Fraksi PKS Desak DPRD Sumbar Segera Bahas Ranperda Konversi Bank Nagari Menuju Syariah


Sabtu, 14 November 2020 - 12:13:48 WIB
Fraksi PKS Desak DPRD Sumbar Segera Bahas Ranperda Konversi Bank Nagari Menuju Syariah Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumbar, Rahmat Saleh.

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar menyampaikan terkait dengan jawaban Gubernur Sumbar mengenai ketersediaan anggaran untuk proses konversi PT Bank Pembangunan Daerah atau Bank Nagari menuju Bank Syariah.

Seiring hal itu, Fraksi PKS melalui Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumbar, Rahmat Saleh mendesak semua alat kelengkapan dewan Bamus, Bapemperda, dan komisi terkait agar melaksanakan Pembahasan  Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Umum Syariah pada tahun anggaran 2020.

"Jika tidak dilaksanakan, Fraksi PKS tidak akan bertanggungjawab terhadap di dunia dan akhirat, penggunaan APBD Sumbar untuk studi banding, penggunaan harmonisasi yang sudah dilakukan dan digunakan untuk pembuatan Bapemperda sebelumnya untuk memasukan hal ini pada Propemperda 2020," kata Rahmat, Jumat (13/11/2020).

Selain itu, kata Rahmat, erkait dengan adanya keterlambatan terhadap pembahasan Ranperda konversi Bank konvesional Nagari menuju Bank Syariah. Fraksi PKS juga menyampaikan, pada 30 November 2019 bahwa semua pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sudah sepakat melaksanakan konversi Bank Nagari ke Bank Syariah.

Kemudian, 27 November 2019 melalui rapat paripurna telah ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang menjadi prioritas tahun 2020 untuk dibahas. Salah satu yang sudah disepakati bersama adalah Rancangan Peraturan Daerah terkait dengan konversi Bank Nagari menuju Bank Syariah.

Selanjutnya, kata Rahmat, setelah itu Pemerintah Provinsi Sumbar melalui Gubernur sudah mengajukan Ranperda ini untuk dibahas di DPRD pada 21 Februari 2020 Nomor 188/390/Huk-2020 lengkap dengan naskah akademik untuk memenuhi semua prasyarat Ranperda agar dibahas.

"Proses ini sudah berjalan, Minggu lalu 6 November 2020 kami sudah menyuruti pada pimpinan agar ini dimasukan dalam pembahasan masa persidangan terakhir tahun 2020," ujar Rahmat.

Kendati demikian, kata Rahmat, PKS memberikan cacatan bahwa hal tersebut bisa dibahas ketika sudah mendapat persetujuan pada rapat Badan Pembentukan Perda (Bapemperda). Minggu lalu sudah dilaksanakan ternyata diputuskan untuk tidak dibahas.

"Ini sudah melanggar tata tertib kita bersama yang menjadi aturan main untuk berdemokrasi di DPRD," tegas Rahmat.

Adapun aturan yang dilanggar adalah pasal 109 ayat 6 dinyatakan bahwa penambahan dan perubahan terhadap Propemperda yang sudah disepekati bisa dilaksanakan penambahan ataupun perubahannya pada rapat paripurna bukan di Bapemperda.

Kemudian, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64 /POJK.03/2016 ditanyakan pada pasal 14 bahwa salah satu yang menjadi domain DPRD adalah merubah anggaran dasar karena Bank Nagari dibawah BUMD jadi dilakukan perubahan terhadap Perda Nomor 4 Tahun 1973.

"Maka tugas kita sebenarnya terkait dengan Perda saja, kemudian di pasal 15 POJK pembahasan ini bisa sejalan dengan pengajuan dan pembahasan syarat-syarat yang lain dengan OJK dan BI," ujar Rahmat.

Oleh karena itu, kata Rahmat, tidak ada alasan untuk menunggu semua persyaratan lengkap baru dibahas Perda di DPRD. Maka Fraksi PKS tidak setuju dilakukan pelanggaran tata tertib terkait mekanisme pembahasan Ranperda ini.

Maka dari itu, Rahmat meminta mengadakan usulan untuk perubahan Badan Musyawarah (Bamus) dan memasukan agenda pembahasan konversi Bank Nagari konvensional menuju Bank Syariah pada rapat Bamus berikutnya.

"Ini kami sampaikan setelah mengikuti semua proses yang ada dan ini bagian dari pertanggungjawaban publik Fraksi PKS terutama pada MUI, LKAAM, Muhammadiyah, NU yang menginginkan konversi Bank Syariah terjadi," ulasnya. (*)

Reporter : Milna Miana /  Editor : Milna Miana

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]