Soroti Politik Uang, Pengamat: Kandidat Politik yang Baik Tidak akan Melanggar Aturan Pilkada


Jumat, 30 Oktober 2020 - 12:11:13 WIB
Soroti Politik Uang, Pengamat: Kandidat Politik yang Baik Tidak akan Melanggar Aturan Pilkada Ilustrasi

HARIANHALUAN.COM - Menyoroti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), terkait penerapan protokol kesehatan Covid-19 dalam semua tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Serta, potensi money politic atau politik uang.

Pengamat Komunikasi dan Politik dari Universitas Andalas (Unand), Najmuddin M Rasul menilai dalam undang-undang Pilkada tidak ada disebutkan pidana. Tapi yang ada hanya berupa teguran. Ini menjadi peluang bagi para kandidat memanfaatkan momentum tersebut.

"Tapi bagi saya, seorang kandidat harus memperlihatkan dia seorang tokoh. Seorang tokoh yang baik tidak akan mau melanggar aturan main yang sudah ada, dia akan memperlihatkan inilah saya," kata Najmuddin pada acara dialog detak Sumbar "Sepinya Kampanye dan Money Politics", dilansir dari Youtube Channel Padangtv, Jumat (30/10/2020).

Menurut Najmuddin, saat ini para kandidat masih menahan diri. Sebab jika sekarang mereka mengeluarkan seluruh peluru nanti kehabisan karena waktu masih ada satu setengah bulan lagi.

"Namun mereka bukan menahan amunisinya, tapi mereka menahan strategi atau campaignnya. Itu yang tidak nampak tanda-tandanya," ucap Doktor Komunikasi Politik jebolan Universitas Kebangsaan itu.

Najmuddin melihat kondisi politik saat ini munculnya krisis komunikasi yang disebabkan oleh pendekatan campaign, perilaku aktor politik, termasuk tim-tim suksesnya. Menurut dia, ada empat variabel yang diperhatikan sehingga tim sukses, konsultan politik, dan kandidat tahu yang ada dibenak masyarakat.

"Variabel pertama adalah personal kontrol. Artinya sejauh mana aktor politik, konsultan politik, dan timsesnya memahami situasi yang ada diinternalnya. Dia punya database, punya langkah strategi, apa yang dijual dan kapan melakukan sesuatu. Dia harus mencoba melalukan personal kontrol," ujar Najmuddin.

Setelah itu, akan muncul variabel krisis reponbility, menurut Najmuddin, krisis yang terjadi di masyarakat juga bermacam-macam. Maka dari personal kontrol timses hingga konsultan politik harus bisa memahami yang terjadi di masyarakat. Apakah krisis moral, kepercayaan, atau sebagainya, ini harus bisa dipahami bersama-sama.

"Variabel ketiga adalah reputasi organisasi. Ini berkaitan dengan partai pengusung. Sejauh mana reputasi partai dan kandidat tersebut," tutur Najmuddin.

Keempat variabel X. Terdiri dari perfomance history, relationship history. Hal ini akan berdampak kepada reputasi atau tanggungjawab. Jika aktor politik hingga konsultannya memahami kondisi tersebut maka mereka akan tahu yang diperbuat pada Pilkada.

"Ini akan dilihat masyarakat, rekam jejaknya baik atau tidak. Kalau sebagai kandidat, masyarakat akan melihat apakah pernah mengumbar janji. Saya melihat seakan-akan mereka kurang mengetahui apa yang mesti dilakukan dikondisi sekarang ini. Intinya kita harus memahami apa yang terjadi di masyarakat," tukasnya. (*)

Reporter : Milna Miana / Editor : Milna Miana

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]