16 ASN Pemkab Pasaman Dilaporkan Tidak Netral, Bupati: Sanksi Tegas Menanti


Rabu, 21 Oktober 2020 - 12:49:35 WIB
16 ASN Pemkab Pasaman Dilaporkan Tidak Netral, Bupati: Sanksi Tegas Menanti Bupati Pasaman, Yusuf Lubis teken MoU pengawasan netralitas ASN di Pilkada 2020 bersama Bawaslu.

PASAMAN, HARIANHALUAN.COM-- Bupati Pasaman, Yusuf Lubis mengatakan, bahwa pihaknya sudah menerima laporan dari Bawaslu terkait ketidaknetralan sejumlah jajarannya dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Setidaknya, kata dia, ada 16 ASN termasuk Walinagari diduga tidak netral. 

"Ke 16 kasus ASN ini telah ditindaklanjuti ke komisi aparatur sipil negara (KASN). Kita di Pemda, juga sudah enam kali terima surat dari KASN, tentang apa yang harus dilakukan oleh ASN selama pilkada berlangsung. Salah satu pointnya, ASN ini harus netral," ujarnya saat menghadiri sosialisasi pengawasan Pilkada serta penandatanganan MoU dalam rangka pengawasan netralitas ASN, Rabu (21/10/2020).

Dihadapan peserta sosialisasi, Yusuf Lubis menyebut satu per satu instansi ASN yang dilaporkan oleh Bawaslu tersebut karena memberikan like, komentar terhadap status paslon maupun pendukung paslon serta menshare dan memposting kegiatan paslon peserta Pilkada di media sosial. 

"Pertama, memberikan like dan komentar di facebook ASN di DPMPTSP, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Kantor Camat Panti, Disdikbud, Direktur RSUD, BPBD, Kantor Camat Mapattunggul Selatan, Kantor Camat Rao Selatan, Dinas Koperasi dan UKM, Puskesmas Lansekadok, SMPN 2 Mapattunggul, Diskominfo, Wali Nagari Lansekkadok, Kepsek SMAN 1 Padanggelugur, Kepsek SMAN 1 Duo Koto," ujarnya. 

Ia menegaskan, ke-16 ASN itu akan dikenai sanksi tegas sesuai aturan perundang undangan yang berlaku.  Pasalnya, dalam menghadapi kontestasi Pilkada, ASN, Pegawai Kontrak dan honor di lingkup Pemkab Pasaman harus menjaga asas netralitas. 

"Saya, selaku Bupati Pasaman juga sudah memutuskan sanksi tegas bagi kepala OPD yang tidak netral ini. Bagi pelanggar langsung masuk sel dua malam, itu pedoman bagi kepala OPD, kita samakan dengan sanksi pelanggar Covid-19. Pak Wakapolres sudah setuju ini," tukasnya. 

ASN, kata dia, harus bebas dari segala pengaruh atau rongrongan parpol dan paslon dalam setiap Pilkada. Netralitas ASN, kata dia, diatur tegas dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN. 

"Sekali lagi, ASN itu dilarang loh, memposting, me-like, menshare, komentar di media sosial paslon atau pun pendukung paslon, photo bersama dengan paslon," ujarnya. 

Pihaknya sudah sering mengingatkan kepada ASN untuk berprilaku netral dalam pilkada. Ia juga meminta, seluruh ASN fokus pada bidang pekerjaannya sebagai aparatur negara dan pelayan publik jika tidak ingin dikenai sanksi. 

"Dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 sudah tertera jelas, bahwa ASN dilarang untuk berpolitik praktis," ungkap Yusuf Lubis. 

Hadir, Sekda Mara Ondak, Pimpinan Bawaslu Provinsi Sumbar, Alni, Ketua Bawaslu Pasaman, Rini Juita beserta jajaran, unsur Forkopimda. Sosialisasi juga menghadirkan seluruh Kepala OPD di lingkup Pemkab Pasaman. (*)

Reporter : Yudi Lubis /  Editor : Rahma Nurjana

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]