Jangan Gegabah Merespons Pernyataan Presiden Jokowi


Ahad, 11 Oktober 2020 - 12:58:41 WIB
Jangan Gegabah Merespons Pernyataan Presiden Jokowi Presiden Jokowi

HARIANHALUAN.COM - Dosen Fakultas Hukum Monash University yang juga Rais Syuriyah PCINU Australia dan Selandia Baru Nadirsyah Hosen mengingatkan publik untuk tidak gegabah menyikapi pernyataan Presiden Jokowi yang mempersilahkan masyarakat menggugat Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Jika tidak disikapi hati-hati, pernyataan Jokowi itu bisa mengundang kesalahpahaman dan ketidaksesuaian. Presiden Jokowi mempersilakan pihak-pihak yang tidak puas dengan UU Cipta Kerja untuk mengajukan judicial review ke MK. "Maka jangan gegabah merespons pernyataan Presiden Joko Widodo. Kita perlu berhati-hati," kata Gus Nadir, sapaan karibnya, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (10/10/20).

Semua pasal dalam UU Cipta Kerja bisa saja digugat ke MK, sepanjang didalilkan bertentangan dengan UUD 1945. Hanya, menentukan pasal mana dalam konstitusi untuk dasar gugatannya bukan perkara mudah. Kadangkala norma hukum dalam UU yang bersifat teknis kebijakan cenderung susah digugat karena ketiadaan pasal cantolan di UUD 1945 yang bisa dijadikan argumen.

Yang akan digugat ke MK harus jelas pasal yang mau dipermasalahkan. Kalaupun dikabulkan, maka yang akan dibatalkan MK hanya pasal yang digugat saja, sementara pasal yang lain aman. Jika pasal yang digugat dibatalkan MK itu sangat krusial, ada peluang bagi MK untuk membatalkan UU Cipta Kerja secara keseluruhan. Karena, Omnibus Law bicara tentang banyak bidang.

Pihak yang ingin mengajukan gugatan harus hati-hati dan spesifik menentukan argumen-argumen yang dapat dijadikan dalil gugatan. Para akademisi, tokoh masyarakat, ormas untuk bersatu-padu menggalang pemahaman soal substansi UU Cipta Kerja yang bertentangan dengan konstitusi. 

"Langkah yudisial ditempuh. Langkah sosial juga harus dilakukan. Tidak bisa gugatan dilakukan dengan terburu-buru dan tanpa melalui sosialisasi ke publik. Semua harus mendengar keberatan sejumlah pihak terhadap UU Cipta Kerja," tukas Gus Nadir. (*)

loading...
 Sumber : Haluan Media Group /  Editor : Agoes Embun

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]