Ribuan Warga Belum Terdaftar sebagai Peserta JKN-KIS, Janji Bupati Pasaman Belum Terwujud


Selasa, 27 Oktober 2020 - 13:32:08 WIB
Ribuan Warga Belum Terdaftar sebagai Peserta JKN-KIS, Janji Bupati Pasaman Belum Terwujud Ilustrasi

HARIANHALUAN.COM - Bupati Pasaman Yusuf Lubis diduga telah membohongi publik. Pasalnya, pernyataannya bahwa pelayanan kesehatan seluruh masyarakatnya telah terjamin BPJS Kesehatan, berbanding terbalik dengan fakta sebenarnya. 

Hal itu pernah diungkapkan oleh Bupati Yusuf Lubis dalam rapat paripurna istimewa memperingati Hari Jadi Kabupaten Pasaman ke-75, pada 8 Oktober 2020 lalu di gedung DPRD Pasaman. 

Di hadapan para anggota DPRD, tokoh masyarakat dan para undangan, dia menyatakan, bahwa sejak 2019 seluruh masyarakat telah dijamin kesehatannya melalui BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah setempat. 

Bahkan, kata dia, masyarakat bisa langsung mendapatkan kartu JKN KIS BPJS Kesehatan saat berobat, tanpa perlu menunggu waktu hingga berminggu-minggu lamanya. 

"Pada bidang kesehatan, dapat juga kami informasikan kepada kita semua bahwa mulai tahun 2019 seluruh masyarakat Kabupaten Pasaman telah kita jamin pelayanan kesehatannya melalui BPJS Kesehatan dengan Universal Health Coverage (UHC) sampai ke open sistem. Dalam artian, bahwa seluruh warga Pasaman telah dijamin pelayanan kesehatannya dan langsung mendapatkan kartu BPJS saat berobat tanpa menunggu 2 minggu ataupun beberapa waktu," ucap Yusuf Lubis. 

Namun, faktanya ribuan masyarakat Pasaman ternyata belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan setempat. Itu artinya, progres pencapaian UHC di kabupaten itu belumlah mencapai seratus persen. 

"Masih ada, sekitar 2,5 persen atau 7.881 jiwa belum terdaftar dari total 311.442 jiwa penduduk Pasaman saat ini. Untuk kepesertaan JKN KIS per Agustus 2020 baru mencapai 303.561 jiwa. Progres pencapaian UHC baru 97,47 persen," ujar Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Pasaman, Syafruddin, baru-baru ini. 

Pemkab Pasaman pun diminta segera melakukan penambahan anggaran guna mengakomodir ribuan penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta JKN KIS tersebut, agar target pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di kabupaten itu bisa mencapai 100 persen. 

"Yang 2,5 persen itu anggota baru, tapi nggak ada kuota lagi. Untuk bisa mengakomodir mereka, perlu penambahan anggaran sekitar Rp225 juta lagi untuk sampai Desember 2020," ungkap Syafruddin. 

Saat ini kepesertaan JKN KIS baru mencapai 303.561 peserta dari total jumlah penduduk Pasaman sebanyak 311.442 jiwa. Kepesertaan JKN KIS ini berasal dari lima segmentasi, yaitu PBI APBN 136.193, PBI APBD 108.964, PPU 32.507, PBPU 21.266, BP 4.631.

Menanggapi kondisi tersebut, anggota DPRD Kabupaten Pasaman Yulisman menyayangkan kondisi di mana belum semua penduduk di Kabupaten Pasaman dijamin kesehatannya oleh pemerintah daerah setempat. Dengan artian, daerah itu belum seratus persen UHC, sebagaimana didengungkan oleh Bupati Yusuf Lubis. 

"Tidak semua warga Pasaman yang dijamin kesehatannya oleh BPJS. Padahal kan, jaminan kesehatan itu adalah kebutuhan dasar apalagi bagi warga yang kurang mampu," katanya. 

Ia mengatakan, dari informasi yang ia peroleh dari pihak BPJS Kesehatan sekitar tiga persen penduduk Pasaman lagi belum terakomodir oleh program JKN KIS. Jika terus dibiarkan kondisi itu jelas akan menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan secata gratis dari pemerintah. 

"Itu akan dipertanykan dalam waktu dekat ini, Insyaallah," pungkas Ketua Fraksi PAN ini, kemarin. (*)

Reporter : Yudi Lubis /  Editor : Nova Anggraini

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]