Pemerintah Jamin Hak Penyandang Disabilitas Dapat Layanan Pendidikan


Selasa, 10 November 2020 - 04:13:12 WIB
Pemerintah Jamin Hak Penyandang Disabilitas Dapat Layanan Pendidikan Stafsus Presiden, Angkie Yudistia.

YOGYAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Staf Khusus (Stafsus) Presiden Angkie Yudistia menyampaikan bahwa pemerintah telah menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas pada segala aspek kehidupan, termasuk hak untuk memperoleh layanan pendidikan. Ini disampaikannya saat jadi pembicara kunci pada Lokakarya Hari Disabilitas Internasional, Senin (9/11/2020) di Gedhong Pracimosono, Komplek Kepatihan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

“Salah satu hak penyandang disabilitas adalah hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan secara inklusif dan khusus. Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama baik sebagai penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, maupun peserta didik,” ujar Angkie dilansir dari Setkab.go.id.

Baca Juga : Punya Harta Rp7,7 Miliar dan Lulusan Amerika, Dico Ganiduto Bupati Termuda di Jateng

Angkie pun mengajak lembaga penyelenggara pendidikan melakukan modifikasi dan penyesuaian layanan yang tepat sesuai kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas, agar mereka mendapatkan layanan pendidikan yang adil. “Dalam mendukung penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas,” imbuhnya.

Disampaikan Angkie, menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, 15 persen dari populasi dunia atau lebih dari 1 milyar orang adalah penyandang disabilitas. Dari 1 milyar penyandang disabilitas tersebut, 450 juta hidup dengan kondisi mental yang tidak sehat, namun mereka tidak berusaha untuk mencari bantuan medis profesional dikarenakan masih eratnya stigma, diskriminasi, dan penolakan.

Baca Juga : Update 28 Februari: Kasus Covid-19 Bertambah 5.560 Orang, 6.649 Sembuh

“Saya mengajak organisasi masyarakat sipil, institusi akademik, dan sektor swasta agar menjalin kemitraan dengan organisasi disabilitas dalam merencanakan kegiatan dan aksi nyata yang manfaatnya ke depan dapat dirasakan oleh penyandang disabilitas”, pungkas Angkie.

Sementara itu, Gusti Kanjeng Bendara Raden Ayu Adipati Paku Alam (GBRAy) yang juga turun menjadi pembicara di lokakarya ini, mengungkapkan Pemerintah Provinsi DIY telah mengeluarkan peraturan mengenai pelindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas. Pemberdayaan penyandang disabilitas, imbuhnya, tidak hanya dilakukan melalui jalur pendidikan formal tetapi juga diberikan melalui pelatihan-pelatihan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki.

Baca Juga : Menkes Tegaskan Vaksin Gotong Royong Harus Gratis

“Pendidikan inklusi pada hakikatnya memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental”, tegasnya.

Acara ini menghadirkan pembicara antara lain Erbe Sentanu (Founder Katahati Institute), Subari (Pendiri SLB YPCM Boyolali), Fransiska Rina Wigati (Kepala Sekolah Hellen Keller Yogyakarta), dan Sri Rejeki Ekasasi (Ketua Perkumpulan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome/POTADS Yogyakarta). Turut hadir  Ketua Dharma Wanita Persatuan Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Endah Pujiati serta Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet Faried Utomo. (*)

Baca Juga : Profil Almarhum Artidjo Alkostar: Aktivis, Advokat, Hakim Agung dan Dewas KPK

Reporter : Agoes Embun | Editor : Agoes Embun
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]