Tandatangan Palsu, Penggiat Desak Polisi Usut Perkara Lahan RSUD Sungai Daerah


Kamis, 15 Oktober 2020 - 10:59:40 WIB
Tandatangan Palsu, Penggiat Desak Polisi Usut Perkara Lahan RSUD Sungai Daerah Bangunan Gedung lama RSUD Sungai Dareh, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat.

HARIANHALUAN.COM - Diduga ada dugaan unsur pidana pemalsuan tandatangan, Forum Komunikasi Nagari Dharmasraya (ForKAND) Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, mendesak pihak kepolisian setempat mengusut tuntas tentang pengadaan lahan gedung lama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh. 

"Kami bersama sejumlah tokoh adat dan tokoh masyarakat sudah melaporkan resmi terkait permasalahan ini ke pihak Polres Dharmasraya dengan nomor laporan polisi STTPLP/61/K/VIII/2020-Polres tanggal 13 Agustus 2020," Ungkap salah seorang penggiat pada lembaga tersebut, Andrimal Malik, di Dharmasraya, Kamis (15/10). 

Namun, lanjutnya, proses penyidikan oleh pihak petugas polisi dinilai lamban, hal ini menurutnya cukup menimbulkan keresahan ditengah masyarakat adat Suku Piliang kaum Yendrizal Rajo Indo sebagai mamak kepala waris. 

Lebih jauh ia mengungkapkan, laporan tersebut bermula dari adanya fakta persidangan dalam kasus gugatan kaum tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang, terhadap tergugat Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) setempat dan tergugat intervensi atas nama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, atas diterbitkannya sertifikat hak pakai no. 06/Nagari IV Koto Pulau Punjung atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya yang diatasnya berdiri bangunan gedung lama RSUD tersebut. 

Yang menjadi pokok permasalahan, lanjutnya, dokumen terkait awal kepemilikan berupa hibah pada waktu daerah itu masih bergabung dalam wilayah administrasi Kabupaten Sijunjung, kaum Yendrizal Rajo Indo mengaku tidak pernah ikut menandatangani tersebut dan tidak pernah diajak bermusyawarah. 

Sehingga, pada amar putusan PTUN dengan nomor perkara 7/G/2020/PTUN.PDG itu majelis hakim menilai tidak memiliki kewenangan memutus perkara tersebut, dengan pertimbangan perkara itu masih ada persoalan sengketa perdata antara penggugat dengan sejumlah pihak terkait lainnya mengenai dasar awal kepemilikan, letak, batas maupun luas tanah objek sengketa. 

"Bahkan pada bab yang menjelaskan tentang legal standing lembaga peradilan tersebut, tegas dikatakan bahwa PTUN tidak bisa memutus perkara bersifat a quo, karena pada sengketa a quo itu terdapat juga potensi sengketa pidana karena adanya laporan dari saksi atas nama Syafrimas, yang mengaku tandatangannya dipalsukan dalam dokumen gambar ukur batas sepadan, " Jelasnya. 

Atas aduan ke pihak kepolisian tersebut, lanjutnya, pihaknya sudah meminta penjelasan ke pihak penyidik Polres Dharmasraya, dan dalam keterangan pihak penyidik melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) nomor SP2HP/116/VIII/RES.1.9/2020 tanggal 25 Agustus 2020, penyidik menerangkan akan melakukan penyelidikan dalam waktu 14 hari sejak laporan diterima. 

"Namun dalam perjalanan perkara ini, masyarakat merasa diabaikan oleh petugas yang ditunjuk, karena kerap tidak bersedia mengangkat telepon selulernya ketika ditelpon terkait perkara ini, " Sesalnya. 

Sehingga, tambahnya, pihaknya pun melaporkan pihak Polres Dharmasraya ke Kapolda Sumbar secara tertulis melalui surat nomor 02/LSM/pl pljg. Dhmsrya/GGT.RSUD 2020 tanggal 12 Oktober 2020.

"Upaya itu kami lakukan demi meredam keresahan masyarakat yang merasa laporannya tidak ditindaklanjuti dengan cepat sesuai prosedur yang seharusnya, " Pungkasnya. 

Sementara itu, Kapolres Dharmasraya AKBP Aditya Galayudha Ferdiansyah SIK MT, melalui Kasat Reskrim Polres setempat, AKP Suyanto SH, mengatakan sejauh ini pihak penyidik telah bekerja sesuai standar operasional prosedur dan hal itu sudah disampaikan ke pihak pelapor melalui SP2HP. 

"Terkait penanganan perkara, pihaknya sudah melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi guna mendalami serta mengumpulkan barang bukti dan keterangan yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku, " Jelasnya. 

Saat ini, tambahnya, pihak penyidik sudah menjadwalkan pemanggilan kedua terhadap sejumlah saksi guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. 

"Kami harus mendalami terlebih dahulu terkait fakta-fakta yang disampaikan para pihak, sebelum diambil kesimpulan apakah perkara ini bisa diteruskan ke tingkat lebih lanjut sesuai azas praduga tak bersalah yang menjadi dasar penegakan hukum di Indonesia, " Tutupnya. (*)

 

loading...
Reporter : Rully Firmansyah /  Editor : Heldi Satria

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 15 September 2020 - 18:57:04 WIB

    Ranperda Perubahan APBD 2020 Solok Selatan Ditandatangani

    Ranperda Perubahan APBD 2020 Solok Selatan Ditandatangani HARIANHALUAN.COM - Plt Bupati Solok Selatan (Solsel) Abdul Rahman menghadiri rapat Paripurna DPRD pengambilan keputusan dan penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD 2020 di Gedung DPRD Kabu.
  • Sabtu, 05 Oktober 2019 - 14:50:18 WIB

    Pemkab Tanah Datar Berlakukan Tandatangan Digital

    Pemkab Tanah Datar Berlakukan Tandatangan Digital TANAH DATAR, HARIAN HALUAN.COM - HALUAN - Untuk mendukung pelaksanaan Sistem Administrasi Perkantoran Elektronik (SIAPE) di Kabupaten Tanah Datar, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan aktifasi Sertifikat Elektronik d.
  • Rabu, 07 Agustus 2019 - 15:24:27 WIB

    Pemko Pariaman Uji Coba Tandatangan Digital Tahun Ini

    PARIAMAN, HARIANHALUAN.COM - Terkait rencana penerapan tanda tangan surat menyurat digital di lingkungan Pemko Pariaman, tahun ini akan diuji coba. Para OPD diminta cepat belajar dan lakukan perubahan budaya kerja sehingga bi.
  • Kamis, 11 Juli 2019 - 17:44:53 WIB

    Enam Paket Kontrak Tanah Datar Ditandatangani

    Enam Paket Kontrak Tanah Datar Ditandatangani TANAH DATAR, HARIANHALUAN.COM - Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama rekanan pemenang tender disaksikan Tim Pengawal, Pengaman, Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Batusangkar melakukan pe.
  • Jumat, 11 November 2016 - 00:38:51 WIB

    Irfendi Arbi Tandatangani Ikrar Forum Tiga Pilar

    Irfendi Arbi Tandatangani Ikrar Forum Tiga Pilar LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2016 berlangsung di GOR Singa Harau, Ketinggian Sarilamak, Limapuluh Kota, Kamis (10/11) kemarin. Rangkaian hari bersejarah tersebut, juga dila­kukan pembacaan.

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]