Hentikan Pengaburan, Segera Wujudkan Aspirasi Masyarakat Terdampak Tol di Limapuluh Kota


Kamis, 15 Oktober 2020 - 17:23:51 WIB
Hentikan Pengaburan, Segera Wujudkan Aspirasi Masyarakat Terdampak Tol di Limapuluh Kota ilustrasi pengerjaan tol Sumatera.

HARIANHALUAN.COM - Rencana pemerintah untuk membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Padang-Pekanbaru sepanjang 255 Kilometer dengan alasan yang dibesar-besarkan untuk memudahkan akses masyarakat ke dua provinsi dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi tentu bukan persoalan. Tapi, bagaimana wilayah yang terdampak akibat pembangunan jalan tol tersebut, seperti masyarakat di Kabupaten 50 Kota. 

Dimana, masyarakat terdampak tersebut berharap pada pemerintah untuk mengalihkan jalur tol pada wilayah yang tidak padat penduduk dan lahan produktif (sawah, ladang dan sebagainya). Hal tersebut dikarenakan jika pembangunan jalan tol dipaksakan, maka sawah dan ladang yang jadi sumber penghidupan masyarakat tersebut akan hilang. 

Kondisi tersebut telah disampaikan kepada pihak terkait mulai dari tingkat Kabupaten, Provinsi bahkan Pusat. Pada waktu yang berbeda melalui salah satu media, Gubernur Sumatera Barat merespon akan mempertimbangkan permintaan warga untuk mengalihkan jalur tol yang melewati pemukiman padat penduduk dan lahan produktif masyarakat. 

Namun, faktanya pada tingkat nagari, pihak pelaksana maupun Pemerintah Kabupaten terus berupaya mengaburkan aspirasi masyarakat. Seperti yang tersiar dalam channel youtube Liputan Sumbar, dimana dalam video tersebut kadis PU Kabupaten 50 Kota menyebut masyarakat di Nagari yang akan dilewati jalur jalan tol merespon baik rencana pembangunan jalan tol tersebut.

Padahal, pada setiap pertemuan dilakukan oleh pihak pelakasana pembangunan yang di fasilitasi pemerintah khususnya 4 nagari yang akan dilewati seperti Nagari Koto Baru Simalanggang, Taeh Baruh, Lubuk Batingkok dan Gurun meminta jalur tersebut dialihkan pada wilayah yang tidak padat penduduk dan lahan produktif. Bahkan sikap  tersebut disampaikan secara lisan juga disertai dengan tulisan.

Sebaiknya, harapan masyarakat menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk merubah jalur tol. Jika jalan tol tetap dipaksakan dibagun di lokasi tersebut tidak saja memindahkan masyakat tapi juga menghapus nilai sosial yang terbangun dan sumber penghidupan. Jasriman sebagai salah satu perwakilan masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang mengatakan, di awal sosialisasi pembangunan jalan tol dilakukan.

"Kami telah meminta pihak perencana pembangunan dan pemerintah untuk memindahkan jalur tol karena berdasarkan peta lokasi yang dilihatkan pada saat sosialisasi, jalur tol berada pada wilayah banyak rumah penduduk dan sumber penghidupan masyarakat. Aspirasi tersebut telah kami sampaikan juga dalam bentuk surat yang ditanda tanggani usur perangkat masyarakat dan warga terdampak,” katanya.

Rahmad Syarif Datuak Patiah, perwakilan masyarakat Nagari Lubuk Batingkok juga mengatakan, jika pembangunan terus dijalankan, setidaknya ada 40 rumah, fasilitas umum yang digusur dan juga lahan produktif yang bakal hilang. Ironisnya, ada dua pemukiman yang sepersukuan atau kaum yang akan hilang apabila jalan tol dibangun di lokasi tersebut. 

"Melihat kondisi tersebut tentu kami meminta pada pemerintah untuk mengalihkan jalur tol tersebut pada wilayah yang tidak padat penduduk dan lahan produktif,” ujar Datuak Patiah.

Sementara, Tomi Adam selaku Manager Riset dan Database WALHI Sumbar mengatakan, secara umum berkisar 300 rumah yang akan tergusur dan 91 hektar lahan produktif yang hilang di empat nagari tersebut. Apabila dihitung secara umum, lebih 700 hektar lahan masyarakat akan hilang akibat pembangunan jalan tol. Sebaiknya pemerintah dapat mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat.

"Karena apa yang menjadi dasar harapan masyarakat untuk memintak dialihkan jalur tol tersebut sangat logis dan dapat diterima, apalagi kita berada pada daerah yang sangat menjujung tinggi nilai adat dan budaya. Sedangkan, rumah dan tanah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Minang, beragam upaya telah dilakukan untuk meminta dialihkan jalur tersebut jika tetap dipaksakan tidak tertutup kemukinan akan memicu konflik," tutupnya. (*)

Reporter : Agoes Embun /  Sumber : rel /  Editor : Agoes Embun

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]