Perlindungan Hukum Data Dalam Pandemi


Jumat, 30 Oktober 2020 - 07:59:26 WIB
Perlindungan Hukum Data Dalam Pandemi

 

Paradigma transformasi digital dalam segala lini dan aspek kehidupan baik privat maupun publik, menjadi suatu keniscayaan bagi semua entitas yang ada dimuka bumi, tidak peduli perorangan, badan usaha, maupun negara sekalipun.

 

Oleh: Fery Chofa, SH, LL.M

(Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lima Puluh Kota, Alumnus Maastricht University, Stuned Scholarships Fellow 2007)

Transformasi digital dalam pemerintahan sebenarnya sudah cukup lama eksis sejalan dengan perkembangan teknologi informasi itu sendiri. Namun kehadirannya semakin sangat dibutuhkan ketika saat ini dunia tengah dilanda pandemi global Covid19. Digitalisasi data dan informasi sangat membantu siapapun ketika kita dihadapkan dengan berbagai larangan dan pembatasan aktifitas dan pola perilaku masyarakat seperti phisycal and social distancing,larangan aktifitasi di kerumunan. Bahkan penanganan dan pengendalian wabah virus seperti kegiatan surveilans, tracking, tracing, testing, serta update informasi semakin cepat terlaksana dengan berbagai ragam platform teknologi digital yang ada.

 Banyak istilah baru yang mulai  akrab di telinga kita semisal: work from home,sekolah daring, layanan publik online, rapat virtual, video conference,  webinar, hingga arisan dan reunian online akan menjadi keseharian perilaku dan kebiasaan baru kita sekarang dan kedepannya. Bisa-bisa pemilihan umum pun akan dilakukan secara elektronik!

Tidak pelak lagi ditengah aktifitas yang serba digital, serba daring tersebut arus data dan informasi mengalir dengan deras dan sangat cepat ke ruang publik. Pada satu sisi, digitalisasi informasi dibutuhkan sebagai upaya untuk mencegah dan mengontrol penyebaran virus. Perlindungan dan keselamatan publik pun menjadi hukum tertinggi.

 Di sisi lain,arus deras data dan informasi tersebut berpotensi menimbulkan dampak yang bisa serius pula pada perlindungan hak asasi manusia dalam hal ini perlindungan data privasi bahkan juga data penting publik yang bisa membahayakan keamanan dan stabilitas negara.

Pembelajaran dari Uni Eropa

Berbicara tentang perlunya keseimbangan antara pengendalian pandemik dan kebebasan personal (perlindungan data privasi), menarik menyimak artikel dalam mckinsey.com (Daniel Mikkelsen, et al;2020) yang mengemukakan ada tiga area mendasar dari kebebasan personal yang tergerus oleh kebijakan dalam pengendalian pandemik Covid19 sebagai berikut:

  1. Pembatasan pergerakan personal, termasuk di dalamnya physical distancing, larangan kerumunan massa, karantina, hingga lockdown
  2. Sistem pelaporan kesehatan, diantaranya pelaporan dan informasi data Covid19, pencatatan pelaku perjalanan terindikasi, tes Covid19.
  3. Sistem Penelusuran (tracking), baik yang dilakukan secara manual maupun berbagai aplikasi pelacakan dan pengawasan personal.

Untuk Indonesia sendiri, implikasi digitalisasi data dan informasi tidak terelakkan juga merambah domain publik seperti banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara daring atau virtual melalui berbagai aplikasi yang keamanan dan potensi penyalahgunaan hingga penyadapan datanya beresiko tinggi. Working from home (WFH), sekolah daring, layanan publik daring, serta hampir semua bentuk agenda pertemuan pemerintahan dilakukan secara virtual, dari level yang terendah hingga level tertinggi.

Secara global, memang banyak negara dan pemerintahannya tertekan dan tergagap dalam menyikapi situasi demikian. Terlebih lagi bagi kita di Indonesia yang sangat minim dalam perlindungan data tersebut melalui payung hukum dan regulasi. Kita memang memiliki beberapa undang-undang seperti Keterbukaan Informasi Publik, Informasi dan Transaksi Elektronik, Praktek Kedokteran, Tenaga Kesehatan yang juga mengatur perlindungan data baik pribadi maupun negara. Namun, regulasi tersebut belum menyentuh hingga perlindungan data secara elektronik dalam keadaan bencana kesehatan. Bahkan, bagaimana etika dan perlindungan pengungkapan data pasien ke publik pun masih menimbulkan perdebatan dan kontroversi.

Beda misalnya, apa yang dialami negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Meskipun mereka juga tertekan dengan kondisi tersebut, setidaknya mereka dapat menyeimbangkan kebijakan pengendalian pandemik dengan tidak mengorbankan keselamatan perlindungan data. Ini tidak lain karena Uni Eropa memiliki serangkaian regulasi yang ketat yang dinamakan General Data Protection Regulations (GDPR) yang dianggap sebagai salah satu regulasi perlindungan data yang terketat di dunia.

Berdasarkan GDPR ini, setiap pemerintahan negara anggota diizinkan bertindak atas nama kepentingan umum dengan keharusan melakukan pembatasan penggunaan data seminimal mungkin.

Dalam kondisi kedaruratan, ada dua prinsip utama dalam GDPR tersebut yang mengemuka dan mensyaratkan adanya minimalisasi penggunaan data dan pembatasan tujuan penggunaan data. Data personal harus digunakan seminimal mungkin dan hanya terbatas untuk tujuan yang jelas, dalam hal ini tentunya dalam rangka pemutusan mata rantai penyebaran virus dan kepentingan kesehatan masyarakat banyak. Kedua prinsip tersebut harus diimbangi dengan prinsip proteksi data yang mengharuskan adanya jaminan perlindungan data dan informasi baik secara teknis dari resiko serangan kejahatan siber maupun secara organisasi dari penyalahgunaan penyebaran data oleh pihak yang tidak berwenang.

Perlindungan Hukum Data

Berkaca dari lintang pukangnya pemerintah dalam pengelolaan dan penyebaran data dalam masa pandemik ini, serta besarnya resiko yang dihadapi dan minimnya perlindungan data privasi maupun data publik milik negara sendiri, ke depan perlu disusun kerangka tata kelola data yang lebih baik dalam masa bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam.

Jaminan perlindungan hukum terhadap data dalam situasi bencana, baik sifatnya privasi maupun data penting negara, perlu diperkuat dengan mengatur hal tersebut di dalam Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang saat ini masih dalam tahapan pembahasan di DPR serta keharusan perlunya perubahan UU Penanggulangan Bencana. Setidaknya harus ada pengaturan minimalisasi dan pembatasan tujuan penggunaan data yang disertai dengan proteksi data tersebut dari  kejahatan siber dan penyalahgunaan data oleh mereka yang tidak berwenang.(*)

 Sumber : Penulis /  Editor : Dodi

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]