Terkait Kisruh di Bidar Alam, PT RAP Abaikan Arahan Pemkab Solok Selatan


Senin, 12 Oktober 2020 - 21:32:05 WIB
Terkait Kisruh di Bidar Alam, PT RAP Abaikan Arahan Pemkab Solok Selatan PT Ranah Andalas Plantation (RAP) tetap melakukan aktivitas panen sawit di lahan milik masyarakat Nagari Bidar Alam sejak tanggal 7 Oktober 2020 dan dikawal oleh oknum Brimob.

HARIANHALUAN.COM - Tindakan yang dilakukan oleh PT RAP secara jelas menunjukkan bahwa perusahaan itu tak patuh dengan Pemkab Solok Selatan. Pada  tanggal 1 Oktober 2020, Bupati Solok Selatan telah mengeluarkan surat dengan Nomor: 500/181/DMPTSP/X-2020 perihal Pelarangan Panen Sawit. Surat tersebut berisi arahan kepada PT RAP dan masyarakat pemilik lahan untuk tidak melakukan panen sawit sampai ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan dimediasi oleh Pemkab Solsel.

Namun, kenyataannya PT RAP sama sekali tidak mengindahkan arahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan tersebut dengan tetap melakukan panen sawit di lahan yang saat ini sedang berkonflik. WALHI Sumatera Barat dan LBH Padang mengutuk keras PT RAP yang tetap melakukan panen sawit disaat Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan sedang berupaya untuk mencari penyelesaian konflik antara masyarakat pemilik lahan dengan PT RAP. 

Tindakan yang dilakukan oleh PT RAP selain tidak mematuhi arahan dari Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga telah menyakiti hati masyarakat pemilik lahan yang sudah 15 tahun dirugikan oleh PT RAP.  Uslaini selaku Direktur WALHI Sumatera Barat melihat situasi ini sebagai bentuk ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap pemerintah selaku pemberi izin dan mencurangi masyarakat pemilik lahan. 

"Tindakan perusahaan tetap melakukan panen ditengah upaya penyelesaian konflik membuat kita mempertanyakan itikad baik PT RAP untuk menyelesaikan masalah ini secara cepat dan damai apalagi perusahaan menggunakan aparat keamanan untuk mengawal tindakan melawan hukum mereka yang tentu saja akan memicu perlawanan masyarakat yang dirugikan," katanya berdasar rilis dari LBH/WALHI yang diterima harianhaluan.com, Senin malam.

Ditempat terpisah, Indira Suryani Wakil Direktur LBH Padang mengatakan, sudah saatnya Pemkab Solsel bersikap tegas. Selama 15 tahun, PT RAP menganiaya dan menjajah masyarakat Bidar Alam. Terhadap indikasi penurunan Brimob secara ilegal untuk membantu panen PT RAP, semestinya Unit Propam Polda Sumbar memprosesnya sebagaimana ketentuan yang berlaku. 

"Sangat memalukan jika kondisi tidak disikapi bisa menimbulkan prasangka buruk terhadap institusi kepolisian yang diduga melakukan pembengkingan terhadap PT RAP," jelas Indira.

Terpisah, Edi Susanto selaku perwakilan PT RAP saat dihubungi harianhaluan.com, Senin (12/10/2020) mengatakan, pihaknya hanya melakukan panen di lahan sawit masyarakat pemilik lahan yang masih melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan. "Sebetulnya masih ada pro dan kontra oleh masyarakat pemilik lahan. Dua pertiga dari luas lahan masyarakat masih bekerjasama dengan PT RAP. Hanya kisaran satu pertiga luas lahan masyarakat saja yang menolak," kata Edi.

Menurutnya, masyarakat yang menolak bekerjasama dengan PT RAP memiliki luas lahan sawit sekitar 345 hektare (ha) sementara, masyarakat pemilik lahan yang masih kerjasama  sekitar 900 ha luasanya. Pihaknya mengaku, bukan tidak menghargai imbauan Pjs Bupati Solsel, namun lebih mengkaji dampak terhadap tanaman dan sisi ekonomis. Bahkan, kata Edi Susanto, pihaknya telah menghentikan sementara panen sawit setelah menerima surat dari Pjs Bupati Solsel. 

"Semenjak tanggal 2 hingga 6 Oktober 2020, kami hentikan panen di lahan masyarakat yang masih kerjasama dengan perusahaan. Namun, untuk menyelamatkan tanaman dan sisi ekonomis maka pada 7 Oktober kembali Kami lakukan panen sawit," bebernya.

Edi menambahkan, jika PT RAP memiliki karyawan yang pada umumnya atau sekitar 85 persen merupakan masyarakat Bidar Alam. "Apabila panen dihentikan dengan batas waktu yang belum jelas. Tentunya, yang dirugikan karyawan, apalagi tanaman ini tidak bisa ditunda jadwal panennya dari pada nanti menjadi busuk. Tidak ada yang dirugikan," tutupnya. (*)

loading...
Reporter : Jefi Bridge /  Sumber : rilis /  Editor : Agoes Embun

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 23 Oktober 2019 - 16:14:25 WIB

    MKEK IDI Benarkan Surat Penolakan Terkait dr Terawan

    MKEK IDI Benarkan Surat Penolakan Terkait dr Terawan JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Sosok dr Terawan Agus Putranto sekarang resmi menjadi Menteri Kesehatan (Menkes) di Kabinet Indonesia Maju. Ia dikenal sebagai sosok yang mempopulerkan terapi 'cuci otak' dan karena itu pernah ters.

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]