Kita Bertanggung Jawab Mewujudkan Pilkada Berkualitas


Sabtu, 14 November 2020 - 09:34:18 WIB
Kita Bertanggung Jawab Mewujudkan Pilkada Berkualitas Miko Kamal, Jubir Mahyeldi-Audy.

Banyak yang salah anggap. Dianggapnya soal lapor melapor terkait pilkada sebagai ungkapan sakit hati satu pasangan calon terhadap pasangan calon lainnya. Atau, paling tidak, itu dianggap sebagai kompetisi sengit antar-calon.

Oleh: Miko Kamal, Jubir Mahyeldi-Audy

Tidak. Bukan itu soalnya. Ini soal yang agak ideal. Soal mewujudkan pilkada yang berkualitas. Kita semua bertanggung jawab mewujudkannya. Hanya orang-orang medioker saja yang bertenang hati melihat praktik pilkada yang tidak ideal (kalau tidak boleh menyebutnya buruk) seperti sekarang.

Membagi-bagi beras sebelum dan semasa kampanye adalah salah satu contoh praktik pilkada tidak ideal. Juga menebar uang dengan dalih reses. Mengabur-ngaburkan kampanye dalam siaran dan berita kampanye di media televisi termasuk ke dalamnya.

Menggunakan logo partai lain pada bahan kampanye juga bagian dari praktik tidak ideal itu. Praktik-praktik buruk itu selalu berulang. Dari satu pilkada ke pilkada. Tidak banyak orang yang berhasrat mengubahnya. Hanya orang-orang yang tidak berhati tenang yang berusaha melakukannya secara berangsur-angsur.

Melalui pemaksimalan saluran hukum yang tersedia. Memilih jalur hukum adalah pilihan paling tepat dan ideal. Juga bermartabat. Ketimbang marah-marah tak berketentuan. Apalagi sampai harus ngamuk-ngamuk ke kantor pasangan calon atau tim suksesnya.

Sebab itu, buatlah laporan sebanyak-banyaknya. Mau segerobak tundo, buatlah. Boleh, kata hukum. Tidak ada larangan. Memilih jalur hukum juga penting untuk menguji kekuatan dan konsistensi wasit pilkada. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ya, Bawaslu harus kuat dan konsisten menegakkan hukum. Mengawasi agar pertandingan tetap berjalan lancar dan enak ditonton. Kepada merekalah masyarakat layak bersandar soal pilkada. Keinginan pembuat aturan tentang penyelesaian sengkarut pilkada memang begitu.

Bawaslu adalah pintu depan menyelesaikan masalah kepilkadaan. Harapan kepada Bawaslu besar. Karena itu, Bawaslu tidak boleh pasif. Sekadar menerima setiap laporan yang masuk ke kantornya dan meletakkan semua beban pembuktian di pundak pelapor. Bawaslu tidak boleh begitu.

Wasit pilkada itu harus aktif, bahkan proaktif. Maksudnya, disamping menindaklanjuti laporan masyarakat, Bawaslu juga dituntut menjadikan ragam pelanggaran yang dilakuan paslon dan pihak terkait lainnya sebagai temuan. Tidak mendambin saja di belakang meja kerja mereka.

Begitulah benarlah amanat Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2020. Setelah membaca artikel singkat ini, janganlah salah anggap lagi. Menganggap pelapor pelanggaran pilkada lebay. Malah dikatakan cetek bagai. Mari kita ubah pikiran sekarang; pelapor adalah orang-orang istimewa yang berhasrat benar mewujudkan pilkada yang berkualitas. (**)

 Sumber : Relis /  Editor : Milna Miana

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]