KPK Sebut Belum Punya Mobil Dinas, DPR Setuju Beri Anggaran


Kamis, 15 Oktober 2020 - 17:08:34 WIB
KPK Sebut Belum Punya Mobil Dinas, DPR Setuju Beri Anggaran ilustrasi KPK

HARIANHALUAN.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan bahwa telah memasukkan pengadaan mobil dinas bagi pimpinan, Dewan Pengawas KPK, dan pejabat struktural lembaga dalam rencana anggaran tahun 2021. Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyatakan, pihaknya telah mendapat informasi bahwa rencana anggaran tersebut telah disetujui oleh DPR.

"Dalam anggaran KPK 2021, informasi yang kami terima benar telah ada persetujuan DPR terkait anggaran pengadaan mobil dinas jabatan untuk pimpinan, Dewas dan pejabat struktural di lingkungan KPK," kata dia, kepada wartawan melalui keterangan tertulis, Kamis (15/10/2020).

Juru bicara berlatar belakang jaksa itu menambahkan pimpinan KPK sejauh ini belum memiliki mobil dinas. "Saat ini, KPK tidak memiliki mobil dinas jabatan, baik itu untuk pimpinan maupun pejabat struktural KPK," akunya.

Meski demikian, dia tak merinci anggaran untuk pengadaan mobil dinas itu dengan dalih belum final dan masih dalam pembahasan. "Mengenai besaran rincian anggaran untuk hal tersebut, saat ini belum final dan masih dalam pembahasan terutama terkait detail rincian pagu anggaran untuk masing-masing unit mobil dinas jabatan tersebut," tuturnya.

Berdasarkan data yang diterima soal anggaran KPK tahun 2021 yang telah disetujui DPR, anggaran total untuk pengadaan mobil dinas dan mobil jemputan di lembaga antirasuah mencapai Rp47.794.610.000. Rinciannya, mobil jabatan untuk Ketua KPK dianggarkan sebesar Rp1,45 miliar, mobil dinas bagi empat Wakil Ketua KPK masing-masing dianggarkan Rp1 miliar. Spesifikasi mobil dinas pimpinan KPK itu ditetapkan diatas 3.500 cc.

Sementara, mobil jabatan Dewan Pengawas KPK serta enam pejabat eselon I KPK masing-masing dianggarkan Rp702,9 juta. Ada pula pengadaan mobil dinas untuk pejabat Eselon II dan pengadaan bus jemputan bagi pegawai KPK. Meski demikian, Ali masih enggan membenarkan soal jumlah dan harga mobil dinas KPK ini.

"Mengenai jumlah unit akan mengacu kepada Perkom Ortaka (Peraturan Komisi mengenai Organisasi dan Tata Kerja) yang masih dalam harmonisasi di Kemenkumham. Sedangkan besaran harga tentu akan mengacu pada standar biaya sebagaimana peraturan menteri keuangan dan e-katalog LKPP," kilahnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni membenarkan informasi soal mobil dinas baru bagi pimpinan KPK pada 2021. "Untuk persetujuan anggaran [mobil dinas pimpinan KPK pada 2021] benar, kebetulan saya yang pimpin waktu pembahasan anggaran KPK," katanya dilansir dari CNNIndonesia.com, Kamis (15/10/2020).

Sahroni, yang juga menjabat Bendahara Umum Partai NasDem itu mengaku tidak mengetahui detil alokasi penambahan anggaran KPK tersebut. Namun, dia mendukung pemberian mobil dinas baru karena pimpinan KPK mesti memiliki fasilitas yang memadai. "Kalau benar untuk kebutuhan [mobil] dinas saya dukung, untuk kepentingan insitusi pimpinan lembaga harus memilii fasilitas yang memadai," tutup Sahroni. (*)

loading...
 Sumber : CNN Indonesia /  Editor : Agoes Embun

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 28 Oktober 2020 - 15:18:23 WIB

    Kini KPK Bisa Ambil Alih Kasus Korupsi di Kejaksaan-Polri

    Kini KPK Bisa Ambil Alih Kasus Korupsi di Kejaksaan-Polri HARIANHALUAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani beleid baru sebagai pelaksanaan dari UU KPK hasil revisi pada tahun 2019 lalu. .
  • Sabtu, 24 Oktober 2020 - 12:22:25 WIB

    Resmi Ditahan, Wali Kota Tasikmalaya Huni Rutan KPK

    Resmi Ditahan, Wali Kota Tasikmalaya Huni Rutan KPK HARIANHALUAN.COM - Walikota Tasikmalaya resmi ditahan di Rutan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Jum’at (23/10/2020). Sebelumnya KPK telah menetapkan Walikota Tasikmalaya, Budi Budiman, sebagai tersangka kasus suap DAK (D.
  • Jumat, 23 Oktober 2020 - 16:04:58 WIB

    KPK Bakal Tambah 100 Penyidik Baru

    KPK Bakal Tambah 100 Penyidik Baru HARIANHALUAN.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah merencanakan bakal mengadakan tambahan sumber daya manusia (SDM) berupa 100 orang penyidik baru. Ratusan penyidik itu bakal ditempatkan di sejumlah pos berbeda di l.
  • Jumat, 16 Oktober 2020 - 22:28:50 WIB

    KPK Janji Tinjau Ulang Pengadaan Mobil Dinas

    KPK Janji Tinjau Ulang Pengadaan Mobil Dinas HARIANHALUAN.COM-Proses pembahasan anggaran untuk pengadaan mobil dinas jabatan bagi pimpinan, dewan pengawas, dan pejabat struktural di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan ditinjau ulang..
  • Jumat, 16 Oktober 2020 - 21:24:03 WIB

    Heboh Mobil Mewah untuk KPK, DPR: Pemerintah yang Mengajukan

    Heboh Mobil Mewah untuk KPK, DPR: Pemerintah yang Mengajukan HARIANHALUAN.COM-Pengadaan mobil dinas mewah untuk para pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rupanya diajukan oleh Pemerintah. Komisi III DPR RI mengklarifikasi, posisi Komisi III adalah menyetujui usulan Pemerintah..

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]