Hadir di Pilkada Dharmasraya, Febri Diansyah Cs Usung Semangat Integritas Anti Korupsi


Jumat, 13 November 2020 - 16:03:04 WIB
Hadir di Pilkada Dharmasraya, Febri Diansyah Cs Usung Semangat Integritas Anti Korupsi Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Febri Diansyah, didampingi praktisi hukum dari Visi Integritas Office Law, Donal Fariz, dalam sebuah jumpa pers di Posko Pemenangan Pasangan Calon Sutan Riska Tuanku Kerajaan - Dasril Panin Datuk Labuan, kawasan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, Jum'at (13/11).

DHARMASRAYA, HARIANHALUAN.COM - Hadir sebagai kuasa hukum pasangan Sutan Riska Tuanku Kerajaan - Dasril Panin Datuk Labuan dibawah bendera Kantor Hukum Visi Integritas, mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Febri Diansyah, mengaku dalam upaya pendampingan hukum bersama Donal Fariz tetap mengedepankan semangat integritas anti korupsi. 

Ketegasan tersebut ia sampaikan dalam diskusi webinar bersama sejumlah awak media, yang dipusatkan di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Jum'at (13/11). 

"Salah satu yang menjadi fokus utama kami adalah bagaimana mencegah terjadinya praktik politik uang yang pada dasarnya adalah sebuah perbuatan tercela karena telah mengotori hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pilihan, " Ungkapnya. 

Menurutnya, salah satu pemicu tumbuh suburnya praktik korupsi yang kerap dilakukan oleh oknum politisi, dimulai dari upaya menutupi ongkos politik yang dikeluarkan cukup besar pada tahapan pemilihan. 

Biasanya, lanjut dia, pengeluaran besar tersebut terjadi pada praktik jual beli suara atau politik uang, guna mempengaruhi pilihan masyarakat sehingga tujuan awal dari suatu proses demokrasi guna mencari pemimpin yang memiliki kualitas dan integritas, menjadi tidak tercapai akibat adanya upaya pemaksaan pilihan dengan cara membagi-bagikan sejumlah uang tersebut. 

"Akibatnya masyarakat terancam tidak akan memperoleh pelayanan maksimal yang menjadi haknya dan keuangan negara menjadi tersandera oleh kepentingan segelintir oknum yang ingin memanfaatkan kekuasan demi memenuhi kepentingan pribadi dan kelompok, " Ulasnya. 

Ia mengatakan, selain upaya mitigasi terjadinya tindak pidana korupsi, pihaknya juga menjadikan tindak permufakatan jahat lainnya yang dapat mengancam kualitas demokrasi, seperti pembuatan dan penyebaran informasi bohong serta menarik suasana pelaksanaan tahapan demokrasi ke arah politik identitas yang sarat kebencian dan bernuansa fitnah. 

Ia menegaskan, meskipun belum akan mengambil upaya - upaya hukum namun pihaknya terus mengumpulkan semua bukti dan bertekad akan meneruskan ke langkah lebih serius jika hak-hak demokrasi masyarakat sudah terancam dan integritas pilkada tidak lagi mendapatkan legitimasi sesuai konstitusi yang berlaku. 

Terkait alasan Visi Integritas Office Law bersedia memberikan pendampingan hukum kepada pasangan Sutan Riska Tuanku Kerajaan - Dasril Panin Datuk Labuan, praktisi hukum Donal Fariz, menambahkan pihaknya melihat ada kekuatan visi yang jelas bagi sosok pasangan calon tersebut untuk berkomitmen dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional dalam memberikan pelayanan bagi publik. 

"Kami sudah mempelajari rekam jejak keduanya dan sudah meyakini bahwa segala upaya yang kami lakukan dalam mendukung pasangan ini sesuai etika profesional dan dasar keilmuan yang kami miliki adalah demi memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan sosok pemimpin yang bersih dan berintegritas tinggi sebagai pemimpin, " Jelasnya. 

Terkait upaya turut berperan aktif dalam mewujudkan pilkada yang bersih, jujur, adil dan bebas dari upaya-upaya negatif dalam upaya memenangkan pasangan calon, ia menegaskan dalam waktu dekat akan berkoordinasi serta menyurati pihak penyelenggara pemilu guna membahas pemetaan pelanggaran khususnya potensi terjadinya politik uang. 

Pada kesempatan itu, ia menegaskan bahwa pembuktian tentang praktik politik uang sudah banyak dilakukan di berbagai lembaga peradilan berbagai tingkatan, hal itu menandakan semakin tingginya sikap penolakan masyarakat pemilih untuk memerangi praktik jual beli suara yang justru dampaknya sangat merugikan bagi masyarakat itu sendiri. 

"Kami akan terus melakukan edukasi tentang buruknya politik uang serta tetap mengumpulkan segala bukti-bukti otentik terkait hal tersebut, sebagai bahan untuk dilakukan upaya pembuktian hukumnya baik secara hukum pidana hingga proses konstitusional di Mahkamah Konstitusi nantinya," tutup dia. (*)

 

Reporter : Rully Firmansyah /  Editor : Heldi Satria

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]