Berkas Belum Siap, Hakim PN Padang Tunda Sidang Putusan Muzni Zakaria


Rabu, 14 Oktober 2020 - 14:33:54 WIB
Berkas Belum Siap, Hakim PN Padang Tunda Sidang Putusan Muzni Zakaria Ilustrasi

HARIANHALUAN.COM - Sidang putusan kasus suap yang menyeret Bupati Solok Selatan non aktif, Muzni Zakaria ditunda. Sesuai yang telah dijadwalkan, sidang tersebut telah dijadwal hari ini, Rabu (14/10/2020) ditunda hingga pekan depan.

"Sidang ditunda hingga Rabu (21/10/2020) mendatang, karena amar putusan belum siap," ujar Ketua Majelis Hakim Yose Rizal sekaligus merangkap sebagai Ketua Pengadilan Negri (PN) Klas 1 A Padang didampingi hakim anggota M. Takdir dan Zaleka.

Sementara itu, terdakwa Muzni Zakaria hadir dalam persidangan yang dilakukan secara daring. Begitu juga dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi, Rikhi B Maghaz Cs.

Kemudian diketahui, terdakwa dituntut 6 tahun penjara, dipotong masa tahanan dan denda Rp250 juta, subsider enam bulan kurungan. Selain itu, JPU juga mengajukan tuntutan tambahan agar terdakwa mengganti semua uang suap yang telah diterima serta mencabut hak politik terdakwa selama empat tahun.

"Secara meyakinkan terdakwa terbukti telah melanggar dakwaan alternatif pertama yakni pasal 12 huruf b Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto (Jo) pasal 64 ayat (1) KUHP. Maka terdakwa juga dituntut untuk mengganti uang senilai Rp 3,375 miliar subsider dua tahun penjara," terang Rikhi.

Berdasarkan dakwaan Muzni diduga telah menerima uang dari pengusaha Muhammad Yamin Kahar sebesar Rp25 juta, kemudian uang Rp100 juta, berupa karpet masjid senilai Rp50 juta, dan terakhir Rp3,2 miliar, sehingga totalnya Rp3,375 miliar.

Dugaan penerimaan suap itu berupa dua paket pembangunan Masjid Agung Solok Selatan tahun anggaran 2018, dan pekerjaan jembatan Ambayan Solok Selatan tahun anggaran 2018.

Perbuatannya dinilai telah bertentangan dengan kewajibannya selaku Bupati Solok Selatan sebagaimana diatur pasal 5 angka 4, dan pasal 5 angka 6 Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Jaksa mendakwa Muzni Zakaria dengan dakwaan alternatif yaitu pertama pasal 12 huruf b UU Tindak Pidana Korupsi, dan kedua pasal 11 Undang-undang yang sama. Sedangkan pengusaha pemberi suap bernama Muhammad Yamin kahar sebelumnya telah divonis bersalah oleh majelis hakim dan dijatuhkan hukuman 2,5 tahun penjara. (*)

loading...
Reporter : Buliza Rahmat /  Editor : Milna Miana

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]