Heboh Mobil Mewah untuk KPK, DPR: Pemerintah yang Mengajukan


Jumat, 16 Oktober 2020 - 21:24:03 WIB
Heboh Mobil Mewah untuk KPK, DPR: Pemerintah yang Mengajukan Ilustrasi. Net

HARIANHALUAN.COM-Pengadaan mobil dinas mewah untuk para pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rupanya diajukan oleh Pemerintah. Komisi III DPR RI mengklarifikasi, posisi Komisi III adalah menyetujui usulan Pemerintah.

"Jadi soal pengadaan mobil dinas bagi pimpinan, dewas, jajaran KPK, bisa saya jelaskan begini. Posisi DPR khususnya Komisi III, posisinya menyetujui. Bukan mengusulkan," ungkap anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani, Jumat (16/10/2020).

Dipaparkan Arsul, DPR mendapat pengajuan Rancangan Anggaran Belanja Negara (RAPBN) yang terbagi atau dikelompokkan dalam RAPB kementerian dan lembaga. Karena Komisi III merupakan mitra kerja KPK, maka RAPB KPK dibahas oleh Komisi III.

Dalam ajuan RAPB KPK tersebut, ada anggaran mobil dinas. "Ini tentu yang mengajukan pemerintah. Pemerintah mengajukan, tentu karena ada pembicaraan," ungkap Arsul.

Dipaparkannya lagi, RAPBN yang diajukan oleh pemerintah biasanya sudah dibahas dahulu secara trilateral. Pihak yang membahas adalah, lembaga yang bersangkutan, Bappenas, dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan.

Setelah pagu anggaran disetujui, maka paket anggaran RAPBN ini dikirimkan ke DPR. "Ya kami bahas. Tentu kami lihat, apakah perlu, adanya pengadaan mobil dinas yang baru.

"Nah kami lihat memang, sudah beberapa tahun pimpinan KPK tidak melakukan pengadaan mobil dinas baru. Itu kan kelihatan di RAPB yang tahun-tahun sebelumnya," jelas Arsul. (*)

/ Editor : Dodi

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]