Lengserkan Jokowi dengan Mosi Tak Percaya? Politikus PDIP: Mimpi!


Kamis, 15 Oktober 2020 - 14:34:08 WIB
Lengserkan Jokowi dengan Mosi Tak Percaya? Politikus PDIP: Mimpi! Politikus PDIP, TB Hasanuddin.

HARIANHALUAN.COM - Politikus PDIP Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin sebut pihak yang ingin melengserkan Presiden Jokowi melalui mosi tak percaya dengan demo adalah mereka yang mimpi di siang bolong. Hasanuddin menegaskan, mosi tidak percaya hanya berlaku di negara yang menganut sistem parlementer. Sedangkan Indonesia menganut sistem presidensial, bukan parlementer.

Mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Presiden Jokowi sebagaimana yang diteriakkan massa aksi penolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker). "Melihat komposisi koalisi fraksi-fraksi pendukung presiden di DPR, rasanya seperti mimpi di siang bolong kalau kemudian ada yang bercita-cita melengserkan presiden pilihan rakyat," kata anggota Komisi I DPR itu dalam keterangan tertulisnya dilansir RRI, Rabu (14/10/2020). 

"Tidak mudah menurunkan presiden pilihan rakyat. Proses pemakzulan presiden cukup sulit," tegas Hasanuddin lagi.

Pernyataan mosi tidak percaya merupakan pernyataan tidak percaya dari DPR kepada kebijakan pemerintah, merupakan perwujudan dari hak-hak DPR pasal 77 ayat 1 UU 27/2009 terkait penggunaan hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Melihat dari komposisi anggota saat ini, Hasanuddin berkeyakinan tidak akan terjadi. Dari 9 partai di DPR RI, 6 partai adalah pendukung atau masuk dalam jajaran pemerintahan.

DPR harus menggunakan hak menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa, terdapat dugaan presiden melakukan pelanggaran hukum atau penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, maupun tindakan tercela. Hak menyatakan pendapat diusulkan minimal 25 orang anggota DPR, dan dua fraksi.

Dibawa sidang paripurna, hanya akan sah minimal dihadiri 2/3 dari jumlah anggota DPR dan minimal 2/3 dari jumlah itu menyetujui. Jika paripurna menyetujui, wajib dibentuk Panitia Khusus (Pansus) yang anggotanya terdiri dari semua unsur fraksi di DPR. Setelah itu, Pansus akan bekerja selama paling lama 60 hari. Hasil Pansus dilaporkan dalam rapat paripurna.

Setelah mendengarkan laporan Pansus, keputusan rapat paripurna dianggap sah bila anggota yang hadir minimal 2/3 dari jumlah seluruh anggota DPR dan disetujui oleh 2/3 anggota yang hadir. Jika paripurna menyetujui, hasil rapat dilaporkan ke MK. Bila MK menyatakan terbukti maka DPR menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden kepada MPR.

MPR lalu melakukan sidang paripurna untuk memutuskan usul pemberhentian presiden. Keputusan MPR terhadap pemberhentian tersebut dinyatakan sah apabila diambil dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. (*)

loading...
 Sumber : Haluan Media Group /  Editor : Agoes Embun

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]