Ketua DPRD Sumbar Tegaskan Tak Ada Dewan yang Menolak Konversi Bank Nagari ke Syariah


Jumat, 13 November 2020 - 13:48:34 WIB
Ketua DPRD Sumbar Tegaskan Tak Ada Dewan yang Menolak Konversi Bank Nagari ke Syariah Rapat Paripurna terkait Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda tentang APBD Tahun 2021 di Gedung Utama DPRD, Jumat (13/11/2020).

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Supardi menegaskan tidak ada satu pun anggota dewan yang menolak PT Bank Pembangunan Daerah atau Bank Nagari yang dikonversikan menjadi bank syariah.

"Saya tegaskan sampai hari ini tidak ada satu pun yang menolak Bank Nagari pakai sistem syariah. Ini harus klarifikasi, jangan nanti diluar menjadi jualan bahwa DPRD menolak konversi. Gak, tidak ada sama sekali," kata Supardi usai Rapat Paripurna terkait Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda tentang APBD Tahun 2021 di Gedung Utama DPRD, Jumat (13/11/2020).

Kendati demikian, Politikus Partai Gerindra ini tak menampik nantinya dalam kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), tidak dalam bentuk konversi tapi dalam bentuk proses pemisahan (spin off) maka keputusannya ditentukan oleh proses yang berjalan.

"Dalam rapat pimpinan kemarin kita sudah menugaskan Bapemperda untuk segera mengeluarkan rekomendasi yang diserahkan ke pimpinan. Nanti secara aklamasi paripurna yang memutuskan apakah tetap dilanjutkan atau tidak sama sekali," ujar Supardi.

Pendapat senada juga disampaikan Wakil Ketua I DPD Gerindra Sumbar, Mukhlis Yusuf Abit. Bahwa Fraksi Gerinda menyetujui Bank Kovensial menjadi Bank Syariah. Namun seiring berjalannya waktu akan dibahas Ranperda untuk dijadikan Perda Konversi Bank Nagari ke Bank Syariah.

"Ini merupakan payung hukum dari berjalannya bank syariah itu. OJK menentukan ada 16 persyaratan, andai kata kita bahas Ranperda dan jadilah Perda, jika 16 ini tidak bisa dipenuhi Bank Nagari, lalu apa bentuknya Perda yang kita bentuk ini," kata Mukhlis.

Dengan begitu, Mukhlis menyarankan kepada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bersabar agar memberikan kesempatan kepada Bank Nagari untuk memenuhi persyaratan dari OJK. Setelah itu baru dibahas Ranperda.

"Kita setuju kok dipindahkan ke Bank Syariah. Andai kata ada kesalahan membuat Perda terjadi Bank Nagari bangkrut apakah akan ikut bertanggungjawab?. Karena ini aset daerah yang mau diselamatkan, bukan hal yang gampang," ujar Mukhlis.

Menurut Mukhlis, kehidupan Sumatera Barat sangat bergantung besar kepada Bank Nagari. Konvesional sebesar 36 persen share marketnya dan syariah hanya 10 persen. Dengan rendahnya share market tersebut perlu dipertanyakan kembali jika nanti telah berjalan menjadi Bank Syariah.

"Bersabarlah dulu, kita setuju kok. Tapi kalau saat ini dipaksakan untuk pembahasan Ranperda, maka fraksi Gerindra pun setuju dengan fraksi yang lain untuk tidak ikut membahasnya," tukasnya. (*)

Reporter : Milna Miana /  Editor : Heldi Satria

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]