Perluas Konsolidasi, Pulihkan Demokrasi untuk Keadilan Ekologis


Jumat, 16 Oktober 2020 - 20:23:06 WIB
Perluas Konsolidasi, Pulihkan Demokrasi untuk Keadilan Ekologis ilustrasi tambang ilegal

HARIANHALUAN.COM - Masalah lingkungan tidak ada henti-hentinya sampai saat ini, mulai dari pelaku individu hingga kelompok, dari aparatur pemerintah hingga masyarakat, dari pengusaha illegal hingga pengusaha legal. Permasalahan lingkungan termasuk masalah sosial yang berdampak besar terhadap kehidupan manusia seperti kemiskinan, ketidakadilan, menurunnya kualitas hidup manusia dan bencana alam. 

Berdasarkan catatan WALHI Sumbar, sejak Desember 2019 hingga September 2020 terdapat 775 bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat dan bencana alam merupakan bencana ekologis yang dipicu oleh aktivitas manusia. Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Sumatera Barat yang sangat mengkhawatirkan. 

Hal ini dibuktikan dengan adanya aktivitas pertambangan seperti di Kecamatan Bungus Teluk Kabung yang mengakibatkan longsor sehingga jalan lintas Padang-Painan tidak bisa dilalui. Kemudian, hilangnya wilayah kelola masyarakat seperti sawah yang terjadi Kecamatan IV Jurai Pesisir Selatan. Lalu, aktivitas galian di Nagari Air Haji Tenggara Linggo Sari Baganti Pesisir Selatan terus menghantui pemukiman warga dan fasilitas umum. 

Kondisi tersebut seperti tidak ada persoalan karena hingga saat ini aktivitas galian tersebut terus berlanjut. Pemanfaatan Sumber Daya secara berlebihan di wilayah daerah aliran sungai  seperti tambang emas maupun batuan  masih juga berjalan secara legal maupun ilegal. Mulai dari Kabupaten Dharmasraya, Sijunjung, Sawahlunto, Pesisir Selatan, Solok Selatan. 

Penertiban izin baru terus dikeluarkan bahkan pada wilayah rawan bencana banjir bandang dan longsor seperti, Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Padahal masyarakat telah meminta pada pemerintah untuk tidak lagi menerbitkan izin tambang pada wilayah tersebut namun suara masyarakat  seperti tak terdengar dan proses izin terus dilanjutkan.

Aktivitas pertambangan batubara di Kota Sawahlunto terus mencetak duka sejak tahun 2019. Tercatat ada sebanyak 9 orang meninggal dunia dan 12 orang luka berat, semua itu akibat kecelakaan kerja dalam lobang tambang belum lagi aktivitas yang mengacam pemukiman warga seperti aktivitas CV. Tahiti Coal yang mengancam 70 KK warga Desa Sikalang karena aktivitas tambang tersebut berada di bawah pemukiman warga. 

Sampai saat ini tidak ada tindakan tegas terhadap pemilik pertambangan dan upaya baik terhadap masyarakat oleh pemerintah. Warga Desa Sijantang dan Kota Sawahlunto secara umum masih disirami debu sisa pembakaran PLTU Ombilin. Sama halnya yang terjadi dengan PLTU Teluk Sirih Kota Padang yang mengganggu wilayah tangkap nelayan tradisional masyarakat setempat dan perusahaan tersebut tidak memiliki alat pengaman yang baik sehingga pada april 2020 merenggut korban nyawa. 
Sebelumnya pipa hisap PLTU Teluk Sirih juga menyedot belasan penyu. Dari hasil Analisis WALHI Sumbar, akses data ESDM Provinsi Sumbar Mei tahun 2019, terdapat sebanyak 72 IUP Minerba, terdiri dari batubara, emas, pasir besi, galena, mangan dan timah hitam. Berdasarkan overlay dengan Kawasan hutan SK 35 Tahun 2013 terdapat 20349,69 hektar kawasan hutan berada dalam IUP.

Sebanyak 50 Perizinan sawit dengan total luasan 151.561,06 Hektar dari total luasan tersebut sebanyak 3851 Hektar berada dalam kawasan hutan, belum IUP maupun HGU berada dalam pemukiman penduduk dan wilayah kelola serta aliran sungai  yang sewaktu memicu konflik dan bencana. Belum lagi persoalan yang terjadi pada masyarakat Nagari Bidar ALam dan Nagari Ranah Pantai Cermin harus berjuang untuk merebut kembali lahan perkebunan yang dirampas oleh PT RAP. 

Dalam kasus tersebut, PT RAP membohongi masyarakat dengan perjanjian 60 dan 40 Persen. Namun, pada pelaksanaan nol sehingga menyebabkan masyarakat merugi. Pasca penerbitan UU minerba dan UU cipta kerja, upaya mewujudkan lingkungan yang baik dan pembangunan yang berkeadilan akan menjadi jalan panjang untuk ditempuh. 

Selain UU tersebut menjadi karpet merah untuk pelaku usaha di sektor sumber daya alam, aturan tersebut juga seperti buldozer karena semua disikat seperti yang disebutkan Prof. Yuslim akademisi FH Unand pada suatu diskusi panjang. Upaya Gerakan lingkungan hidup juga perlu menjadi gerakan sosial dimana semua orang harus terlibat dan ikut serta seluruh ruang dan tempat. (*)

loading...
Reporter : Agoes Embun /  Editor : Agoes Embun

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]