Langgar Aturan, Izin 147 Industri Dicabut


Jumat, 09 Oktober 2020 - 12:06:22 WIB
Langgar Aturan, Izin 147 Industri Dicabut Foto: Istimewa

HARIANHALUAN.COM - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI menyampaikan sampai akhir September 2020 Kementerian Perindustrian telah mengeluarkan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) kepada sektor industri sebanyak 18.101 izin.

"18 ribu lebih yang dikeluarkan ini punya arti yang sangat besar karena ikut juga menjamin tetap berlangsungnya pekerjaan. Apalagi 51,4 juta orang tenaga kerja berasal dari sektor industri," kata Kepala BPSDMI Kemenperin, Eko SA Cahyanto saat membuka PKKMB Tahun Akademik 2020/2021 Politeknik ATI Padang, baru-baru ini.

Selain penerbitan IOMKI, kata Eko, Kementerian Perindustrian juga melakukan monitoring dan evaluasi secara ketat terhadap pelaksanaan dan aktivitas di industri. Sehingga IOMKI betul-betul dilaksanakan dengan baik.

"Buktinya sudah 147 IOMKI dicabut setelah dievaluasi, baik dari administrasi perusahaan maupun pelaksanaan protokol kesehatan ditemukan adanya pelanggaran," beber Eko.

Disisi lain, Eko menambahkan, selama masa pandemi Covid-19 ada beberapa hal menjadi pelajaran yang bisa dirumuskan, dan diindentifikasi. Sehingga dapat mengambil pelajaran dan harus memperbaikinya cepat. Sedikitnya ada 9 hal yang bisa diambil pelajarannya di masa pandemi ini.

"Pertama adalah permasalahan bahan baku, kita masih sebagian bergantung pada bahan baku impor. Kedua, masih kurang infrastruktur. Ketiga, masih kurang listrik, air, dan gas. Keempat, kekurangan tenaga ahli skill, supervisor, dan super independent. Kelima, masih menghadapi tekanan produk impor," ujar Eko.

Keenam, masih punya masalah dengan limbah industri. Ketujuh, industri kecil dan menengah masih mengalami kendala terutama terkait akses pembiayaan, peralatan yang masih tertinggal, hingga pemasaran produk masih terbatas. Kedelapan, masih punya masalah dengan logistik, dan kesembilan data-data industri yang belum lengkap.

"Khusus penyediaan tenaga ahli, supervisor, super independent salah satu upaya yang dilakukan dengan menyelenggarakan pendidikan vokasi yang link and match dengan industri," tukasnya. (*)

loading...
Reporter : Milna Miana /  Editor : Milna Miana

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 16 Januari 2020 - 21:40:57 WIB

     Pemblokiran Netflix Oleh Grup Telkom, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

     Pemblokiran Netflix Oleh Grup Telkom, YLKI: Melanggar Hak Konsumen JAKARTA,HARIANHALUAN.COM- Pemblokiran Netflix oleh grup Telkom, menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), melanggar beberapa hak konsumen. Salah satunya adalah melanggar hak untuk mendapat informasi..
  • Sabtu, 30 November 2019 - 10:33:31 WIB

    Langgar Peraturan Tiga Travel Umrah Dicabut Izinnya

    Langgar Peraturan Tiga Travel Umrah Dicabut Izinnya JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Kementerian Agama mencabut izin tiga perusahaan travel umrah atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Sanksi tersebut dijatuhkan setelah ketiganya terbukti melanggar ketentuan perundang-u.
  • Jumat, 16 Januari 2015 - 20:28:26 WIB

    Malaysia Ingatkan Nelayan Tak Langgar Batas

    KUALA LUMPUR, HALUAN — Malaysia mengingatkan nelayannya agar tidak melanggar batas perairan negara lain untuk menghindari tindakan hukum dari negara bersangkutan.

    Menteri Pertanian dan Industri A.


Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]