Diberhentikan Sebagai Ketua KPU Sumbar, Amnasmen Sebut Adalah Kesalahan Salah Satu Komisioner


Sabtu, 07 November 2020 - 13:19:36 WIB
Diberhentikan Sebagai Ketua KPU Sumbar, Amnasmen Sebut Adalah Kesalahan Salah Satu Komisioner Amnasmen

PADANG, HARIANHALUAN.COM-- Diberhentikan dari jabatan ketua KPU Sumbar oleh DKPP, Amnasmen menyebutkan bahwa dirinya tak tau menahu terkait form BA.5.1 KWK, dalam proses verifikasi dukungan calon perseorangan Pilkada Sumatera Barat Tahun 2020.

Hal itu diungkap Amnasmen usai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Diketahui, putusan DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat.

Baca Juga : Pelantikan Pemuda Dewan Da’wah Solsel, Jimmi: Gencarkan Dakwah di Medsos, Berantas Hoaks

Menurut Amnasmen, dalam keputusan DKPP No. 86-PKE/IX/2020 ada disebutkan pemberhentiannya sebagai Ketua KPU Sumbar, karena menurut majelis ia dianggap tidak mengetahui keberadaan formulir BA.5.1 KWK sebagai lampiran dari Keputusan KPU Sumatera Barat No. 13/PL.02.2-Kpt/13/Prov/II 2020 tertanggal 17 Februari 2020.

"Saya baru mengetahui munculnya form BA.5.1 KWK pada tanggal 30 Juni 2020, di mana proses verifikasi faktual dukungan calon perseorangan sudah dilaksanakan," ujarnya dalam keterangan secara tertulis.

Baca Juga : Mentawai Jadi Daerah Terakhir yang akan Jemput Vaksin Covid-19 Tahap II

Setelah mengetahui hal itu, pihaknya pun telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan anggota KPU Sumbar lainnya untuk mengklarifikasi dan memperbaiki proses verifikasi faktual dukungan calon perseorangan yang menimbulkan banyak pertanyaan karana adanya Form BA.5.1 KWK.

Rapat dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2020, tanggal 6 Juli 2020 dan rapat pleno pada tanggal 13 Juli 2020 adalah upaya untuk mengklarifikasi dan memperbaiki persoalan terkait dengan Form BA.5.1 KWK tersebut.

Baca Juga : Hutama Karya Tegaskan Tidak Ada Penghentian Proyek Jalan Tol Padang-Pekanbaru, Hanya...

Namun secara legowo, Amnasmen menerima dan menghargai keputusan DKPP terkait pemberhentiannya sebagai ketua KPU, meskipun terdapat sejumlah catatan yang agaknya perlu didiskusikan secara akademik.

Sementara itu, ketika harianhaluan.com mencoba menghubungi Amnasmen terkait pernyataan bahwa  hukuman yang diterima adalah kesalahan anggota KPU, namun ia tidak menyebutkan itu.

Baca Juga : Tiga Ruas Jalan Provinsi Jadi Prioritas, Ini Rinciannya

"Itu saja dulu ya," singkatnya, melalui pesan Whatshap, Sabtu, (7/11/2020)

Sedangkan dalam keterangan tertulisnya, Amnasmen juga menerangkan, sebagai ketua KPU ia mengambil tanggung jawab penuh terhadap kesalahan yang dilakukan salah satu anggota di KPU Sumbar, yakni berkaitan dengan kekeliruan di dalam persiapan dan pelaksanaan verifikasi dukungan calon perseorangan kepala daerah 2020 di Provinsi Sumatera Barat. 

"Lebih spesifiknya lagi, berkaitan dengan munculnya Form BA.5.1 KWK dalam proses verifikasi dukungan calon perseorangan Pilkada Sumatera Barat Tahun 2020," ungkapnya.

Kemudian selain Amnasmen yang diberhentikan jabatannya sebagai Ketua KPU Sumbar, DKPP dalam putusan sidang juga telah memberhentikan dan sanksi peringatan kepada salah salah satu Komisioner bidang Teknis, Irwaryani. (*)
 

Reporter : Buliza Rahmat | Editor : Rahma Nurjana
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]