Demonstrasi Pelajar Dalam Perspektif Pedagogie Kritis


Jumat, 30 Oktober 2020 - 10:57:33 WIB
Demonstrasi Pelajar Dalam Perspektif Pedagogie Kritis

HARIANHALUAN.COM- Pendidikan seharusnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih memahami dan peka terhadap lingkungan sosial, politik dan budayanya bukan sekedar transfer hafalan dan angka sesuai kurikulum, untuk itu ruang pendidikan kritis harus disediakan.

Oleh : Panji Reski
(Mahasiswa Kependidikan Sosiologi UNP dan Mahasiswa PLK SMA N 1Sungai Aur)

Maraknya Demo Para Pelajar SMA/SMK mengenai RUU KUHP dan RUU KPK (2019) serta UU Cipta Kerja (2020) saat ini menjadi perbincangan hangat diberbagai platform media massa. Tagar #STM Melawan bergema dijagat Twitter, tagar ini masuk kedalam trending topic dan menjadi isu yang paling sering diberitakan. Kemudian dikutip dari medcom.id, Rabu 14 Oktober  2020 mengabarkan bahwa 80 % Perusuh Demo UU Cipta Kerja Berstatus Pelajar.

Fenomena ini tentu bukan merupakan hal yang baru bagi kita. Jika kita flash back kebelakang  pada saat transisi Orde Lama ke Orde Baru sudah banyak gerakan sosial pelajar Indonesia yang  tergabung dalam Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI) dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar  Indonesia (KAPPI) pada tahun 1965-1966. Wadah ini menjadi ruang pelajar belajar demokrasi  dan politik sekaligus ruang artikulasi politik pelajar. 
Hal ini menjadi menarik untuk dibahas karena dalam konteks gerakan sosial, murid/pelajar sebagai aktor sangat jarang dibahas  dibandingkan dengan aktor-aktor lainnya seperti mahasiswa, buruh,dosen sehingga perlu untuk dikaji lebih mendalam dalam persektif pedagogie kritis.

Pelajar dan Hak Berdemokrasi

Konvensi PBB tentang Hak Anak menjelaskan bahwa mengakui hak anak untuk kebebasan  berserikat dan kebebasan berkumpul secara damai. Sejalan dengan Konvensi Hak-hak Anak,  Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia menjamin hak setiap anak di Indonesia untuk  berbicara dan didengarkan pendapatnya, termasuk dalam masalah politik, serta melindungi  mereka dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, dan kerusuhan sosial. Secara jelas dijelaskan bahwa hak tersebut dilindungi oleh PBB sebagai hasil konvensi yang menjamin hak- hak anak khususnya di Indonesia. 

PBB melalui UNICEF sangat melindungi dan memperbolehkan anak dalam menyuarkan kebebasan berpendapatnya dimuka umum. Sehingga  dengan menyuarakan pendapatnya, para anak memiliki kebebasan dan damai atas hak berpendapat. Namun jika kita lihat realitas yang ada banyak sekali kebijakan yang diberikan oleh Aparatur  Negara yang membatasi hak-hak pelajar dalam menyuarakan pendapatnya sehingga pelajar tidak mendapatkan hak kebebasan berpendapat.

Tentu kita masih ingat dengan kebijakan mentri terdahulu kita yaitu Mentri Pendidikan dan  Kebudayaan Muhadjir Effendi yang mengeluarkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2019 yang  intinya meminta pihak-pihak terkait untuk mencegah siswa / pelajar untuk melakukan demo, yang mana surat ini ditandatangani dua haru setelah pelajar ikut demo. Kemudian lagi ancaman yang diberikan oleh Pihak Kepolisian dengan ancaman tidak menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk pelajar pendemo yang rusuh. Serta tidak ketinggalan dilansir  dari med.com.id (14 Oktober 2020) Pemda Ancam ‘DO’ siswa yang ikut Demo Tolak Omnibus Law.

Menurut saya kebijakan tersebut bukan merupakan sebuah solusi karena dapat mematikan hak￾hak pelajar dalam menyuarakan pendapatnya. Mengeluarkan pelajar bukan merupakan sebuah solusi dengan memberikan punishment atau sanksi yang tepat. Sekolah harusnya membina pelajar bukan mengeluarkan siswa dan pemerintah seharusnya memberikan pendekatan yang bersifat preventif-persuasif dan bukan menggunakan tindakan represif dan ancaman apalagi  menakut-nakuti dengan tidak memberikan SKCK sebagai syarat untuk melamar pekerjaan  nantinya. Hal ini menandakan bahwa pelajar belum mendapatkan kemerdekaan terutama dalam  kebebasan berpendapat karena dari segi kebijakan pendidikan dan hukum saja bertindak demikian.

Merdeka Belajar

“Kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap caranya anak-anak berpikir, yaitu jangan selalu  dipelopori atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain, tetapi biasakanlah anak-anak  mencari sendiri segala pengetahuannya dengan menggunakan pikirannya sedniri”.(Ki Hadjar Dewantara, 1952)

Guru yang merdeka menjadi kunci pelaksanaan konsep Merdeka Belajar. Paulo Freire dan Ira  Shor dalam dialognya yang dibukukan berjudul “ Menjadi Guru yang Merdeka” (LKIS, 2001) bahwa menjadi guru yang merdeka itu dapat menumbuhkan kesadaran kritis kepada siswa atau peserta didiknya.

“Guru dan murid seharusnya membuat suatu pengetahuan baru dikelas” (Freire, Menjadi Guru Merdeka-2001:30). Sehingga nantinya diharapkan Kesadaran Kritis harus muncul diruang belajat antara guru dan siswa. Kesadaran kritis hanya akan tumbuh dalam  suasana kelas yang dialogis, merdeka, demokratis, dan inklusif. Artinya kesadaran kritis bagi Freire adalah sadar dengan tentang apa yang seharusnya dilakukan.

Melihat suatu permasalahan tidak hanya dari ranting, daun bahkan dari buahnya melainkan dari  akar permasalahannya dan dengan sadar melakukan tindakan. Freire mengenalkan kepada siswa  tentang kemerdekaan siswa dalam : berpikir, bertindak, belajar, kesetaraan, pendidikan yang  demokratis, realita sosial, kesadaran manusia, relasi kekuasaa dalam pendidikan, metode dialog  dan sebagainya. Intinya Pokok pikiran Freire adalah : Pendidikan untuk pembebasan, bukan untuk penguasaan (dominasi). Pendidikan harus menjadi proses pemerdekaan, bukan penjinakan  sosial-budaya (social and cultural domestication).

Tentunya kita juga tidak lupa bahwa Prinsip Kemerdekaan dalam Belajar, Ki Hadjar Dewantara  (1889-1959) dalam Azas Taman Siswa 1922, ada 7 Asas yaitu : pertama, Kemerdekaan lahir dan bathin kedua, kemerdekaan bagaimana cara anak berfikir ketiga, metode among bukan paksaan atau hukuman keempat, menggunakan budaya bangsa sendiri, pendidikan bagi semua, hidup mandiri, mengabdi kepada sang anak. Jadi sudah jelas jangan belenggu anak dan pelajar dengan kebijakan yang bisa membatasi anak/pelajar dalam mengutarakan kebebasan berpendapatnya,  dan kemerdekaan belajar anatara guru dan siswa harus diterapkan pada siswa agar pendidikan kritis anak bisa terasah dengan baik.

Pendidikan Kritis 

Ketika Pelajar atau siswa STM dipermasalahkan oleh aparat kepolisian dan dinas pendidikan hal  ini menunjukkan bahwa terjadi kegagalan dalam sistem pendidikan Indonesia. Sekolah formal  sering melupakan aspek penting dalam pembeajaran, di sekolah siswa hanya dihadapkan pada  kegiatan belajar dengan berbagai mata pelajaran dikelas saja tanpa diberikan pemahaman  mengenai kondisi lingkungan sosial tempat dia tinggal, padahal apa yang mereka pelajari  disekolah tidak selalu mereka temukan / terwujud dalam praktek dilingkungan masyarakat.

Dalam kritikal pedagogie, pendidikan disekolah seyogyanya tidak hanya membebaskan siswa dalam berfikir kritis tetapi juga pada transformasi dimasyarakat sehingga perlu rasanya pendidikan sekolah sejalan dengan kehidupan sosial budaya dimasyarakat. Proses belajar yang membuat siswa sibuk belajar dikelas karena hanya mentransfer aspek Kognitif (Knowledge) sesuai kurikulum saja sehingga membuat siswa bosan maka akan terasa sangat absolut dan bermanfaat jika ada racikan sosial budaya politik dalam pemikiran siswa sehingga mampu mengkritisi apa yang seharusnya mereka dan masyarakat lakukan dilingkungan tempat tinggalnya.

Tentu tidak selalu yang mereka lakukan adalah demo dan sejenisnya namun lebih kepada pengolahan kembali berfikir sebelum bertindak itu perlu fakta mengenai pendidikan kritis. Seperti yang terjadi dibanyak sekolah , pendidikan disekolah yang dilandaskan pada satu visi untuk mmbangun masyarakat yang demokratis, justru pada prakteknya bertindak otoriter dan anti demokrasi dan tidaknya memberikan ruang bagi tumbuhnya subyek yang kritis dan toleransi serta multikulturalisme.

Sehingga perlu rasanya didirikanya sekolah komunitas yang memberikan pendidikan kritis dalam konteks sosial politik dan ekonomi dan lebih luas memberikan ruang kepada siswa untuk bersikap demokratis dan transformatif dalam kehidpan sehari hari. Saya yakin dan percaya pendidikan kritis bisa memberikan siswa dengan berbagai keterampilan memasuki tempat kerja dan juga bisa mendidik mereka dalam menghadapi ketidaksetaraan didalam tempat kerja. 

Pendidikan kritis lebih dari sekedar membahas kesiapan kerja bahkan peningkatan kesadaran kritis tapi juga membayangkan masa depan sebuah negara dan politik dalam bentuk intervensi kami dalam kehidupan publik. Pendidikan yang anti dikriminasi pada sekolah komunitas bisa mulai didirikan, seperti sekolah komunitas anak jalanan, sikola kampung, dan lain sebagainya agar pendidikan politik dapat terkaomodir dengan baik sehingga jika pelajar atau siswa tidak dapat disekolah formal mereka bisa mendapatkannya di sekolah komunitas.

Kritik Pendidikan kaum tertindas menurut Paulo Freire terhadap sekolah formal yang dianggap membelenggu, dogamtis, dan penindasan memang harus segera ditinggalkan, prinsip critical pedagogie harus melakat pada setiap sekolah. Sekolah Komunitas merupaka ruang artikulasi untuk kritik pendidikan formal, kemudian ada ruang ada dialog. Pendidikan formal di kritik oleh Freire dikarenakan pendidikan model bank maka dari itu hal yang tidak didapatkan di sekolah formal bisa didapatkan di sekolah komunitas.

Secara rasioanal mereka harus dibangun dengan kritisisme mereka harus paham dengankondisinya, walau kita agak sedikit kecolongan. Kedepan perlu penanaman yang lebih jauh soal nasionalisme, kemudian isu isunya apa dan lebih komferehensif serta tidak membenarkan aksi/demo yang memuat kerusuhan tetapi sebagai ruang artikulasi mereka harus dihargai yang merupakan sebuah kemajuan (progress). 

Harapan penulis dengan terjadinya Momentum anak milenial (generasi Z) yang hadir untuk menyuarakan pendapatnya di publik bisa lebih cerdas, elegan, rapi sehingga tidak ada lagi isu lebih mendalam isu lebih komferehensif. (*)

 Sumber : Penulis /  Editor : Dodi

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]