DPK Perbankan Berbentuk Deposito di Sumbar Tembus Rp15,17 Triliun pada Agustus 2020


Kamis, 22 Oktober 2020 - 20:22:10 WIB
DPK Perbankan Berbentuk Deposito di Sumbar Tembus Rp15,17 Triliun pada Agustus 2020 Ilustrasi

HARIANHALUAN.COM - Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar, Misran Pasaribu mengungkapkan, dari Dana Pihak Ketiga (DPK) terhimpun dari masyarakat di perbankan umum pada posisi Agustus 2020 tercatat berbentuk deposito sebesar Rp15,17 triliun, giro Rp7,62 triliun dan tabungan sebesar Rp25,77 triliun.

Dari perbankan syariah, secara tahun berjalan (year to date/ ytd) sedikit berbeda dengan bank umum. Pada sisi aset meningkat signifikan yaitu 8,20 persen dari Rp3,88 triliun pada Desember 2019 menjadi Rp3,96 triliun per Agustus 2020. Sementara dari sisi pembiayaan (financing) meningkat dari Rp3,02 triliun menjadi Rp3,05 triliun (naik 7,77 persen). Namun DPK turun 4,42 persen dari Rp3,58 triliun menjadi Rp3,54 triliun.

“Dari sisi FDR (Financing to Deposit Ratio) masih ada peluang, dimana posisinya masih 86,16 persen. FDR ini posisinya sama dengan LDR pada perbankan umum, namun dalam perbankan syariah mengenal istilah pembiayaan (financing) bukan hutang (loan),” ujar Misran, Kamis (22/10/2020).

Selanjutnya pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS). Misran menyebutkan aset meningkat secara tahunan (yoy) dari Rp1,95 triliun menjadi Rp2,04 triliun. Namun secara tahun berjalan, turun Rp0,06 triliun dari Rp2,10 triliun pada Desember 2019 atau turun 2,86 persen.

Dari sisi penyaluran kredit, secara tahunan (yoy) BPR/ BPRS tercatat menunjukkan kenaikan dari Rp1,49 triliun pada Agustus 2019 naik menjadi Rp1,52 triliun pada Agustus 2020 (0,06 persen). Secara tahun berjalan juga meningkat dari Rp0,02 triliun atau 1,32 persen.

Dari sisi pasar modal, Misran juga menyebutkan kinerja pasar modal di Sumbar cukup baik. Baik dari sisi pertumbuhan jumlah Single Investor Identification (SID) maupun dari nilai transaksi.

Menjaga kestabilan ekonomi, sebagai peran aktif OJK dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), OJK menurut Misran sudah mengeluarkan berbagai kebijakan. Seperti restrukturisasi kredit perbankan, perusahaan pembiayaan serta kebijakan pasar modal.

Semisal aturan pembelian kembali (buyback), pelarangan penjualan jangka pendek (short selling) serta perubahan batasan auto reject. Termasuk juga kebijakan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dapat diselenggarakan secara elektronik (e-RUPS). (*)

Reporter : Milna Miana / Editor : Milna Miana

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]