Mantan Kadis DPM PTSP yang Dipecat Zul Elfian Menang di PTUN Padang


Kamis, 08 Oktober 2020 - 20:51:49 WIB
Mantan Kadis DPM PTSP yang Dipecat Zul Elfian Menang di PTUN Padang Mantan Kadis DPM PTSP Kota Solok, Erlinda bersama kuasa hukumnya.

HARIANHALUAN.COM - Mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Solok, Erlinda memenangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang, terkait pencopotan dirinya sebagai Kepala DPM PTSP Kota Solok, Kamis (8/10/2020).

Amar putusan itu berdasarkan keputusan hakim PTUN Padang dengan nomor perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PDG yang isinya mengabulkan seluruh gugatan yang telah dilayangkan oleh Erlinda selaku penggugat dan Wali Kota Solok selaku tergugat.

Kemudian, putusan itu juga menyatakan bahwa hakim telah membatalkan keputusan Wali Kota Solok Nomor 188.45-482-2020 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi di DPM PTSP Kota Solok. Walaupun praperadilan telah dimenangkan oleh Erlinda selaku penggugat dan keputusan PTUN telah keluar, eksekusi keputusan tersebut bakal sulit dilakukan, karena saat ini Erlinda sendiri sudah dalam status pensiun sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Sesuai dengan aturan kepegawaian, umur maksimal menjadi PNS adalah 58 tahun. Sedangkan, umur Erlinda sendiri sudah lewat empat bulan dari batasannya, terkecuali bagi yang memiliki status sebagai pejabat tinggi pratama, umur maksimal adalah 60 tahun. Terkait hal itu, Zulkifli selaku kuasa hukum Erlinda mengatakan, persoalan ini semakin rumit, karena saat ini Kota Solok dipimpin oleh seorang pejabat sementara (Pjs). 

Karena, Wali Kota Solok Zul Elfian sedang cuti kampanye karena maju sebagai Calon Wali Kota Solok 2020. "Ini merupakan sebuah penzaliman. Karena, saat proses gugatan, Wali Kota Solok tetap memproses tahapan pensiun klien kami. Artinya, Wali Kota Solok sama sekali tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan," ungkap Zulkifli.

Sebelumnya, Erlinda juga telah mendatangi Kantor KPU dan Bawaslu Kota Solok untuk mengusulkan agar calon petahana Zul Elfian sebagai kepada daerah dalam  Pilkada 2020, melaui surat yang diberikan kepada penyelenggara serta pengawas Pemilu tersebut. Pengajuan pembatalan Zul Elfian sebagai calon kepala daerah, disinyalir karena Erlinda ketika menjabat sebagai kadis PM-PTSP dipecat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku seperti dalam PP 53 tahun 2010 dan peraturan Kepala BKN nomor 21 tahun 2010.

"Kami meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk membatalkan pencalonan Zul Elfian sebagai calon kepala daerah," ujar Erlinda membenarkan.

Kemudian diinformasikan, surat itu dilayangkan baru pada Jumat (2/10/2020) sembari menunggu putusan gugatan di PTUN pada Kamis (8/10/2020). "Sejak diberhentikan sebagai kadis yang tidak sesuai dengan aturan tersebut, hingga kini belum ada klarifikasi dari Zul Elfian," terang Erlinda lagi.

Permintaan pemberhentian Zul Elfian sebagai calon juga didasari dengan ketentuan pasal 71 (2) Undang-undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 atas perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

"Bahwasanya, Gubernur, Wakil Bubernur, Bupati dan Wakil Bupati maupun Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum masa penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan," ucapnya. (*)

loading...
Reporter : Buliza Rahmat /  Editor : Agoes Embun

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]