Pernikahan Anak di Indonesia Meningkat, Putus Sekolah Jadi Alasan Terbesar


Sabtu, 17 Oktober 2020 - 13:32:58 WIB
Pernikahan Anak di Indonesia Meningkat, Putus Sekolah Jadi Alasan Terbesar Dok republika.

HARIANHALUAN.COM - Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA), Andrea Adhi menyebutkan bahwa terdapat empat faktor utama yang mendorong tingginya rasio pernikahan anak di Indonesia.

Pertama, karakteristik sosio-ekonomi keluarga, dimana menurut studi “The Consequences of Child Marriage in Indonesia” yang diterbitkan Universitas Melbourne, perempuan dan laki-laki yang menikah di usia anak cenderung berada di kelompok keluarga berpendapatan rendah.

"Kedua, capaian pendidikan individu. Masih dari temuan studi yang sama, capaian pendidikan bagi anak yang menikah di bawah umur lebih rendah daripada teman-teman sebayanya, karena terdapat kecenderungan mereka putus sekolah lebih awal dibanding mereka yang tidak menikah," kata Andrea dalam keterangan tertulis yang diterima Harianhaluan.com, Sabtu (17/10/2020).

Ketiga, faktor tradisi dan agama masyarakat setempat. Salah satu contoh tradisi yang melanggengkan perkawinan anak di Indonesia adalah tradisi ‘menculik’ di Lombok dimana perempuan dilarikan ke rumah laki-laki untuk dinikahkan.

"Terakhir, penerapan hukum untuk perkawinan anak di Indonesia masih cenderung longgar, dimana dispensasi untuk pernikahan anak kerap kali dikabulkan dengan alasan yang mengatasnamakan agama," ujar Andrea.

Dengan kondisi krisis kesehatan dan ekonomi yang terjadi saat ini, terdapat kaitan erat antara fenomena ini dengan tingkat pernikahan anak. Orang tua yang frustasi terhadap situasi krisis dapat memberi tekanan psikologis yang besar pada anak.

"Anak (dapat) mengalami kekerasan karena orang tua yang stress. Ini memicu anak (ikut) menjadi stress, sehingga menikah dengan pacarnya merupakan opsi yang lebih baik (daripada tetap tinggal bersama orang tuanya),” ucap Andrea.

Selain itu, keluarga yang pendapatannya berkurang atau hilang sepenuhnya banyak yang kemudian menikahkan anaknya untuk mendapatkan bantuan pemerintah yang khusus ditujukan kepada masyarakat yang sudah berkeluarga.

Meskipun bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) telah mewajibkan anak untuk selalu masuk sekolah sebagai salah satu persyaratannya, ini masih tidak cukup untuk mencegah pernikahan anak apabila tidak diiringi dengan akses yang mudah terhadap pendidikan. 

Peran serta pemerintah dalam kebijakan yang digulirkan tidak serta merta cukup untuk memberantas pernikahan anak, masih diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk bersama mengawal UU No 16 tahun 2019 dan strategi nasional yang dirancang dalam RPJMN 2020-2024. Keterlibatan masyarakat dalam menjalankan kampanye informasi atau sosialisasi, khususnya terkait kesetaraan gender dan peluang yang dapat diperoleh selepas lulus sekolah, juga berperan penting dapat mengurangi kasus pernikahan anak. Sama halnya dengan pendidikan kesehatan, reproduksi dan seksual, yang dapat menekan pernikahan di bawah umur dan memudahkan komunikasi antara orang tua dan anak. (*)

loading...
 Sumber : Relis /  Editor : Milna Miana

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]