Pemilihan Serentak 2020, Ajang Adu Gagasan Calon Tentang Penanganan Covid-19


Selasa, 03 November 2020 - 06:45:09 WIB
Pemilihan Serentak 2020, Ajang Adu Gagasan Calon Tentang Penanganan Covid-19

HARIANHALUAN.COM – Masa kampanye Pemilihan Serentak 2020 sudah memasuki fase debat terbuka. Para kandidat diharapkan tidak hanya menyampaikan visi, misi dan program kerja secara umum, tetapi juga menyampaikan gagasan tentang penanganan Covid-19 yang efektif dan efisien.

Materi tentang penanganan Covid-19 dalam kampanye debat terbuka sudah diatur dalam Peraturan KPU tentang penyelenggaraan Pemilihan Serentak di masa bencana non alam Corona Virus Disease (Covid-19).

Baca Juga : Tindak Pidana Pilkada, Kadis PMD dan Lima Kades Masuk Penjara

“Dengan begitu, Pemilihan Serentak kali ini terasa sangat berbobot, karena para kandidat dihadapkan dengan persoalan yang tidak hanya dihadapi oleh warga saja, tetapi juga oleh para kandidat itu sendiri,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Prof. Dr. Widodo Muktiyo.

Tujuan dari debat calon, menurut Widodo, adalah untuk menyebarluaskan profil, visi, misi, serta program kerja para pasangan calon kepada pemilih dan masyarakat.

Baca Juga : Sidang Pembuktian Gugatan Pilgub Kabupaten Solok Selesai, Diputuskan pada Maret

Selain juga memberikan informasi secara menyeluruh kepada pemilih sebagai salah satu pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihannya dan menggali lebih dalam serta luas atas setiap tema yang diangkat dalam kegiatan debat publik atau debat terbuka.

Dalam berbagai kesempatan, Pelaksana harian Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra, mengatakan salah satu yang diatur dan disesuaikan dengan kondisi pandemi adalah terkait materi debat publik calon kepala daerah. Selain kehadiran pendukung yang dibatasi, materi yang dimasukkan dalam debat juga turut diatur. Terutama dalam pemaparan visi-misi.

Baca Juga : Pelantikan Kepala Daerah, Segeralah Tunaikan Janji-janji Politik!

Para calon kepala daerah juga harus memasukkan materi mengenai kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19. Hal itu merupakan salah satu syarat yang perlu disampaikan dalam debat publik sesuai aturan.

Untuk debat publik KPU mengatur secara detail jumlah orang yang bisa hadir dalam debat publik. Debat publik maksimal 3 kali dilaksanakan, tentu dengan materi debat ditambahkan tentang kebijakan dan strategi penanganan pencegahan dan pengendalian COVID-19.(*)
 

Baca Juga : Sutan Riska, Bupati Dharmasraya Termuda dan Juga Seorang Raja


 

Editor : Nova Anggraini | Sumber : rilis
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]