Realisasi Dana Desa di Solsel Capai Rp37,5 M


Jumat, 23 Oktober 2020 - 14:25:06 WIB
Realisasi Dana Desa di Solsel Capai Rp37,5 M Ilustrasi

HARIANHALUAN.COM - Pjs Bupati Solsel yang diwakili oleh Plh Sekreatris Daerah, Fidel Efendi memaparkan, jumlah dana desa tahun 2020 sebanyak Rp44,9 Miliar dan sudah disalurkan hingga bulan September sebanyak Rp37,5 miliar dengan jumlah persentase 83,5% dari total anggaran.

Namun lanjutnya, pada Bulan April terbit PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa dalam penanganan covid-19 terjadi perubahan dan pergeseran jumlah dana desa yang digunakan lebih maksimal untuk penanganan covid-19.

Ia menjelaskan, untuk Kabupaten Solsel dana desa yang digunakan untuk penanganan covid-19 yang dimanfaatkan untuk bantuan langsung tunai tahap I dengan sasaran 6.061 KK dengan total anggaran Rp.10,9 Miliar.

Sementara itu untuk BLT dari dana desa tahap II dan III sesuai dengan permendes PDTT dan PMK digunakan untuk pembelian disinfektan beserta alatnya, pembelian masker serta pembelian APD sesuai skala desa.

Untuk pengawasan dilapangan, ia mengatakan pemerintah daerah telah memerintahkan OPD terkait utuk melakukan pembinaan administrasi serta peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan pengelola keuangan dan penguatan kelembagaan sekaligus monitoring evaluasi.

Namun demikian, ia mengakui masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan, diantaranya selama pandemi covid-19 adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat, sehingga sangat berdampak pada pemerintahan naagari untuk menindaklanjutinya.

"Pemerintahan nagari dan bamus harus melakukan pembahasan yang memerlukan waktu dan proses yang panjang sehingga mengakibatkan penyaluran agak terlambat kepada penerima manfaat," ungkapnya dalam workshop evaluasi penyaluran dan penggunaan dana desa bagi Wali Nagari dan Kepala OPD se Kabupaten Solok Selatan (Solsel) di Aula Sarantau Sarurambi Kantor Bupati melalui Vicon, baru-baru ini.

Selanjutnya juga timbul perbedaan persepsi dalam merealisasikannya karena tidak sinkronnya Permendes PDTT nomor 7 dengan PMK nomor 50 tahun 2020 khususnya tentang penyaluran BLT dana desa untuk 3 bulan berikutnya.

Ia berharap, melalui workshop ini tidak ada penyalahgunaan dana desa oleh aparatur pemerintahan nagari, terutama dana desa yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19, sehingga tujuan untuk memutus mata rantai covid-19 benar-benar terwujud. (*/Hms-Sumbar)

Reporter : Milna Miana /  Editor : Milna Miana

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]