Soal Upah 2021, Dua Kepala Daerah Ini 'Tak Patuh' Menaker


Ahad, 01 November 2020 - 08:03:11 WIB
Soal Upah 2021, Dua Kepala Daerah Ini 'Tak Patuh' Menaker Ilustrasi

HARIANHALUAN.COM - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menetapkan kenaikan upah minimum provinsi naik 3,54%. Dengan begitu Yogyakarta untuk 2021 ditetapkan sebesar Rp 1.765.000 dari upah minimum yang berlaku pada tahun ini.

"Pada hari ini Gubernur DIY telah menandatangani Keputusan Gubernur DIY nomor 319/KEP/2020 tentang Penetapan UMP DIY 2021 tertanggal 31 Oktober 2020," kata Ketua Dewan Pengupahan DIY Aria Nugrahadi dikutip dari detik.com, Sabtu (31/10/2020).

Dia menjelaskan, keputusan Gubernur untuk menaikkan UMP tahun 2021 mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan DIY. Rekomendasi tersebut merupakan hasil sidang pleno dewan pengupahan Yogyakarta yang dihadiri oleh ketiga unsur Dewan Pengupahan.

Adapun ketiga unsur ini meliputi unsur pemerintah, unsur pekerja/buruh, dan unsur pengusaha, dengan mempertimbangkan peningkatan perekonomian bagi pekerja dan kelangsungan usaha pada saat pandemi Covid-19 serta untuk menjaga stabilitas dan menciptakan suasana hubungan industrial yang kondusif.

Selain Yogyakarta, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga memutuskan menaikan UMP Jawa Tengah untuk 2021 sebesar 3,27% menjadi Rp 1.798.979. Keputusan kedua Gubernur ini berbeda dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaaan yang menetapkan UMP 2021 sama dengan tahun ini.

Sebelumnya Ganjar menjelaskan kenaikan UMP Jateng pada 2021 sebesar Rp56.963,9 sehingga totalnya menjadi Rp 1.798.979,12. Dasar penetapan UMP ini adalah PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Dalam perhitungan ini, maka kenaikan UMP menggunakan perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Pertimbangan lain adalah hasil rapat dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, Apindo dan lainnya. Mereka semua lanjut Ganjar sudah diajak bicara dan memberikan masukan-masukan.

Seperti dikutip dari detikcom, setelah penetapan UMP ini, Ganjar mengatakan, maka hal itu dijadikan pedoman penetapan UMK masing-masing Kabupaten/Kota.

"Mereka punya waktu sampai tanggal 21 November nanti untuk menyusun itu (UMK). Dan ini kalimatnya dapat, artinya bisa iya bisa tidak. Pengalaman di Jawa Tengah, selama ini kami tidak menggunakan UMP melainkan UMK," jelasnya.(*)

Editor : Nova Anggraini

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]