MA Tolak Kasasi Gubernur Sumbar Terkait Tol Padang-Pekanbaru, Ini Tanggapan BPN


Sabtu, 14 November 2020 - 15:47:32 WIB
MA Tolak Kasasi Gubernur Sumbar Terkait Tol Padang-Pekanbaru, Ini Tanggapan BPN Gerbang Tol Padang-Pekanbaru di Jalan Bypass Padang. Foto: Istimewa

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Upaya hukum yang ditempuh Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno ke Mahkamah Agung (MA) pupus sudah, setelah kasasi yang diajukannya terkait perkara sengketa lahan untuk proyek tol Padang-Pekanbaru ditolak.

Merespon penolakan itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sumbar, Syaiful mengatakan, dengan kalahnya Gubernur Sumbar sehingga tidak bisa dilakukan ganti rugi untuk lokasi seksi Kapalo Hilalang Sicincin Lubuk Alung-Padang sepanjang 32,4 kilometer.

"Karena lokasi tersebut satu rangkaian dengan lokasi yang lain, tentu harus dibuat penetapan lokasi kembali oleh Gubernur sehingga nanti harus disosialisasikan kembali. Ganti ruginya tidak bisa dilakukan karena kita kalah, jadi proses hukumnya harus tetap berjalan," kata Syaiful saat dihubungi, Sabtu (14/11/2020).

Syaiful melihat putusan kasasi tersebut karena waktu sosialisasi penetapan lokasi yang bersangkutan tidak hadir. Karena tidak hadir menurut amar Putusan Pengadilan Negeri Padang dan sidang kasasi Gubernur dianggap tidak mensosialisasikan kepada yang menang perkara.

"Setelah menerima putusan ini, tentu Gubernur harus kembali melakukan penetapan lokasi. Kemudian disosialisasikan kepada pihak yang menang. Karena tidak mungkin lokasi dipindahkan. Jadi tidak serta merta dilakukan ganti rugi tanpa ada penetapan lokasi ulang," kata Syaiful.

Syaiful menjelaskan, berdasarkan amar putusan jika yang bersangkutan ini menang lantaran secara fisik tidak hadir. Maka harus dilakukan kembali sosialisasi kepada yang berhak dan ada uji publik.

Syaiful menduga saat uji publik saat itu yang bersangkutan tidak hadir sehingga menggugat dan diterima oleh Pengadilan Negeri Padang. Kemudian Gubernur dalam hal ini Pemerintah Daerah mengajukan banding, namun banding pun kalah. Lantas diperkuat oleh Pengadilan Negeri dan kasasi.

"Jadi kemarin kita sudah ketemu dengan pemerintah daerah, kita belum dapatkan putusan dari Mahkamah Agung. Jika sudah dapatkan putusan dari Mahkamah Agung kita akan ambil sikap dan sampaikan kepada pemerintah daerah harus dibuat penetapan lokasi ulang, dan disosialisakan kepada yang bersangkutan," sebut Syaiful.

Syaiful membeberkan bahwa lokasi tersebut sudah dilakukan pengukuran. Hanya saja sudah berproses secara hukum dengan demikian pihaknya harus menghormati proses hukum tersebut, dan tidak bisa dilakukan pengadaan tanahnya.

Terpisah, Gubernur Sumbar belum bisa dimintai tanggapannya. Saat dihubungi melalui ponselnya belum menjawab. Namun konfirmasi tidak sampai di sana, Harianhaluan.com mencoba menghubungi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Alwis. Hanya saja Alwis belum bisa memberikan keterangan karena tengah disibukkan kegiatan MTQ Tingkat Nasional XXVIII.

Seperti dilansir dari SINDOnews, Mahkamah Agung menolak kasasi Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno dalam perkara sengketa lahan untuk proyek tol Pekanbaru-Padang.

Irwan Prayitno kalah dalam sidang kasasi melawan Hartono Widjaja dkk di Mahkamah Agung. Dalam putusan kasasi, majelis hakim kasasi yang diketuai M Hary Djatmiko dengan anggota Is Sudaryono dan Irfan Fachruddin menyatakan menolak permohonan kasasi Gubernur Sumbar.

"Mengadili, satu, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Gubernur Sumatera Barat. Dua, menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000," bunyi salinan putusan kasasi Nomor: 468 K/TUN/2020.

Perkara ini bermula dari gugatan empat warga Kota Pekanbaru, yaitu Hartono Widjaja, Buyung, John, dan Hata ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang. Hartono dkk menggugat Surat Keputusan Gubernur Sumbar Nomor: 620-256-2020 yang diteken Irwan Prayitno pada 26 Maret 2020.

SK tersebut menetapkan lokasi pengadaan tanah untuk proyek Jalan Tol Ruas Padang – Pekanbaru, untuk seksi Kapalo Hilalang Sicincin Lubuk Alung - Padang sepanjang 32,4 kilometer. Proyek ini menggunakan lahan seluas 281,05 hektare, termasuk tanah milik empat penggugat. PTUN dalam putusan pada 30 Juni 2020 membatalkan SK Gubernur Sumbar Nomor: 620-256-2020 tersebut dan mengabulkan sebagian gugatan Hartono Widjaja dkk.

Majelis hakim kasasi pada Senin, 12 Oktober 2020 menguatkan putusan PTUN Padang tersebut. Tiga pertimbangan kasasi yang dimohonkan Gubernur Sumbar ditolak. Majelis hakim berpendapat bahwa Hartono Widjaja dkk telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan.

Selain itu, Hartono Widjaja dkk tidak dilibatkan Tim Persiapan pada saat pelaksanaan konsultasi publik maupun konsultasi publik ulang. Akibatnya, prosedur penerbitan keputusan objek sengketa (SK Gubernur Sumbar) tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB). "Oleh karenanya cukup alasan untuk membatalkan keputusan objek sengketa," ujar majelis hakim agung kasasi.

Majelis juga menyatakan alasan-alasan kasasi yang disampaikan Gubernur Sumbar pada hakikatnya terkait dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. Pasalnya, pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 UU Mahkamah Agung. (*)

Reporter : Milna Miana /  Editor : Rahma Nurjana

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]