Selamatkan Perekonomian Ditengah Pandemi, OJK Sumbar Keluarkan Sejumlah Kebijakan


Ahad, 01 November 2020 - 22:09:41 WIB
Selamatkan Perekonomian Ditengah Pandemi, OJK Sumbar Keluarkan Sejumlah Kebijakan Ilustrasi

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar, Misran Pasaribu mengatakan OJK sudah cukup banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka stimulus ekonomi sehubungan dengan adanya pandemi covid-19.

Kebijakan-kebijakan tersebut, kata Misran tentunya juga disinergikan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.

“Setidaknya, OJK telah menerbitkan 11 kebijakan stimulus dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) selama masa pandemi ini. Kebijakan stimulus ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas keuangan pada masa pandemi Covid-19 yang bertujuan untuk mencegah dampak pandemi Covid-19 terhadap industri jasa keuangan dan perekonomian nasional semakin meluas serta untuk kesejahteraan masyarakat," ucap Misran. 

11 Kebijakan tersebut, kata dia meliputi 3 kebijakan stimulus untuk industri perbankan; 5 kebijakan stimulus untuk industri pasar modal; 2 kebijakan stimulus untuk industri keuangan non-bank; dan 1 kebijakan stimulus yang berlaku untuk semua industri keuangan.

Sesuai dengan fungsi OJK dalam pengawasan Mikroprudensial, Misran menegaskan bahwa peran OJK dalam pertumbuhan ekonomi sangat besar.

Sebagai Otoritas pada sektor jasa keuangan, OJK telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan stimulus kepada industri jasa keuangan (IJK) pada masa pandemi Covid-19 ini.

Kebijakan stimulus ini dititikberatkan pada upaya untuk meringankan beban masyarakat terutama yang merupakan konsumen IJK mengingat dampak pandemi Covid-19 yang sangat luas, selain itu kebijakan stimulus ini juga menyasar agar fungsi intermediary bank pada masa pandemi tetap berjalan. 

“Stimulus yang diberikan OJK juga bertujuan agar IJK tetap menyalurkan kredit kepada masyarakat baik perorangan maupun korporasi di masa pandemi ini, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa penyaluran kredit memiliki peran penting dalam pembiayaan perekonomian nasional dan merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi," ucap Misran kepada Haluan beberapa waktu lalu.

Misran menjelaskan bahwa OJK Provinsi Sumatera Barat sendiri telah berperan optimal dalam merespon perekonomian dimasa pandemi ini, antara lain dengan mengawal penerapan kebijakan stimulus perekonomian yang telah dikeluarkan oleh OJK.

“Diantara kebijakan stimulus perekonomian yang dikeluarkan OJK tersebut, terdapat kebijakan relaksasi untuk debitur dalam melakukan kewajiban pinjamannya kepada Bank ataupun Perusahaan Pembiayaan/Leasing yaitu Kebijakan Restrukturisasi Pinjaman sebagaimana yang diatur dalam POJK No.11/POJK.03/2020 dan POJK No.14/POJK.05/2020," jelasnya.

Lebih lanjut Misran merinci bahwa sampai dengan posisi tanggal 5 Oktober 2020 lalu, jumlah rekening debitur yang telah dilakukan restrukturisasi mencapai 204.993 rekening debitur dengan nilai kredit/pinjaman mencapai Rp11,56 Triliun yang dilakukan oleh Industri Perbankan dan Industri Non-Bank di Provinsi Sumbar.

“3 jenis restrukturisasi yang paling banyak diberikan kepada debitur adalah Penundaan Pembayaran (baik penundaan pembayaran pokok, penundaan pembayaran bunga ataupun penundaan pembayaran pokok dan bunga), Perpanjangan Jangka Waktu dan Penurunan Suku Bunga," sambung Misran.

Adanya Pandemi Covid-19 ini, ungkapnya mempengaruhi hampir seluruh sendi-sendi kehidupan termasuk perekonomian. Ia menyebut beberapa sektor yang dapat bertahan pada masa pandemi ini bahkan berpeluang dapat memperbaiki perekonomian adalah sektor komunikasi, makanan dan minuman, farmasi, tekstil dan jasa pengiriman.

"Sebenarnya kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh OJK, Pemerintah baik Pusat maupun Daerah ataupun Otoritas terkait lainnya seperti Bank Indonesia telah cukup sebagai bekal kita menghadapi pandemi ini, untuk itu yang perlu kita lakukan adalah mengawal penerapan dari kebijakan-kebijakan ini. Dan yang tidak kalah penting tentunya adalah agar kita senantiasa menerapkan protokol kesehatan agar dapat memutus rantai penyebaran Covid-19 sehingga pandemi ini cepat berlalu," tutup Misran.

Sementara itu pengamat ekonomi yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Economi Action (Econact) Indonesia Ronny P. Sasmita yang dihubungi terpisah, menambahkan peran utama OJK adalah pengawasan lembaga keuangan, baik perbankan maupun non perbankan.

"OJK bertanggung jawab untuk memastikan kedua jenis lembaga keuangan tersebut tetap menjalankan kaidah-kaidah makroprudensial dalam mengintermediasi sektor keuangan dengan masyarakat atau nasabah. Selain itu, OJK juga bertanggung jawab untuk sosialisasi literasi keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan ingklusifitas lembaga-lembaga keuangan yang ada," jelas Ronny.

Berkaitan dengan hal itu, Ronny menyebut OJK berperan mendorong inklusifitas lembaga-lembaga keuangan ke semua lapisan masyarakat yang layak mendapat sentuhan lembaga keuangan.

"Semakin besar penerima manfaat positif dari lembaga keuangan, baik perbankan atau pun non perbankan (koperasi, fintech,dll), terutama dalam pembiayaan usaha, maka akan semakin baik untuk pertumbuhan ekonomi Sumbar," kata dia.

Untuk meningkat inklusifitas tersebut, menurut Ronny, OJK perlu lebih masif lagi dalam melakukan literasi keuangan ke berbagai segmen masyarakat dan ke berbagai sektor usaha, agar kesadaran publik atas pertingnya pembiayaan lembaga-lembaga keuangan untuk meningkatkan produktifitas usaha. 

Di sisi lain, OJK harus bergandengan tangan dengan lembaga-lembaga keuangan yang ada di Sumbar untuk membangun image positif lembaga keuangan, agar masyarakat tidak dibebani berbagai stigma negatif atas lembaga keuangan yang ada, yang akan mempersempit ruang gerak sektor keuangan Sumbar. 

"Hal lain yang tidak kalah penting adalah OJK dan lembaga-lembaga keuangan yang ada di Sumbar perlu menetapkan sektor prioritas untuk diberikan pembiayaan, seperti UMKM, Pertanian, Perkebunan, Pariwisata, dll. Jika diperlukan, sektor-sektor tersebut diberikan insentif dan kemudahan, dalam mendapatkan pembiayaan, tapi tetap dalam batas aman makroprudensial yang ditetapkan oleh OJK," ungkapnya menutup.  (*)

Reporter : Yessi Yeswita /  Editor : Rahma Nurjana

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]