Demo Tolak UU Cipta Kerja Ricuh, Ketua Fraksi PPP: Pelaku Bukan Mahasiswa-Buruh Tapi Kelompok Provokator


Jumat, 09 Oktober 2020 - 12:06:38 WIB
Demo Tolak UU Cipta Kerja Ricuh, Ketua Fraksi PPP: Pelaku Bukan Mahasiswa-Buruh Tapi Kelompok Provokator Arsul Sani

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Ketua Fraksi PPP, Arsul Sani mengatakan pola kericuhan aksi demo penolakan omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker) sangat mirip dengan demo rusuh saat Pilpres 2019. Itu makanya ia meyakini ada kelompok provokator di dalamnya sehingga demo berakhir ricuh. 

"Terkait dengan perusakan sejumlah fasilitas umum kemarin, PPP yakin bahwa pelakunya adalah kelompok provokator," kata Arsul kepada wartawan, Jumat (9/10/2020).

Arsul menilai kerusuhan demo semalam bukan dilakukan dari elemen mahasiswa dan buruh. Menurutnya, buruh dan mahasiswa sudah menarik diri untuk pulang.

"Tidak bisa dipungkiri dari video yang beredar, terutama yang kejadian tadi malam di beberapa titik di Jakarta. Mereka bukan mahasiswa, bukan pula buruh yang sudah pada menarik diri dan pulang," ungkap Arsul.

Menurut politikus PPP ini massa aksi yang membawa senjata saat demontrasi adalah orang yang tak memiliki kepentingan dengan UU Ciptaker. Ia menilai kerusuhan semalam seperti kejadian saat kerusuhan pasca Pilpres tahun lalu.

"Mereka yang sambil berjalan membawa balok kayu itu merupakan kumpulan orang tidak jelas kepentingannya dengan UU Ciptaker. Persis seperti kejadian pasca Pilpres (2019) itu," jelasnya.

Arsul mengatakan kelompok provokatif itu berkeinginan untuk membenturkan masyarakat dengan aparat penegak hukum. Menurut dia, tujuannya adalah untuk menciptakan kerusuhan yang berujung menyalahkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Yang memang berkeinginan untuk menbenturkan elemen masyarakat dengan polisi, sehingga terjadi chaos dan kemudian bisa menyalahkan Polisi dan selanjutnya pemerintahan Jokowi," ujar Arsul.

Anggota Komisi III DPR RI ini mendesak agar keterlibatan provokator dapat ditindak tegas. "Nah, dalam konteks ini PPP meminta agar para provokator ini ditindak tegas polisi," ucap Arsul.

Selain itu, Arsul juga mengatakan unjuk rasa yang tidak anarkis merupakan hak warga negara. Ia pun mengapresiasi aksi unjuk rasa yang telah berlangsung tertib di sejumlah kota.

"PPP mengapresiasi berbagai unjuk rasa yang tertib di sejumlah kota. Unjuk rasa adalah ekspresi hak konstitusional warga negara sepanjang dilakukan tidak dengan sikap anarkis, apalagi merusak," ucapnya

Diketahui, demo penolakan pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker) terjadi di seluruh penjuru Indonesia. Mahasiswa hingga buruh turun ke jalan.

Beberapa aksi unjuk rasa berakhir ricuh. Kericuhan juga terjadi pada Kamis (8/10) di ibu kota. Massa bentrok dengan polisi hingga terjadi saling lempar batu dan gas air mata.

Akibatnya, sejumlah fasilitas publik dirusak massa. Bahkan, massa aksi demo membakar halte, pos polisi hingga stasiun MRT. (*)

 Sumber : detik.com /  Editor : Rahma Nurjana

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]