pusat," pungkasnya. (*)


 

Reporter : Yudi Lubis /  Editor : Heldi Satria

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]