Pengamat Politik: Laporan Pelanggaran Pilkada Sumbar Bentuk Pengawasan Partisipatif Masyarakat ke Bawaslu


Sabtu, 14 November 2020 - 13:05:42 WIB
Pengamat Politik: Laporan Pelanggaran Pilkada Sumbar Bentuk Pengawasan Partisipatif Masyarakat ke Bawaslu Pengamat  Politik dari Universitas Negeri Padang (UNP), Eka Vidya Putra.

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar terus mendapatkan laporan  masyarakat tentang kasus dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi pada Pilkada 2020.

Salah satunya dalam seminggu terakhir ini, yaitu pelaporan dari salah satu warga Kabupaten Sijunjung, Nanda Fazli kepada Andre Rosiade atas dugaan kampanye di tempat ibadah hingga money politic, Senin (9/11/2020).

Selain itu, dari Tim Penasehat Hukum Pasangan Calon Mahyeldi-Audy Joinaldy yang melaporkan terkait penyiaran pasangan calon Mulyadi di media televisi TVOne. Selaku Kuasa Hukum Miko Kamal Cs menilai, TVOne dianggap tidak adil, karena hanya menyiarkan satu pasangan calon yaitu Mulyadi, Kamis (12/11/2020).

Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Negeri Padang (UNP), Eka Vidya Putra, mengatakan laporan dari masyarakat merupakan bentuk dari pengawasan partisipatif dalam mengawal pesta demokrasi Pilkada 2020 Sumbar.

“Itu merupakan hal yang wajar, artinya jika masyarakat melaporkan keresahannya yang dia lihat sebagai sebuah kecurangan. Itu merupakan bentuk bagian dari pengawasan partisipatif,” kata Eka saat dihubungi Harianhaluan.com, Jumat (13/11/2020) kemarin.

Pengawasan partisipatif termaktub dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 448 ayat (3) menjelaskan, bahwa bentuk partisipasi masyarakat adalah a) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, b) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu, c) bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, dan d) mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar. Eka mengatakan, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu wajib melakukan pencegahan dan penindakan atas laporan-laporan yang diterima dari masyarakat.

Menurut Eka, laporan tersebut merupakan kesuksesan program Bawaslu dalam mendorong pengawasan partisipatif oleh masyarakat.

“Ketika ada laporan masyarakat masuk. Bawaslu wajib melakukan pemrosesan selanjutnya dengan cara mendalami kasus tersebut melalui data dari masyarakat atau dari pengembangannya sendiri. Nantinya laporan ini ditentukan, tidak memenuhi unsur pelanggaran atau memenuhi unsur pelanggaran,” jelas Eka.

Disisi lain, menurut Eka, masyarakat bisa melaporkan Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Apabila, Bawaslu melakukan pelanggaran etik.

DKPP merupakan suatu lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi kinerja dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu serta jajarannya.

“Bawaslu dapat dilaporkan apabila melakukan pelanggaran etik, seperti mengabaikan kasus-kasus yang ada. Tidak memproses kasus-kasus tersebut. Pelanggaran-pelanggaran yang lainnya yang telah diatur dalam Undang-undang,” tutur Eka.

Namun, menurut Eka, laporan tersebut harus bisa dibuktikan dan tidak bersifat opini. “Kalau hanya opini tidak bisa dilaporkan malah jadi isu. Hal yang dilaporkan bisa akan ditolak tanpa ada bukti yang kuat dan lengkap,” pungkas Eka. (*)

Reporter : Milna Miana /  Editor : Milna Miana

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]