Jelang Pilkada, Muruah ASN Jangan Sampai Turun Di Mata Publik


Jumat, 30 Oktober 2020 - 16:24:18 WIB
Jelang Pilkada, Muruah ASN Jangan Sampai Turun Di Mata Publik Filka Khairu Pratama, S.Sos

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan profesi idaman dan memiliki prestise dimasyarakat era modern saat ini. Bagaimana tidak, ASN masa kini tidak hanya semata-mata sebagai sebuah pekerjaan dan profesi, namun mempunyai gengsi tersendiri di hati masyarakat. Saat ini seorang ASN menerima komponen pemasukan yang terdiri dari gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Ditambah lagi dari pemasukan resmi lainnya sesuai aturan instansi.  Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014 yang isinya pemerintah telah menjamin kesejahteraan para ASN. 

Oleh : Filka Khairu Pratama, S.Sos

Alumni Sosiologi Unand
Staff Bkkbn Sumbar (Penata Muda III a)

HARIANHALUAN.COM - Maka tidaklah heran, ramai orang berbondong-bondong punya niat ingin jadi ASN. Hal ini terbukti dengan tingginya angka pelamar rekrutment CPNS. Data yang bersumber dari Badan Kepegawaian Negara menginformasikan bahwa, jumlah pelamar CPNS tahun 2019 lalu sudah menembus angka 5 juta lebih pendaftar, dan bersaing ketat untuk lulus disalah satu formasi dari total 197.111 formasi yang disediakan. 

Masyarakat modern memandang, berprofesi sebagai ASN masih dinilai sebagai sebuah profesi yang cukup strategis karena punya klasifikasi kelas sosial tersendiri dalam masyarakat. Menurut Max Weber, kelas sosial tersebut terdiri dari : pertama, property atau kekayaan. Seorang ASN minimal telah memiliki pemasukan yang pasti tiap bulannya. Apabila mampu mengelola keuangan dengan baik, akan meningkatkan tingkat kesejahteraannya. 
Kedua, prestise atau kepemilikan yang dipandang berharga dalam sudut pandang masyarakat. 

Berbicara ASN masa kini, apalagi yang telah memiliki atribut, pangkat, maupun jabatan, sebut saja contohnya kepala dinas, atau kepala bidang maupun jabatan struktural lainnya, tentu akan sangat memiliki prestise dimata masyarakat. 
ASN ini tentunya akan diberikan pemasukan lebih oleh negara. Hal ini menjadikan ASN tersebut punya potensi untuk punya harta lebih banyak berdasarkan pemasukan yang diterima. ASN yang seperti ini karena telah memiliki prestise dari sudut pandang masyarakat, biasanya akan lebih dihormati. 

Ketiga, identik dengan power atau kekuasaan. Kekuasaan dipandang sebagai sebuah kekuatan untuk mengendalikan orang lain. ASN diposisi tersebut biasanya akan diberikan kepercayaan untuk mengelola barang milik negara, termasuk mengendalikan sumberdaya manusianya yang dalam hal ini sebagai bawahannya. Walaupun mereka para ASN tidak memiliki fasilitas tersebut secara pribadi, namun dimata masyarakat mereka berkesempatan memiliki kekayaan dan kesejahteraan, apabila level kesejahteraannya meningkat. Tentu kondisi ini akan mendapat prestise dimata masyatakat, yang akhirnya bisa bermuara pada sebuah kekuatan untuk berkuasa dengan sumberdaya yang dikelola dalam kehidupan bermasyarakat.


Pada defenisi kelas sosial yang dikemukakan Weber tersebut, seorang ASN berpotensi besar bisa mendominasi posisi kelas sosial yang "mumpuni", apalagi ditengah masyarakat yang semakin heterogen dan modern. Dengan jumlah ASN serta berbagai benefit diatas, setiap orang yang berprofesi sebagai ASN pada prinsipnya telah diamanatkan untuk memegang teguh amanat tentang bagaimana seharusnya seorang bersikap, maupun bertingkahlaku dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN yang telah mengatur fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan pemersatu bangsa. Tentu harapannya kepada semua ASN dengan semua potensi sumberdaya yang dimilikinya bisa memaksimalkan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan sebagai agen untuk pemersatu bangsa, apalagi menjelang pilkada 2020 yang masih diselimuti pandemi.


Gemuruh pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tampaknya semakin terasa hingga mewarnai perjalanan waktu ditahun 2020 ini. Pemerintah saat ini bersama Komisi II DPR RI dan Komisi Pemilihan Umum telah memutuskan untuk tetap menyelenggarakan pilkada serentak pada 9 Desember 2020 nanti. Kepastian ini didapat setelah penyelenggaraan pilkada mengalami penundaan walaupun pandemi covid-19 di nusantara masih cukup mengkhawatirkan. Seperti yang dikutip dari Kompas.com, Ahmad Doli Kurnia selaku Ketua Komisi II DPR RI menyatakan bahwa pilkada akan tetap dilaksanakan, sesuai tanggal yang telah ditetapkan, dengan alasan bahwa seluruh tahapan yang sedang berlangsung saat ini masih sesuai rencana, dan situasi masih terkendali. Perhelatan pilkada rencana akan digelar serentak seluruh Indonesia di 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten dengan masa kampanye sekitar 71 hari, mulai dari 26 September hingga 5 Desember 2020.

Terkait situasi menjelang pilkada tahun ini, kondisi nasional ditengah masyarakat belakangan terakhir diwarnai dengan tensi sosial yang sedikit memanas. Apalagi baru beberapa waktu lalu pada rapat paripurna, DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sudah banyak pemberitaan di beberapa daerah yang menolak dari kalangan mahasiswa maupun gabungan aliansi masyarakat dengan menyampaikan aspirasi mereka melalui aksi demo. Dari respon masyarakat tersebut, tentu kita semua berharap, kebijakan yang disahkan pemerintah adalah kebijakan yang menguntungkan semua pihak, dan tidak untuk segelintir golongan, terlebih kontestasi pemilihan kepala daerah yang kian dekat.

ASN sebagai abdi pemerintah dan abdi masyarakat diharapkan untuk memberikan pengabdian terbaiknya bagi nusa bangsa. Hal ini juga sesuai dengan amanat yang terkandung dalam panca prasetya korpri yang salah satunya mengamanatkan untuk mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat diatas kepentingan pribadi maupun golongan. Data Kedeputian BKN Bidang Pengawasan dan Pengendalian, telah menetapkan 991 ASN telah terlibat dalam pelanggaran netralitas (diambil dari data Januari 2018 s/d Juni 2019). Dari total tersebut, 299 kasus sudah diproses sampai tahap pemberian sanksi yang terdiri dari 179 sanksi disiplin dan 120 dikenakan sanksi kode etik. Mengingat dari total 991 ASN yang terlibat pelanggaran netralitas, 99,5% berstatus pegawai pemerintah daerah.

Seperti informasi yang dikutip melalui sumbar.bawaslu.go.id, tampaknya kasus yang mengindikasikan ketidaknetralan ASN jelang Pilgub Sumbar 2020 mulai mengapung kepermukaan. Bagaimana tidak, sampai saat ini Bawaslu Sumbar telah melakukan penanganan terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN di pilkada 2020. Saat ini sudah ada 14 orang ASN yang diduga dan dinilai tidak netral. Adapun indikasi ketidaknetralan berupa : turut mendeklarasikan diri sebagai bakal, mendaftarkan diri ke partai politik, dan mendeklarasikan diri sebagai calon dilanjutkan mendaftarkan diri kepartai politik. Belum lagi tingkah oknum ASN yang terindikasi memihak salah satu calon di pilgub 2020, dengan menggunakan simbol dan instrumen tertentu. Hal senada juga diungkapkan pengamat politik Universitas Andalas, Sadri Chaniago yang menilai politik birokrasi sangat sulit dihilangkan di Indonesia.

Apalagi pada momentum pilkada banyak ditunggangi kepentingan yang diusung oleh pemangku kebijakan di pemerintahan. Sadri menambahkan, salah satu faktor penyebab ASN yang menjadi mesin politik dalam pilgub disebabkan karena tekanan dari pimpinan di instansi dan paslon itu sendiri. Sudah banyak yang kita amati, ASN yang dipandang punya sikap idealis justru tersingkir dari jabatannya. Hukuman politik dari birokrasi menyebabkan seorang ASN akan terparkir tanpa jabatan dengan waktu yang cukup lama, tutupnya.

Seyogyanya, bila aturan tegak lurus dan bisa menjadi payung hukum diberlakukan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan penindakan bagi ASN yang melanggar aturan netralitas, tentu kedepan para ASN akan berpikir dua kali untuk ikut campur dalam urusan politik.
Jenis pelanggaran dan sanksi disiplin bagi ASN yang terbukti melanggar netralitas telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, yaitu : pertama, pelanggaran netralitas berkategori sanksi hukuman disiplin sedang dengan sanksi berupa : penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. 

Kedua, pelanggaran netralitas yang berkategori hukuman disiplin berat dengan sanksi berupa : penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Fungsi ASN sebagai pelekat dan pemersatu bangsa mestinya sudah melekat dalam setiap sanubari abdi masyarakat. Setiap ASN sejatinya telah mengikuti sumpah jabatan, agar dalam menjalankan tugas pengabdian sehari-hari bisa memberikan pengabdian terbaik kepada semua lapisan masyarakat, tanpa membeda-bedakan dari golongan mana ia berasal. Dengan pola rekrutmen ASN masa kini yang lebih kompetitif dan akuntabel, serta begitu strategisnya fungsi ASN bagi stabilitas bangsa, semoga ASN masa kini lebih punya integritas dan harga diri untuk tidak terlibat dalam kepentingan politik praktis, yang sesungguhnya akan menurunkan muruah maupun prestise profesi ASN dimata publik.

 Editor : Rahma Nurjana

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]