Asosiasi Jasa Pesta Padang Lakukan Audiensi, DPRD Kota Padang: Soal Larangan Pesta Baralek, Perlu Ditinjau Ulang


Rabu, 21 Oktober 2020 - 13:13:17 WIB
Asosiasi Jasa Pesta Padang Lakukan Audiensi, DPRD Kota Padang: Soal Larangan Pesta Baralek, Perlu Ditinjau Ulang Audiensi yang dilakukan oleh Asosiasi Jasa Pesta Kota Padang bersama DPRD Kota Padang dan Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang di Balaikota

HARIANHALUAN.COM - Beberapa hari yang lalu, Plt Wali Kota Padang Hendri Septa mengeluarkan surat edaran mengenai larangan menggelar pesta perkawinan. Hal tersebut dilakukan untuk menekan angka penularan Covid-19 yang terjadi di Kota Padang. Sebab, Kota Padang menjadi penyumbang terbesar di Sumbar kasus positif Covid-19.

Dikeluarkannya surat edaran tersebut membuat Asosiasi Jasa Pesta Padang melakukan audiensi ke Balai Kota pada, Rabu (21/10). Ketua Asosiasi Jasa Pesta Kota Padang, Yusral pada diskusinya mengatakan para pelaku usaha UMKM merasa dirugikan karena surat edaran tersebut. 

Menanggapi hal tersebut, Komisi II DPRD Kota Padang dari Fraksi Demokrat Surya Jufri Bitel mengatakan agar Pemko Padang dapat melakukan pengkajian ulang terharap surat larangan itu.

"Kita hanya menunggu jawaban dari Pemko saja. Secara pribadi saya juga berharap kepada Pemko untuk dapat melakukan pengkajian ulang melalui survey akademis apakah pesta menyumbang Covid-19," kata dia.

Kemudian, Surya juga melanjutkan untuk menanggulangi kerugian pelaku usaha terkait surat edaran tersebut, Pemko Padang bisa membuat regulasi standar operasional prosedur  sehingga tidak terjadi klaster baru. "bukan surat edaran itu dibuat," tegasnya.

Sejalan dengan Surya Jufri Bitel, Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Azwar Siri juga mengatakan seharusnya sebelum surat tersebut dibuat Pemko Padang bisa mengajak para pelaku usaha untuk berdialog. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak ada pihak yang dirugikan.

"Jadi, bagaimana kita mencoba membuat regulasi bisa membatasi atau mengurangi dampak dari pesta tersebut bukan melarang," jelasnya.

Menurutnya, membuat regulasi dinilai lebih baik daripada melarang pelaksanaan pesta perkawinan. Karena, di jasa penyelenggara pesta juga dapat menyerap tenaga kerja dan memberikan pemasukan bagi daerah.(*)

Reporter : Merinda Faradianti /  Editor : Rahma Nurjana

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]