Bawaslu Sumbar: Belum Ada Penyelesaian Sengketa Bawaslu Solok Terkait Pengajuan Pembatalan Pencalonan Zul Elfian


Selasa, 27 Oktober 2020 - 15:12:45 WIB
Bawaslu Sumbar: Belum Ada Penyelesaian Sengketa Bawaslu Solok Terkait Pengajuan Pembatalan Pencalonan Zul Elfian Efitrimen

HARIANHALUAN.COM - Mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Solok, Erlinda, telah memenangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang, terkait pencopotan dirinya sebagai Kepala DPM PTSP Kota Solok, oleh Zul Elfian selaku walikota setempat, Kamis (8/10/10/2020) lalu.

Terhadap putusan itu, apakah akan berpengaruh terhadap Zul Elfian sebagai calon petahana di pilkada 2020? Menurut Ketua Bawaslu Sumbar, Efitrimen bahwa pihaknya hingga kini belum mengetahui penyelesaian sengketa yang diterima dari Bawaslu Kota Solok.

"Bawaslu berkaitan dengan kewenangan, memutuskan hal itu berdasarkan penyelesaian sengketa. Namun hingga kini belum ada bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Solok," katanya.

Ditambahkannya, kemudian pihaknya juga belum tahu apakah ada pengajuan sengketa atau dugaan pelanggaran pasca diterimanya gugatan oleh PTUN. Karena munculnya sengketa atas dasar keputusan KPU dan kemudian terhadap putusan itu tidak diterima oleh peserta atau pihak lain yang menyengketakan permasalahan tersebut.

"Kalau berkaitan dengan dugaan pelanggaran dan bisa saja dilaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi. Tapi saya belum tahu laporan secara resmi berkaitan dengan hal itu," tukasnya.

Sementara diketahui, selain memenangkan gugatan di PTUN, Erlinda juga telah melakukan pengajuan pembatalan Zul Elfian sebagai calon kepala daerah, disinyalir karena Erlinda ketika menjabat sebagai kadis PM-PTSP, dipecat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku seperti dalam PP 53 tahun 2010 dan peraturan Kepala BKN nomor 21 tahun 2010.

"Kami meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk membatalkan pencalonan Zul Elfian sebagai calon kepala daerah," ujar Erlinda membenarkan.

Diinformasikan, surat itu layangkan baru pada Jumat, 2 Oktober 2020 sembari menunggu putusan gugatan di PTUN pada Kamis, 8 Oktober 2020 mendatang.

"Semenjak diberhentikan sebagai kadis yang tidak sesuai dengan aturan tersebut, hingga kini belum ada klarifikasi dari Zul Elfian sendiri," terang Erlinda lagi.

Permintaan pemberhentian Zul Elfian sebagai calon, juga didasari dengan ketentuan pasal 71 (2) Undang-undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 atas perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota.(*)
 

Reporter : Buliza Rahmat /  Editor : Nova Anggraini

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]