Sanksi ASN Pelanggar Perda AKB Sumbar: Penundaan Kenaikan Pangkat hingga Tunjangan


Selasa, 20 Oktober 2020 - 22:34:08 WIB
Sanksi ASN Pelanggar Perda AKB Sumbar: Penundaan Kenaikan Pangkat hingga Tunjangan Dok Jawapos

HARIANHALUAN.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar terus berupaya untuk menekan angka virus Corona atau Covid-19 di daerah itu. Tujuannya, agar masyarakat terbebas dari serangan virus mematikan tersebut. Diketahui, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno memberikan sanksi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

"Sanksi tambahan pada ASN yang melanggar Perda AKB. Mulai dari penundaan kenaikan pangkat atau golongan, sampai penggurangan tunjangan," Irwan, kemarin.

Irwan menyebutkan, telah memerintah Satpol PP Sumbar untuk melakukan penindakan hukum bagi masyarakat Sumbar yang melanggar Perda Nomor 6 Tahun 2020, Tentang AKB dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

"Kita telah melakukan kerjasama dengan Kapolda Sumbar, untuk melakukan penindakan hukum Perda AKB mulai dari sanksi administrasi sampai dengan sanksi Pidana kurungan," ujar Irwan.

Irwan juga meminta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkup Pemprov Sumbar segera menindaklanjuti instruksinya tersebut.

"Jangan lalai dan anggap sepele. Bila ada kelalaian dan berakibat adanya konfirmasi positif di lingkungan kerja, maka akan ada peringatan dari pimpinan," tegas Irwan.

Namun hari ini Selasa (20/10/2020), Irwan Prayitno mengeluarkan surat instruksi yang ditujukan kepada pelaku kuliner. Instruksi Nomor 360/223/Covid-19-SBR/X-2020 tentang Pengawasan dan Penegakkan Protokol Kesehatan pada Rumah Makan/Restoran/ Cafe dan Sejenisnya di Kota Padang.

Dalam instruksi itu yang ditujukan kepada Walikota Padang, Gubernur Sumbar mengatakan telah terjadi peningkatan kasus terkonfirmasinya positif Covid-19 yang semakin tinggi beberapa waktu belakangan ini, dapat disinyalir banyak penularan terjadi akibat ketidakdisiplinan menjalankan protokol kesehatan khususnya pada rumah makan, restoran, cafe dan sejenisnya itu, khusus untuk daerah teritorial Kota Padang.

Irwan menginstruksikan kepada Walikota Padang agar memperketat pengawasan dan penegakan Perda No 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-29 di seluruh rumah makan, restoran, cafe dan sejenis lainnya.

"Seluruh pengelola dan karyawan rumah makan, restoran, cafe dan lainnya, wajib mengikuti tes swab, pemeriksaan RT-PCR paling lambat dua minggu setelah ditetapkan instruksi ini," seru Irwan.

Berarti deadline tanggal 3 November 2020 mendatang. Sementara untuk pelaksanaan tes swab tersebut tidak dipungut biaya atau gratis dan gubernur harap pada pihak-pihak yang bersangkutan segera menghubungi Dr Andani Eka Putra di Labor Fakultas Kedokteran Unand.

Bagi rumah makan, restoran, cafe dan sejenisnya yang telah melakukan tes swab dan mengikuti protokol kesehatan akan diberi sertifikat. Namun jika ada pengelola dan karyawan rumah makan, restoran, cafe dan sejenisnya itu tidak mengikuti tes swab dan tidak mematuhi protokol kesehatan, maka tempat usahanya akan ditutup/disanksi berdasarkan Perda No 6 tahun 2020.

"Instruksi ini mulai berlaku pada hari ini, Selasa 20 Oktober 2020. Saya minta Satpol PP untuk melakukan penertiban disetiap rumah makan, restoran, cafe dan sejenisnya. Kalau ada yang melanggar aturan Perda tersebut akan dilakukan tindakan tegas," sebutnya. (*)

Reporter : Milna Miana /  Editor : Milna Miana

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]