Ketua KPU Sumbar Amnasmen Dipecat!


Rabu, 04 November 2020 - 17:00:08 WIB
Ketua KPU Sumbar Amnasmen Dipecat! Ilustrasi

HARIANHALUAN.COM - Terbukti melanggar kode etik penyelenggaraan Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat, Amnasmen dari jabatannya.

Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan putusan dalam perkara dugaan pelanggaran kode etik pemilu di ruang sidang DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu (4/11/2020) pukul 09.30 WIB.

Baca Juga : Sekitar 16 Sepeda Motor Disita Polisi di Jalanan Pesisir Selatan

Dalam sidang tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada enam penyelenggara pemilu yakni Ketua KPU Kabupaten Jeneponto Baharuddin Hafid, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Ruslan Husein, serta ketua dan tiga anggota Bawaslu Kabupaten Banggai.

Ketiga anggota Banggai tersebut yakni Bece Abd Junaid, Muh. Adamsyah Usman, Nurjana Ahmad, dan Marwan Muid. Sementara Baharuddin Hafid merupakan Teradu dari dua perkara, yaitu perkara nomor 96-PKE-DKPP/IX/2020 dan 104-PKE-DKPP/X/2020. Sementara lima nama lainnya merupakan Teradu dari perkara nomor 109-PKE-DKPP/X/2020.

Baca Juga : Rugi Rp3,4 Miliar, PT Balairung Diragukan Keberlangsungan Operasionalnya

"Juga menjatuhkan tiga sanksi kepada Ketua KPU Kabupaten Karangasem I Gede Krisna Adi Widana dalam perkara 93-PKE-DKPP/IX/2020 yakni peringatan keras, pemberhentian dari jabatan ketua dan pemberhentian sementara," ujar Ketua Majelis Alfitra Salamm saat membacakan amar putusan.

Selain itu, dalam persidangan agenda putusan, sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua juga diberikan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Amnasmen serta Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan kepada Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat, Izwaryani.

Baca Juga : Mahyeldi: Tugas Tim Penggerak PKK Membantu Kesuksesan Bupati/Walikota

Diketahui, dari 11 perkara yang diputuskan tersebut, melibatkan 49 penyelenggara pemilu sebagai teradu. 6 diantaranya diberikan sanksi peringatan, 5 peringatan keras, 1 pemberhentian dari jabatan Kordiv, 2 orang diberhentikan dari jabatan sebagai ketua, 1 pemberhentian sementara dan 6 orang pemberhentian tetap. 

Sementara itu, 32 penyelenggara pemilu mendapat rehabilitasi atau pemulihan nama baik dari DKPP karena tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu.(*)

Baca Juga : BPC HIPMI Kota Solok Puji Sosok Brian yang Memiliki Jaringan Luas

Reporter : Buliza Rahmat | Editor : Nova Anggraini
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]