Tersangka Narkoba Merasa Dikriminalisasi, PH Minta Kapolda Keluarkan SP3


Senin, 26 Oktober 2020 - 23:26:03 WIB
Tersangka Narkoba Merasa Dikriminalisasi, PH Minta Kapolda Keluarkan SP3 Penasehat Hukum Mas Ud, Missiniaki Tommi saat memberikan keterangan kepada wartawan, Senin (26/10)

HARIANHALUAN.COM - Seorang keluarga tersangka yang ditangkap Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat (Sumbar) meminta keadilan. Penetapan tersangka atas nama Mas Ud diduga terlibat narkoba, dinilai pihak keluarga serta penasehat hukumnya merupakan tindakan kriminalisasi.

Hal ini dapat dibuktikan sesuai dari temuan fakta-fakta di sidang praperadilan. Sebelumnya, Mas Ud ditetapkan tersangka oleh Ditresnarkoba Polda Sumbar pada tanggal 2 September 2020 dan ditangkap sehari setelah itu di kawasan Sarilamak, Kabupaten Limapuluh Kota. 

"Suami saya tidak memakai dan pengedar. Sudah 11 tahun berumah tangga bersama suami, alhamdulillah tidak pernah bermasalah sama sekali," kata istri tersangka, Amelia Sari (33) kepada wartawan, Senin (26/10). 

Amelia mengungkapkan, suaminya ditangkap usai melihat anaknya di Kota Dumai. Setelah itu dikatakan Amelia suaminya tidak ada kabar, sampai akhirnya ia mendapat informasi bahwa suaminya ditangkap pihak kepolisian. 

"Suami saya menghilang tidak ada kabar. Sudah cemas perasaan saya, anak saya kecil-kecil berempat orang. Apalagi, suami saya ditetapkan tersangka yang tidak pernah dia perbuat sama sekali," jelasnya. 

Dia mengklaim suami tidak pernah terlibat dalam jaringan narkoba. Jangan memakainya, memegang barang haram tersebut tidak pernah sama sekali. 

"Saya berharap kepada bapak Kapolda dan penyidik jajarannya, saya sebagai istri, tolong bebaskan suami saja. Dia tidak pernah tersangkut narkotika. Dia sangat lugu dan pendiam," harap Amelia terisak.

"Saya mohon pak Kapolda dan penyidik, tolong berikan keadilan kepada suami saya. Saya 100 persen yakin suami saya tidak bersalah. Kasihanilah anak-anak saya pak," sambungnya. 

Sementara itu, Penasehat Hukum Mas Ud, Missiniaki Tommi mengatakan, penetapan tersangka kliennya hanya berdasarkan hasil laboratorium forensik BPOM terkait narkoba yang dimiliki tersangka sebelumnya yang lebih dulu ditangkap. 

Dari keterangan tersangka pertama bernama Yasin Yusuf, kata dia, dilakukan penyelidikan oleh salah seorang penyidik. Hasil investigasi didapat informasi bahwa tersangka Yasin Yusuf membelikan mobil Fortuner kepada kliennya. 

"Habis itu, penyidik mencari informasi ke tempat showroom, ternyata benar Mas Ud telah membeli mobil Fortuner. Tapi setelah itu, penyidik melakukan gelar perkara dan ditetapkanlah Mas Ud sebagai tersangka," katanya. 

Menurutnya, penetapan tersangka kliennya tidak memenuhi dua alat bukti yang sah. Maka kami mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati. 

"Akan tetapi ada beberapa hal kami bawahi, tentang rekayasa data yang dilakukan Ditresnarkoba Polda Sumbar yang nantinya akan mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan. Maka pada hari ini, pengajuan pemeriksaan praperadilan itu kami cabut," jelasnya. 

Tommi mengungkapkan, pihaknya telah mengajukan surat ke Polda Sumbar untuk diadakan gelar perkara khusus terkait perkara ini. Selain itu, juga meminta untuk mengeluarkan pengalihan penahanan terhadap kliennya. 

"Selanjutnya, kami meminta Pak Kapolda agar mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap Mas Ud," tegasnya. 

Dia menyebutkan, bentuk tindakan kriminalisasi yang dialami kliennya adalah  penetapan tersangka kliennya hanya seusai berdasarkan keterangan diberikan dari salah seorang penyidik. Dari keterangan penyidik, diketahui baru membeli satu mobil. 

"Kemudian rumah disangkakan milik Yasin Yusuf itu atas klien saya. Hanya itu saja klien saya ditetapkan tersangka. Yasin Yusuf dan klien saya ini adik kakak. Karena mereka adik kakak maka klien saya dicurigai terlibat jaringan narkoba. Padahal klien saya tidak ada bukti terlibat. Hasil tes urine juga negatif," tuturnya. 

Tommi mempertanyakan apakah dengan pembelian satu mobil oleh kliennya sudah bisa penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka. "Bagi kami selaku penasehat hukum hal ini sangat membingungkan dan tidak masuk akal," katanya.

Tommi menceritakan bahwa pada tanggal 3 September 2020, kliennya diamankan oleh Ditresnarkoba Polda Sumbar di daerah Sarilamak dalam perjalanan pulang dari Pekanbaru menuju Painan. Pada saat penangkapan, menurut tim petugas
di temukan 1 butir yang diduga inex dan setitik di duga babu yang tidak pernah diketahui kliennya.

"Bahwa ternyata dari hasil pemeriksaan urine, klien kami negatif dan DAP atau Aciak hasil urinenya positif. Akan tetapi Aciak dibebaskan oleh penyidik, Dengan alasan direhabilitasi padahal menurut keterangan saksi tidak pernah direhabilitasi," katanya.

"Berdasarkan fakta dan bukti yang dimiliki, kami mencoba mengajukan permohonan pemeriksaan Pra Peradilan di pengadilan Negeri Tanjung Pati. Fakta yang terungkap di persidangan betul-betul mengagetkan dan kami tidak habis mengerti ternyata klien kami telah ditetapkan sebagai tersangka pada
tanggal 02 September 2020.

Dihubungi terpisah, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto mengatakan bahwa pihak keluarga berhak mengajukan praperadilan jika tidak merasa puas.

"Ya itu jalurnya, kalau tidak ada kepuasan jalur tersangka berhak mengajukan praperadilan. Ada beberapa jalur, salah satunya praperadilan. Dari penyampaian penyidik, penetapan tersangka sudah sesuai prosedur. Bukan karena dia pemakai atau tidak, tapi mungkin ada proses dia sebagai tersangka. Mungkin positif sebagai pemakai bisa direhap, tapi kalau dia pelaku perantara itu diproses. Bisa disampaikan di pengadilan, kalau merasa tidak berbuat bisa disampaikan di persidangan. (*)

 

Reporter : Nasrizal /  Editor : Heldi Satria

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]